Home Kolom Gender “Pak Jokowi, Kekerasan seksual banyak menimpa tuna rungu dan tuna grahita”

“Pak Jokowi, Kekerasan seksual banyak menimpa tuna rungu dan tuna grahita”

6 min read
0
0
386

Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis. Selain sebagai perempuan kerap dinomorduakan oleh masyarakat dan negara, juga dinomortigakan karena mereka perempuan yang menyandang disabilitas. Diskriminasi ganda semakin berat jika mereka berasal dari kalangan miskin dan kelompok masyarakat atau etnis yang bukan mayoritas.

Demikian kesimpulan yang disampaikan aktivis disabilitas Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma dan aktivis perempuan Siti Maesaroh dalam diskusi dan menonton film tentang perempuan tuna rungu korban kekerasan seksual berjudul “Pencari Keadilan.” Keduanya menjadi narasumber dalam kegiatan yang digelar Perkumpulan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Flinders University, Adelaide, Australia Selatan, Jumat sore, 5 September 2014, di Flinders University.

Jaka yang menyandang tuna netra menjelaskan bahwa secara umum diskriminasi ganda yang menimpa perempuan penyandang disabilitas disebabkan oleh tiga faktor: perilaku kultural, praktik dan tafsir agama, dan sistem di masyarakat maupun negara yang melupakan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas. Hal tersebut bukan saja berakibat pada sulitnya mereka untuk mendapatkan hak-hak pendidikan dan pekerjaan, bahkan lebih memprihatinkan lagi rentan mengalami kekerasan seksual, seperti kasus-kasus pemerkosaan.

“Perempuan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna grahita paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Sebab, perempuan tuna rungu tidak bisa berteriak dan sangat ketakutan ketika diancam untuk diam oleh pelaku. Sedangkan perempuan tuna grahita secara mental dan intelektual sulit membedakan antara eksploitasi dan kekerasan seksual dengan cinta,” papar Jaka yang kini menempuh program magister Social Work di Flinders University.

Di depan puluhan peserta diskusi Site, panggilan akrab Siti Maesaroh yang tengah menempuh program magister Disability Study di Flinders University, menguatkan pandangan Jaka bahwa faktor budaya dan agama paling kuat menjadi pemicu diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas. Sehingga, tantangan advokasi hukumnya pun tidak mudah. Ia yang sejak 2008 aktif di Komnas Perempuan juga sangat menyesalkan pemerintah yang masih memberlakukan UU Perkawinan 1974 yang membolehkan suami melakukan poligami terhadap istri yang menyandang disabilitas.

Polemik terkait ketegangan kultural dan religius dengan otonomi tubuh perempuan penyandang disabilitas mengemuka dalam diskusi ketika mengetengahkan kasus aborsi dan sterilisasi. Atik Ambarwati salah satu peserta diskusi menyampaikan kekecewaannya terhadap kontroversi wacana terakhir Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aborsi yang mengadopsi fatwa MUI tahun 2005. Mahasiswi master Women Studies ini berargumen, “Pasalnya, fatwa tentang aborsi sangat mendiskriminasi penyandang disabilitas.” Bunyi fatwa MUI dibolehkannya aborsi apabila, “Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.”

Sedangkan Site menegaskan bahwa Komnas Perempuan mengkategorikan “sterilisasi paksa” terhadap perempuan penyandang disabilitas korban eksploitasi dan seksual agar tidak bisa hamil adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Site dan Jaka menguraikan beberapa alasan masyarakat melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan disabilitas yang sejatinya justru menomorduakan dan mengesampingkan hak-hak dan otonomi tubuh mereka, misalnya agar tidak melahirkan kembali anak disabilitas, tidak melahirkan banyak anak yang akan merepotkan keluarga lainnya, dan tidak hamil apabila menjadi korban tindak eksploitasi dan kekerasan seksual.

Dengan menimbang kompleksnya pemenuhan hak-hak warga negara penyandang disabilitas, secara umum, dan kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan disabilitas, secara spesifik, Jaka mendorong agar presiden terpilih Jokowi nantinya lebih memberikan perhatian untuk memfasilitasi dan mengakomodasi berbagai perbedaan kebutuhan para penyandang disabilitas.

“Jokowi harus mulai meluncurkan program-program yang lebih serius mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dengan tidak hanya menyerahkan persoalan disabilitas kepada Kementerian Sosial saja. Pemenuhan hak-hak disabilitas dan pencegahan kekerasan seksual terhadap mereka harus dilakukan lintas sektoral. Kemendiknas, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian lainnya bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan berbagai kebutuhan penyandang disabilitas yang berbeda-beda,” demikian harapan Jaka untuk terus menggugah kewajiban pemerintahan yang baru. [Thowik-SEJUK]

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Gender

Leave a Reply

Check Also

Seksualitas, Politik dan Gerakan Perempuan Islam Indonesia

Dokomentasi: Thowik SEJUK (17/1/2018) Buku berjudul “Potret Gerakan Perempuan Muslim Progr…