Home Profil Latar Belakang Kasus Penyerangan Gereja-Gereja di Aceh

Latar Belakang Kasus Penyerangan Gereja-Gereja di Aceh

3 min read
1
0
1,918

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara dengan demografi  yang nyaris berimbang antara penduduk muslim dan kristiani. Sebagian besar gereja berafiliasi pada Gereja Kristen Pak Pak Dairi (GKPPD) sebuah gereja sub etnis batak. GKKPD berkantor di Sidikalang, 3 jam dari Singkil serta beberapa gereja Khatolik, HKI dan Pantekosta.

Umat Kristen sudah ada, beribadah dan mendirikan gereja sebelum kemerdekaan Indonesia, namun pada tahun 70’an sentimen anti kristen menguat atas desakan ulama-ulama Aceh yang tidak menyetujui adanya gereja dalam konteks Aceh sebagai Daulah Islam. Sentimen ini kemudian berujung pada penyerangan dan pembakaran gereja tahun 1974. Sebagian penduduk mengungsi masuk ke wilayah Sumatera Selatan selama 4 bulan karena ancaman dan minimnya perlindungan dari negara.

Kekerasan tersebut kemudian mendorong dibuatnya perjanjian antara 11 perwakilan dari masing-masing umat islam dan kristen bahwa hanya boleh terdapat 1 gereja dan 4 undung-undung (gereja kecil) di wilayah Singkil. Umat kristen tidak memiliki pilihan selain menerima tawaran perjanjian tersebut.

Perkembangan penduduk mendorong dibangunnya gereja-gereja baru dan perluasan gereja lama. Perjanjian pada tahun 1979 selalu digunakan untuk membatasi pembangunan gereja, untuk mempertahankan sejarah pendirian gereja perluasan beberapa gereja dilakukan tanpa membongkar bangunan gereja lama, beberapa membuat bangunan gereja dalam gereja.

Situasi ini berlangsung hingga 2011 ketika muncul gelombang penolakan gereja yang menguat. Pada 1-3 Mei 2012 Pemda Kabupaten Singkil menyegel beberapa gereja. Meski setelah penyegelan umat kristen pelan-pelan mulai menggunakan gereja, ancaman kekerasan hingga upaya pembakaran gereja terjadi terus menerus.

Tuntutan penolak gereja adalah agar kembali kepada perjanjian tahun 1979 bahwa hanya boleh ada 1 + 4 gereja untuk seluruh Singkil tidaklah realistis melihat jumlah umat dan jarak. Pemerintah Kabupaten berdalih bahwa gereja-gereja tersebut ilegal sesuai dengan Peraturan Bersama 2006. Padahal peraturan tersebut tidak mengatur rumah ibadah yang berdiri sebelumnya harus melewati prosedur diskriminatif.

Kasus di Singkil terjadi akibat tindakan intoleransi sebagian warga yang didukung oleh kebijakan-kebijakan diskriminatif seperti PBM 2006, peraturan propinsi dan kabupaten serta pembiaran pemerintah pusat atas carut marut hukum dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Masalah di Singkil tidak dapat diselesaikan selama negara tidak mengakui dan melindungi hak-hak warga untuk memilih agama dan kepercayaan serta beribadah sesuai dengan amanat UUD 1945. Penyelesaian kekerasan tanpa perlindungan pasti, hanya menunda kekerasan dan darah tumpah esok hari.

Sumber: www.sobatkbb.org

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Profil

One Comment

  1. Nahason Manurung

    22/11/2015 at 17:43

    Bukankah Indonesia merdeka dengan penduduk 70 juga, pada pemilu lalu jadi 245 juta, atau sudah 3,5 kali. Semua fasilitas kehidupan juga pasti berkembang, jasmine dan rohani antara lain, semua keperluan ibadah, seperti gereja dan sekolah? Wajib! Fanatisme dan vandalisme adalah produk kurangnya pendidikan dan akhlak sehingga timbul dosa kebencian! Kalau rakyat kurang terdidik, masa tingkat bupati atau yg lebih tinggi Pura-pura bodoh! Kiranya Tuhan memberkati Aceh dengan kebijakan! Tq.

Leave a Reply

Check Also

Negara Berkewajiban Selenggarakan Mudik Ramah Disabilitas

Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) 2017 di seberang Istana Merdeka (20/6/’17) P…