Home Kolom Agama Mereka Dipaksa Menjadi Bunglon

Mereka Dipaksa Menjadi Bunglon

9 min read
0
0
489

Oleh: Reni Susanti*

DISKRIMINASI terhadap kaum penghayat masih terjadi di Indonesia. Salah satunya terhadap Komunitas Sunda Wiwitan. Tak jarang, mereka harus berhadapan dengan perlakuan tak adil sejumlah pejabat negara.

Dari selembar kertas, Ira Indra Wardhana menemukan kebingungan. Bocah berusia 9 tahun itu seolah berhadapan dengan masalah. Dia tak mampu mencerna kalimat pertanyaan yang tertulis di atas kertas tersebut.

Pertanyaan itu berisi lima kolom agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Ira diminta gurunya memilih salah satu. Bukannya menjawab, Ira malah bingung dan tak mampu mengisi.

Dia sadar, lima kolom tersebut bukanlah agamanya. Dia pun memutuskan untuk meminta bantuan sang ayah mengisi kolom agama itu.

Keesokan harinya, sang ayah menemui gurunya. Saat itu, dia meminta guru untuk tidak menyuruh menyuruh anaknya memilih agama lantaran tak akan mengerti dan masih terlalu kecil.

“Bapak saya lalu bertanya, ini sekolah apa? Guru saya menjawab Katolik. Lalu ayah berkata, didik saja anak saya dengan Katolik yang benar, tapi jangan suruh anak saya memilih. Kalau mau ke gereja, silakan pergi ke gereja, tapi jangan dibaptis,” ucap Ira mengenang masa kecilnya.

Ira terbilang berprestasi di SD Yos Sudarso Cigugur Kuningan. Dia memperoleh nilai bagus di mata pelajaran umum maupun agama (Katolik).

“Saya ke gereja. Kalau ada natal saya juara lomba puisi. Ada acara paskah, saya memerankan Yesus yang disalib. Tapi hati saya berkata, saya bukan katolik, saya sunda wiwitan,” tegasnya.

Ira mengungkapkan, pemerintah saat itu tak memberi kesempatan penghayat (sebutan penganut Sunda Wiwitan) seperti dirinya, mempelajari keyakinannya di sekolah. Pemerintah lewat kebijakannya secara tidak langsung memaksa penghayat mempelajari lima agama resmi untuk bisa lulus sekolah.

“Kami tak punya pilihan lain, kalau menolak, nilai agama di rapot kosong. Masa ada nilai yang kosong? Buat kami ini tidak mudah. Untuk memeroleh hak pendidikan, kami dipaksa menjadi bunglon. Kami bisa menjadi muslim, Kristen, Katolik, atau agama lainnya yang diakui negara,” ungkapnya.

Meski begitu, keinginan pindah agama tak pernah terlintas dalam pikirannya. Meski dia mempelajari Katolik dan Islam semasa SD-SMA, keimanannya tetap pada Sunda Wiwitan. Seperti saat dia berniat daftar di jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, 1993 silam.

Saat itu, dia kembali harus mengisi lima kolom agama yang diakui negara. Hatinya bergejolak ketika akan mengisi. Dia merasa pemerintah sudah berlaku tidak adil dan semena-mena pada kaum penghayat. Padahal, Sunda Wiwitan sudah ada sebelum Indonesia ini didirikan. Namun pemerintah dengan seenaknya mengatur, mana agama yang diakui atau tidak.

Kian keras hatinya berteriak, makin tersadar emosi tak akan menyelesaikan sesuatu. “Untuk sebuah perjuangan yang lebih besar, perlu sebuah strategi. Akhirnya, dari hasil diskusi dengan orangtua, saya mengisi kolom Katolik di lembar pendaftaran maupun saat membuat KTP,” terangnya.

Ira memilih Katolik bukan tanpa alasan. Jika saat itu Ira memilih Islam, orang sekitar akan memantau apakah dia salat atau tidak. Tapi dengan memilih Katolik, orang tidak akan memantau Ira pergi ke gereja ataupun tidak.

