Home Kolom Duka Aceh Singkil, Hijrah dan Spirit Kosmopolitanisme Islam

Duka Aceh Singkil, Hijrah dan Spirit Kosmopolitanisme Islam

8 min read
0
0
516

Oleh: Muhammad Said*

Bertepatan dengan momentum tahun baru Islam 1437 H, kita dikejutkan dengan persitiwa penyerangan gereja di Aceh Singkil. Sebagai anak bangsa kita pastinya sangat sedih mendengar berita ini. Momentum hijrah yang seharusnya menjadi ajang permenungan dan muhasabah (introspeksi) bagi ummat Islam untuk menumbuhkan semangat kosmopolit dan berkeadaban, justru dinodai oleh tindak kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu terhadap rumah ibadah agama lain. Apapun alasannya, tindak kekerasan merupakan tindakan yang menyimpang dari fitrah manusia dan tidak dapat dibenarkan.

Peristiwa hijrah sebenarnya mengandung banyak pelajaran bagi ummat Islam. Salah satunya adalah menumbuhkan semangat kosmopolitanisme dalam beragama. Kosmopolitanisme merupakan terma filosofis, yang oleh Plato dimaknai sebagai“ harmonisasi atas banyak elemen atau unsur yang berbeda, keseimbangan antara kekuatan yang berkonflik, serta sebuah kesatuan dalam perbedaan”. Oleh karena itu setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai warga negara dan dunia, berkewajiban untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari penggunaan kekerasan.

Peristiwa hijrah ke Yastrib (Madinah) sesungguhnya telah memperlihatkan watak kosmpolitanisme Islam. Dalam struktur masyarakat Madinah yang plural (secara agama dan etnik) Nabi Muhammad bersama orang Yahudi, Nasrani, Suku Auz dan Khazraj bekerjasama membangun tatanan etik dan kehidupan sosial yang adil dan terbuka. Ia juga menghapus dikotomi non-pribumi (kaum Muhajirun) dan pribumi (kaum Anshar). Sehingga konflik antarsuku dan antaragama yang telah berlarut-larut di Madinah dapat diselesaikan.

Sikap pro-multikulturalisme yang dipraktikan Nabi itu terekam dalam poin-poin Piagam Madinah. Pertama, tentang “pentingnya kesatuan dan ikatan nasionalisme dalam bingkai negara, demi tercapainya cita-cita berasama” (termuat dalam pasal 17, 23 dan 42). Kedua, tentang “pentingnya persaudaraan diantara ummat beragama baik antar sesama muslim mapun non-muslim (pasal 14, 15, 19 dan 21). Ketiga, tentang “Negara mengakui dan melindungi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing ( pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30).

Berangkat dari peristiwa hijrah di atas, sepertinya penting melakukan refleksi atas hubungan antaragama di Indonesia dan upaya menciptakan masyarakat Madani. Seperti layaknya piagam Madinah, Indonesia juga memiliki “Pancasila” sebagai asas kehidupan bersama. Nila-nilai pancasila sesungguhnya menghendaki terbentuknya masyarakat Madani, yakni suatu masyarakat yang berperadaban (tamaddun); mengandaikan tatanan hidup yang ideal, berdasarkan hukum, keadilan, kesetaraan dan toleransi.

Dalam kontesk Indonesia, menuju cita-cita masyarakat Madani sepertinya masih sangat terjal. Rentetan peristiwa kekerasan antaragama masih terus terjadi. Peristiwa pembakaran geraja di Aceh Singkil yang diikuti penyerangan berdarah seolah semakin menunjukkan betapa terjalnya jalan menuju masyarakat madani. Meskipun demikian, kita tak boleh patah semangat untuk terus melakukan aksi-aksi yang pro-perdamaian. Peran jejaring aktivis (masayarkat sipil) dan organisasi masyarakat, terutama institusi-institusi perdamaian, harus terus dimaksimalkan untuk mengkampanyekan aksi-aksi nir-kekerasan.

Duka di Aceh Singkil sejatinya tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik identitas yang memunculkan semacam “ketidakadilan”. Terlepas dari persoalan regulasi tentang pendirian gereja, dan perihal surat izin mendirikan bangunan di Aceh Singkil itu, yang kemudian memicu insiden tersebut, cara-cara kekerasan tetap saja tak bisa dibenarkan. Dalam kondisi semacam ini, perspektif kosmopolitanisme Islam sangat dibutuhkan, agar proses dialog dan tindakan-tindakan etik lebih dikedepankan. Hal ini sesuai dengan proses demokratisasi yang mensyaratkan terakomodirnya keragaman di dalam ruang publik.

Sebagai pembawa risalah Islam Nabi Muhammad tetap menjujung tinggi al-Qur’an sebagai sumber hukum transedental (ilahiyah), namun dalam konteks relasi-sosial ia tetap setia mentaati dan menjalankan “Piagam Madinah” yang notabene adalah konsensus bersama dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan kabilah-kabilah di Madinah. Nah, tindakan nabi itu merupakan teladan (uswah) yang sarat “pesan moral” bagi ummat Islam Indonesia. Bahwa menjalankan Pancasila tidak serta merta menegasikan kepercayaan pada nilai-nilai al-Qur’an. Maka, semestinya penyelesaian masalah-masalah hubungan antaragama harus berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bukan dengan menggunakan pandangan keagaman yang eksklusif dan rigid, sehingga berujung pada sikap-sikap vandalisme.

Selanjutnya yang paling penting dalam soal pengelolaan keragaman adalah adanya kesetaraan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dua hal itu maka perlu adanya dua hal pula. Pertama, recognition, pengakuan dan penghargaan pada sang liyan (others). Ukuran rekognisi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari sejauh mana entitas-entitas yang plural dalam masyarakat saling menghormati dan mengakui perbedaan. Kedua, representasi, yakni bagaimana kelompok-kelompok keagaman yang beragam dijamin dan bisa merepresentasikan aspirasinya di ruang publik, baik secara kelembagaan (institusi agama) maupun individual.

Akhirnya semoga spirit hijrah (tahun baru Islam) menjadi reflesksi untuk menghadirkan watak kosmopolitansime Islam, secara khusus bagi ummat Islam Indonesia. Pandangan kosmopolit (yang inklusif dan deliberatif) pada akhirnya akan menentukan kualitas ruang publik. Sehingga keragaman agama akan dipandang sebagai keniscayaan hidup (min lawazim al-hayah), dan harus diakui “adanya”. Dengan demikian, diharapkan terjadinya dialog antar ummat beragama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, sehingga menghasilkan keputusan bersama yang berorientasi pada pencapaian kebaikan bersama (common good).

*Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Daru Kamal, Lombok Timur. Pada tahun 2013-hingga sekarang, sedang menempuh Pendidkan Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Filsafat Islam. Aktif dalam berbagai organisasi dan institusi seperti : sebagai ketua di LiSAFa (Lingkar Studi Agama Filsafat dan Budaya 2014-215), Peneliti di ISAIs (Institute of Shoutheast Asian Islam) UIN Sunan Kalijaga, 2014-sekarang. Anggota jaringan Aktivis Pengelolaan Keragaman CRCS UGM (2014-sekarang).

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Kolom

Leave a Reply

Check Also

Tahun Politik Ancaman Serius Toleransi?

  Oleh: Fanny S Alam Belum hilang ingatan publik yang dikejutkan penyerangan terhadap…