Home Editorial Jangan Pernah (Lagi) Melarang Pemutaran Film

Jangan Pernah (Lagi) Melarang Pemutaran Film

5 min read
0
0
492

Gambar sampul Film 'Pulau Buru Tanah Air Beta'.
Gambar sampul Film ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’.

Pelarangan pemutaran film ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ oleh pihak kepolisian Menteng tidak bisa dibenarkan. Menyalahi akal sehat.

20an orang datang ke depan gedung Goethe Institute. Mereka membentang spanduk anti-komunisme seraya berseru agar pemutaran film ‘Pulau Buru’ yang seharusnya diputar di Goethe hari itu (16/3) dibatalkan. Polisi memiliki segala prasyarat teknis dan hukum untuk membubarkan para pembuat onar saat itu juga. Tapi apa yang terjadi membuat kita terbelalak: film dilarang diputar.

Dilarang di Goethe, pihak penyelenggara membawa film itu ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM). Pada ruang yang menyediakan tempat duduk 100 buah itu, 200 orang berjejal menonton film terlarang itu. Tidak ada apa-apa setelahnya. Tidak ada keonaran. Tidak ada gelombang massa yang datang menyerbu. Paranoia tentang kekisruhan jika film diputar jauh dari kenyataan.

Ini bukan kali pertama, sebuah acara menonton film dibubarkan oleh polisi atas dasar desakan massa. Film the Look of silence, juga the Act of killing, karya Joshua Oppenheimer dilarang tayang di beberapa kota. Acara-acara diskusi yang mendatangkan feminis Muslim asal Kanada, Irshad Manji, juga dibubarkan. Intelektual Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar-Abdalla, juga pernah dilarang menghadiri diskusi di sebuah universitas. Bahkan acara penyuluhan kesehatan bisa dibubarkan karena desakan massa.

Dalam banyak kasus semacam itu, ketika massa datang hendak membubarkan diskusi atau pemutaran film, polisi seolah cenderung memihak massa penyerang. Dalih yang sering digunakan polisi adalah bahwa acara harus dibubarkan untuk menghindari keonaran atau kekisruhan. Padahal fungsi polisi adalah menjaga ketertiban dan menjamin rasa aman setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas. Adalah hak setiap warga untuk berkumpul, berdiskusi, menonton film, mendengarkan musik, dan menyalurkan aspirasi. Segala bentuk upaya menghalangi pemenuhan hak itu adalah kekerasan. Seharusnya polisi berdiri di garda terdepan mencegahnya.

‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ adalah film documenter tentang dua orang mantan tahanan Pulau Buru, Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono, yang melakukan perjalanan ‘pulang’ ke pulau pembuangan mereka di masa Orde Baru. Mereka berniat mengunjungi tempat-tempat yang dulu mereka akrabi semasa pembuangan. Tidak terlalu banyak yang bisa mereka temui lagi. Banyak yang telah berubah. Beberapa mantan tahanan Pula Buru yang tetap tinggal di sana juga tidak banyak memberi keterangan. Usia menghalangi mereka untuk berkomunikasi lebih lancar.

Film ini adalah film biasa tentang perjalangan ‘pulang’ dua orang ke masa lalu mereka yang getir dan pahit. Mereka ingin melihat kembali seperti apa wajah tempat dimana mereka pernah hidup tersiksa. Pada umumnya, ini adalah cerita biasa ummat manusia yang pernah mengalami peristiwa penting di masa hidupnya. Semua orang mungkin pernah mengalaminya. Tidak ada yang begitu istimewa.

Pada akhirnya, pelarangan penayangan film ini di sebuah pusat kebudayaan Jakarta harus dihentikan. Kepolisian yang mengambil inisiatif pembatalan pemutaran film perlu dimintai keterangan, dievaluasi, kalau perlu diberi sanksi oleh lembaga tempatnya bekerja. Di masa depan, hal ini tidak boleh lagi terjadi.

[Saidiman Ahmad]

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Editorial

Leave a Reply

Check Also

Diversity Award & Fellowship Liputan Keberagaman 2018

Mejalani musim politik bernuansa SARA di era digital bukan perkara mudah bagi media. Tanta…