Home Kolom Agama Kemenag akan Resmikan Baha’i dan Sunda Wiwitan sebagai Agama Baru

Kemenag akan Resmikan Baha’i dan Sunda Wiwitan sebagai Agama Baru

7 min read
1
0
608

Antara – Kepala Penelitian dan Pengembangan Kemenag sekaligus Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahasin mengabarkan bahwa Kemenag saat ini tengah menginventarisasi keberadaan agama-agama lokal di Indonesia di luar enam agama yang diakui pemerintah.

Setelah inventarisasi, diharapkan terkumpullah data-data yang kelak diperlukan untuk menelaah kemungkinan pengembangan direktorat jenderal tersendiri di bawah Kemenag. Wadah birokrasi baru itu bertujuan mulia, yakni untuk melayani para pemeluk agama-agama lokal itu, yang selama ini terkatung-katung tanpa kepastian dalam pelayanannya.

Dalam praktik pelayanan keberagamaan di Indonesia selama ini, hanya ada enam agama yang diakui negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Karena hanya enam yang diakui, agama-agama lokal yang kadang disebut sebagai aliran kepercayaan tidak diakui oleh negara.

Agama Baha’i, Parmalin, Sunda Wiwitan memiliki pemeluk yang tersebar di Nusantara dan mereka ini tak mendapat pelayanan secara memadai. Implikasi dari tidak diakuinya sistem keyakinan lokal itu cukup serius.Kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) yang hanya memungkinkan diisi oleh nama-nama agama resmi yang enam jumlahnya itu menjadi kosong untuk mereka yang menganut agama-agama lokal.

Dampak ikutannya adalah saat melakukan perkawinan. Para pemeluk agama lokal tentu tak akan terliput oleh aturan dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan. Selama ini perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama lokal tak tercatat dalam dokumen negara dan anak-anak hasil perkawinan itu hanya mendapat hak keperdataan dari pihak ibu. Anak yang demikian ini jelas tak akan memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.

Jika upaya inventarisasi agama-agama lokal itu terselesaikan, diharapkan akan ada tindak lanjut berupa pengakuan atas agama-agama lokal tersebut. Soal apakah nanti akan ada wadah birokrasi baru dalam bentuk direktorat jenderal, agaknya pemerintahan Jokowi-Kalla yang memutuskan.

Bagi pemeluk agama-agama lokal, yang terpenting adalah pengakuan negara atas eksistensi sistem iman mereka sehingga hak-hak asasi mereka terlayani dan terlindungi oleh negara. Hak menentukan agama, sebagaimana didengungkan jauh-jauh hari oleh cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid (mendiang), sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran di Surat Al-Baqarah 2:256, yang berbunyi : Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Menurut Cak Nur, larangan paksaan agama itu karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih sendiri jalan hidupnya yang benar, dan tidak perlu lagi dipaksa-paksa seperti seorang yang belum dewasa.

Tampaknya pemahaman tentang agama selama ini memang berbeda-beda satu sama lain. Bagi Cak Nur, agama adalah pintu menuju Tuhan. Pintu-pintu menuju Tuhan sebagaimana yang diuraikan dalam “The Religions of Man” yang ditulis Houston Smith, ada delapan. Kedelapan itu adalah enam agama sebagaimana diakui oleh pemerintah Indonesia dan dua tambahannya adalah agama Yahudi dan Taoisme. Kebebasan memeluk agama, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, selayaknya juga kebebasan mempraktikkan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing pemeluk.

Untuk menjamin kebebasan itu, pengakuan negara atas sistem keyakinan yang dianut oleh seluruh warga negara perlu dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, pengakuan itu tak mesti didasarkan pada kuantitas jumlah pemeluk sebab praktik keberimanan setiap individu memang unik. Pengakuan negara atas agama-agama lokal di Indonesia bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap sistem keyakinan leluhur yang menjadi unsur peradaban masa lalu yang perlu dilanggengkan.

Apalagi di era pascamodernisme sekarang ini ada gairah di seluruh dunia untuk merangkul segmen atau kelompok masyarakat periferi, komunitas pinggiran dengan segala tradisi dan sistem kebudayaan dan iman mereka. Agama-agama lokal tentu juga memiliki kearifan yang transendental dan bahkan mereka mengaplikasikan etika hidup keseharian yang cukup ketat. Sejumlah riset antropologi dan sosiologi tentang masyarakat Tengger bahkan menyimpulkan tentang minimnya tindak kriminalitas dan pemerkosaan.

Sampai-sampai dalam mengomentari hasil riset itu, guru besar sastra dari Universits Indonesia Sapardi Djoko Damono dengan agak bergurau mengatakan perlunya orang Indonesia melakukan “tengerisasi” untuk meminimalisasi tindak kriminal seperti pencurian, perampokan dan pemerkosaan. Yang menjadi persoalan krusial adalah kontinuitas kerja Kemenag dalam menginventarisasi agama-agama lokal itu.

Sebab, dalam waktu tak lama lagi, kabinet Jokowi-Kalla akan memerintah dengan visi misi yang sejauh ini tak bersentuhan dengan wacana agama-agama lokal. Terlepas dari ada atau tidak adanya kelanjutan dari usaha inventarisasi agama-agama lokal itu oleh kabinet mendatang, Kemenag di bawah komando Lukman Hakim Saifuddin sudah menyalakan obor penerang bagi pemeluk agama-agama lokal yang selama ini terpinggirkan dari layanan negara atas hak-hak keperdataan mereka terkait dengan sistem iman yang mereka peluk.

Dengan inventarisasi itu setidaknya Menag sudah menginisiasi ikhtiar negara untuk memberikan pengakuan awal atas agama-agama lokal yang pernah hidup dan menghidupi pemeluk di Indonesia. Dengan demikian, Menag telah mengembuskan kabar gembira demi peningkatan citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beriman.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Agama

One Comment

  1. Trisakti

    18/11/2014 at 15:30

    menarik nih memantau perkembangannya

Leave a Reply

Check Also

Lewat Jurnalisme Pers Mahasiswa Menangkal Hoax

Suasana kegiatan “Hoax dan Jurnalisme Damai: Pelatihan Jurnalistik untuk Mahasiswa&#…