Home Berita Pendidikan Multikultur Kalbar: Menanti Political Will Disdik [3]

Pendidikan Multikultur Kalbar: Menanti Political Will Disdik [3]

11 min read
0
0
451

Oleh: Dian Lestari*

PONTIANAK, TRIBUN – Dinas Pendidikan (Disdik) memegang peran penting dalam menjawab segala hambatan dalam implementasi muatan lokal (mulok) Pendidikan Multikultur. Sebab, tak semua sekolah dan guru menerima mata pelajaran yang bertujuan merawat perdamaian di Kalbar ini.

Alasannya, karena tidak ada kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan masing-masing daerah. Manager Divisi (Project Officer) Advokasi dan Kolaborasi Institut Dayakologi, Krissusandi Gunu’i, menilai ada perbedaan tanggapan antara sekolah-sekolah di daerah dibanding Kota Pontianak, menyikapi tawaran penerapan Pendidikan Multikultur. “Di kota, banyak guru SMP negeri menolak buku Pendidikan Multikultur. Sedangkan di daerah seperti Landak, gurunya menerima,” kata Krissusandi kepada Tribun, kemarin.

Apa yang diutarakan Krissusandi itu dirasakan sendiri oleh Siti Sarifah, Waka Bidang Kurikulum SMP Berbasis Pesantren Haruniyah Pontianak. Siti yang sudah lama mengajar Pendidikan Multikultur berniat mengajak guru-guru lainnya menerapkan mulok tersebut.

“Saya sudah mengajak guru-guru di luar sekolah saya, tapi mereka bilang kan tidak ada instruksi dari dinas, dan sekarang sudah damai. Ada juga yang menanyakan kenapa kita belajar multikultur, bukannya membuka luka lama? Padahal pendidikan ini tujuannya baik, bukan untuk membuka luka lama. Bagus untuk memberi pemahaman tentang menjaga perdamaian. Budaya bisa merekatkan masyarakat,” papar Siti.

Merujuk pada penolakan tersebut, memang sudah sejatinya dinas pendidikan di masing-masing kabupaten dan kota membuat kebijakan tentang implementasi Pendidikan Multikultur. Political will para pemimpin, termasuk setingkat presiden dibutuhkan untuk memuluskan mulok ini. “Kita berharap presiden memberikan ruang untuk Pendidikan Multikultur,” kata Simon Takdir, satu di antara Anggota Tim Penyusun Buku Pendidikan Multikultur yang diterbitkan YPPN.

Simon menegaskan pelaksanaan Pendidikan Multikultur seperti mati mesin karena tidak mendapat ruang pada Kurikulum 2013. Pada kurikulum sebelumnya saja, sulit memasukkan Pendidikan Multikultur karena padatnya jadwal mata pelajaran siswa SMA.

Fokus dan konsentrasi pada Kurikulum 2013 itu pula yang menjadi alasan Sri Budi Susanti, Kepala SMPN 9 Sui Raya, ketika ditanya tentang kemungkinan mulok Pendidikan Multikultur di sekolahnya.

Namun, pada dasarnya ia setuju dengan penerapan pendidikan toleransi di sekolah. Dari pengalamannya mengajar di SMP Kuala Mandor B, Sri merasakan sendiri hubungan baik multietnis.

“Bahkan di sana orang Dayak bisa ngomong Bahasa Madura. Orang Madura juga bisa ngomong Dayak. Saya rasa masyarakat di sana benar-benar menerapkan multikultur. Saling melindungi. Sadar pentingnya menjaga perdamaian,” ujar Sri.

Ia menjelaskan pembauran siswa dan guru memang menjadi poin penting di sekolah. Menyadari sekolahnya berada di lingkungan relokasi korban konflik di Sambas, ia seringkali mengingatkan pentingnya menjaga toleransi para siswa dan guru.

Dari 275 siswa, 90 persen di antaranya siswa berlatar belakang etnis Madura. Ada juga Jawa, Bugis, Melayu, dan Tionghoa. “Justru guru-guru di sini lebih  multikultur. Ada yang Jawa, Bugis, Dayak, Melayu, bahkan Bali. Setiap upacara dan Jumat bersih saya imbau. Orangtua murid juga saya perhatikan merespon perkembangan pendidikan anak. Semua membaur dengan baik,” tuturnya.

SMPN 9 Sungai Raya yang dibangun pada 2005, berdiri berhadapan dengan Madrasah Bustanul Ulum yang dibina Ustaz Karimullah. Ia juga yang mengusulkan agar di daearahnya berdiri SMP negeri.

“Waktu ada musibah angin puting beliung di sini, gubernur dan bupati kasih sumbangan ke sini. Saya sekaligus sampaikan saran untuk bangun SMP negeri di sini. Alhamdulillah segera dibangun. Padahal sebelumnya sudah tiga sampai empat tahun usul ke Dinas Pendidikan tak didengar,” ujar Ustaz Karimullah saat ditemui di Madrasah Bustanul Ulum.

Ia menyadari pentingnya keberadaan sekolah negeri, sebagai sarana pembauran antara warga kawasan relokasi dengan lingkungan sekitar. Ia tak ingin warga pengungsi terkesan eksklusif.