Toh lama-lama Ira merasa tak nyaman. Di tahun 1998, dia mulai berani istiqamah mengosongkan agama di KTP-nya. Begitu dia menerima kolom agama kosong di KTP, dengan bangga dia menuliskan “Sunda Wiwitan” sebelum dilaminating.

Keputusannya ini bukan tanpa risiko. Karena banyak orang melirik sinis padanya. Ira dianggap kafir, dan kepercayaan yang dianutnya dinilai aliran sesat.

“Dari kecil, saya sudah terbiasa dengan berbagai diskriminasi. Mulai dari sebutan kafir, aliran sesat, dan cibiran lainnya. Sebagai manusia biasa tentunya saya terkadang down,” terangnya.

Seperti saat hendak bekerja di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) di Bandung. Ira nyaris tak memeroleh pekerjaan tersebut. Dia dihambat bahkan dipermasalahkan untuk menjadi PNS karena dianggap berbeda.

Namun setelah berjuang bertahun-tahun dibantu guru besar Antropologi, dia berhasil lolos menjadi PNS, meski masih ada orang yang mempermasalahkan hal itu sampai sekarang.

Padahal, kemampuan penghayat Sunda Wiwitan sama dengan penganut agama lainnya. Di antara mereka ada yang sukses memiliki rumah makan. Ada pula yang berhasil menduduki posisi Kabag di pemerintahan kota/kabupaten.

Namun, dari pengalaman selama ini, jabatan Kabag itu hanya akan jadi jabatan tertingginya. Karena, meski kemampuannya mumpuni, agamanya yang dianggap berbeda membuatnya susah untuk naik jabatan.

“Ibu saya penilik kebudayaan di Kabupaten Kuningan. Secara manusiawi punya kemampuan yang sama dengan yang lain, tapi negara tak memberikan ruang lebih jauh. Bahkan ada sejumlah profesi yang belum bisa dimasuki penghayat,” terangnya.

Jika ingin sederhana, kata Ira, gampang saja. Dia tinggal mengisi kolom agama dan tidak akan mengalami berbagai diskriminasi, termasuk berkali-kali putus dengan pacar. Sambil tersenyum Ira menceritakan, saat kuliah di Unpad, dia beberapa kali gagal membina hubungan karena agama yang dianutnya.

Akhirnya, dia pun menikah dengan sesama penghayat. Sedangkan kakak maupun adiknya menikah dengan penganut Kristen dan Hindu sehingga keduanya berpindah keyakinan. Keluarga ataupun lingkungan sekitar tak ada yang mencegahnya.

“Orangtua di Sunda Wiwitan tak pernah memaksa anaknya menikah dengan orang seagama. Itulah mengapa di Cigugur sangat plural. Semua agama hidup rukun berdampingan. Bahkan dalam satu rumah bisa dihuni pemeluk tiga agama bahkan lebih,” sambungnya.

Kini tantangan berat tengah dihadapi Ira yakni bagaimana membekali anaknya menjalani kehidupan. Sebagai penghayat Sunda Wiwitan, anak-anaknya harus siap dengan berbagai diskriminasi yang akan mengadang. Karena mau tak mau harus diakui, hingga kini diskriminasi masih melekat di penghayat Sunda Wiwitan. (gin)

Tulisan selanjutnya: Dewi Kanti Rela Tak Punya Akta Nikah

*Tulisan ini terbit di www.inilahkoran.com pada 12 Agustus 2014. Merupakan salah satu peraih Fellowship Liputan Keberagaman SEJUK tahun 2014 kategori media online. Tulisan di atas merupakan karya yang dihasilkan penulis untuk fellowship SEJUK

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Agama

Leave a Reply

Check Also

Lewat Jurnalisme Pers Mahasiswa Menangkal Hoax

Suasana kegiatan “Hoax dan Jurnalisme Damai: Pelatihan Jurnalistik untuk Mahasiswa&#…