“Saya dulu mikir, kalau pemerintah bangun madrasah, yang belajar di sini nantinya hanya orang Madura. Kebanyakan orang Madura yang bersekolah di madrasah sini. Orang Jawa bisa dihitung dengan jari. Makanya saya usul bangun SMP negeri,” ujarnya.

Ia pun senang dan bersyukur idenya kini memprelihatkan hasil yang positif. “Sekarang terasa membaur. Orangtua murid yang Melayu, Bugis, Dayak, mengantar anaknya sekolah ke SMP. Lama-lama saling kenal dengan warga di sini,” imbuhnya.

Ketika ditunjukkan buku-buku Pendidikan Multikultur yang telah diterapkan pada 38 SMP di Kalbar, Karimullah mengaku sangat tertarik. Ia pun setuju jika nantinya mulok tersebut diterapkan juga di SMP 9 Sui Raya. “Ini bagus sekali. Semoga bisa diterapkan di sini,” kata Uztas Karimullah setelah membolak-balik buku Pendidikan Multikultur untuk siswa Kelas VII.

Pembauran antaretnis tak hanya dirasakan Sri Budi Susanti dan Ustaz Karimullah. Orangtua siswa juga mengakuinya. “Banyak yang sekolah di sana dari luar kampung sini. Biasa dulu anak saya pergi kerja kelompok, di tempat kawannya yang Melayu, tak khawatir. Semua membaur,” imbuh Nurjati yang anaknya pernah sekolah di SMPN 9 Sui Raya.

Menurutnya, guru dan kepala sekolah sering mengingatkan di pertemuan dengan orangtua murid. Menceritakan pergaulan anak, dan mengharapkan orangtua murid yang berbeda etnis dapat membaur.

Sang anak, Nur Azwar yang dua tahun lalu menamatkan pendidikan di SMPN 9 Sungai Raya, mengaku tak pernah ada masalah dalam pergaulan di sekolahnya. Di kelasnya, dulu memang sebagian besar siswa beretnis Madura, tapi ada juga yang Jawa, Bugis, Dayak, dan Batak. “Biasa. Tak pernah ada masalah olok-olokan atau apa. Baik semua. Saya biasa akrabnya berkawan dengan orang Batak,” ujarnya.

SMPN 9 Sungai Raya dan Madrasah Bustanul Ulum berada di Dusun Bakti Suci, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Diperlukan satu jam perjalanan mengendarai sepeda motor dari Jl Sui Raya Dalam sebagai kawasan perbatasan Pontianak-Kabupaten Kubu Raya, untuk sampai di Dusun Bakti Suci.

Di luar jalur pendidikan formal, upaya merekatkan persaudaraan dan perdamaian di Dusun Bhakti Suci, Desa Mekar Jaya, juga dilakukan melalui sejumlah pelatihan. Satu di antaranya seperti yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Search for Common Ground (SFCG).

SFCG menggelar Pelatihan Perdamaian. Peserta pelatihan, Nurjati, yang beretnis Madura, korban konflik di Paloh, Kabupaten Sambas, mengaku dipertemukan dengan beberapa orang etnis Melayu dan Dayak dalam pelatihan itu.

Saat pelatihan itu, ia menyambut hangat peserta pelatihan lainnya yang berasal beretns Melayu asal Selakau dan Pemangkat, saat menginap di rumahnya. Mereka membaur akrab tanpa menyimpan prasangka.

Nurjati dan teman-temannya yang beretnis Madura, juga pernah difasilitasi SFCG untuk datang berkunjung ke Pemangkat, Kabupaten Sambas. “Itu dulu pertemuan pertama ke sana. Panas dingin khawatir. Rupanya di sana kami disambut baik warga. Biarpun sameasekali tak kenal sebelumnya,” kenang Nurjati.

Dia pun menanamkan pemahaman kepada keempat anaknya, supaya tak menyimpan sedih, amarah, dan dendam terhadap peristiwa konflik yang pernah dialami pada 2010 lalu. Kini Nurjati merasa kehidupan keluarganya di relokasi

Dusun Bakti Suci semakin membaik. Warga beragam etnis dari luar dusun juga terbiasa berkunjung dan berbaur dengan mereka. Nurjati optimistis perdamaian akan membuat kehidupan mereka lebih baik. (dlt)

 

Berita sebelumnya: Pendidikan Multikultur Kalbar: Siswa Toleran Beda Budaya [1]  || Pendidikan Multikultur Kalbar: Mulok Multikultur Terbentur Dana [2]

*Tulisan ini terbit pada HU Tribun Pontianak pada Kamis, 14  Agustus 2014. Penulis merupakan salah satu peraih Fellowship Liputan Keberagaman SEJUK tahun 2014 kategori media cetak. Tulisan di atas merupakan karya yang dihasilkan penulis untuk fellowship SEJUK

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Lewat Jurnalisme Pers Mahasiswa Menangkal Hoax

Suasana kegiatan “Hoax dan Jurnalisme Damai: Pelatihan Jurnalistik untuk Mahasiswa&#…