Home Berita Aceh Singkil lagi, Usulan atas Polemik Pelajaran Agama

Aceh Singkil lagi, Usulan atas Polemik Pelajaran Agama

7 min read
0
0
910

peta-kab-singkil-ok

Penghargaan yang sangat tinggi disampaikan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Aceh Singkil atas respon yang sangat cepat terhadap laporan berjudul Kado Paskah dari Aceh untuk Anies Baswedan yang dibuat Thowik.

Dari laporan pada link http://sejuk.org/2016/03/26/kado-paskah-dari-aceh-untuk-anis-baswedan/ (26/3/2016) inilah pihak Kemendikbud yang mendaku Staf Ahli bagian Media menyebarkan pesan atau broadcast di media sosial bahwa laporan itu tidak berdasar. Hal tersebut diperkuat dengan surat bantahan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil H. Yusfit Helmy S.pd dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang isinya membantah semua isi laporannya Thowik. (Kedua surat tersebut dilampirkan di bawah.)

Sebagaimana dilaporkan Thowik sebelumnya di www.sejuk.org, siswa-siswi dari SD sampai SMA yang beragama Kristen dan Katholik di sekolah-sekolah Aceh Singkil terpaksa belajar pelajaran agama Islam agar bisa lulus karena sekolah tidak menyediakan guru pelajaran agama Kristen dan Katholik.

Bermula dari polemik yang terus bergulir itulah pemerhati isu perlindungan anak Ilma Sovri Yanti mencemaskan nasib anak-anak di Aceh Singkil. Mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak, Ilma yang aktif di Posko Kemanusiaan Lintas Iman menegaskan bahwa salah satu hak anak adalah memperoleh pengajaran agama sesuai yang diyakini peserta didik. Hak tersebut dijamin pula dalam Undang-undang Sistem  Pendidikan Nasional No. 20 Th. 2003.

“Pasal 12 UU Sisdiknas menyatakan, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama,” ujar Ilma yang juga bekerja mendampingi kelompok paling rentan dari korban kekerasan atas nama agama dan keyakinan, dalam hal ini anak-anak.

Dorong Pemerintah Memenuhi Hak-hak Anak

Hal senada disampaikan Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik. Menurutnya setiap anak mempunyai hak asasi manusia, dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang sama yang harus dijamin oleh negara sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut orang tuanya masing-masing sampai anak itu dewasa.

“Karena itu, negara harus memastikan agar setiap anak mendapat bimbingan agama dari orang dewasa sesuai dengan agama yang dianut orang tuanya”, Jayadi memberikan penekanan.

Dalam pengertian itulah, anak-anak tidak boleh dipengaruhi dengan cara paksa, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk mengikuti pengajaran agama yang tidak sesuai dengan agama orang tuanya.

Sementara itu, menyikapi polemik yang beredar sejak diunggahnya laporan SEJUK dari Aceh Singkil, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendorong pemerintah menghapus segala bentuk tindakan intoleransi terhadap agama minoritas di lingkungan sekolah.

“Proses pembelajaran di sekolah-sekolah Aceh Singkil tidak boleh lagi ada diskriminasi,” tutur Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra.

Untuk itulah, sambung Lokra, diharapkan negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin siswa dan siswi untuk mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianut peserta didik.

Usulan Nilai Pelajaran Agama untuk Kelulusan Siswa

Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) Boas Tumangger mengapresiasi respon cepat Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dalam upayanya membangun komunikasi dengan jemaat gereja-gereja Aceh Singkil. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) H. Yusfit Helmy langsung menghubungi Boas Tumangger untuk mencari jalan keluar menyelesaikan polemik.

Melalui komunikasi yang baik inilah Boas sangat berharap kepada Kadisdik agar segera dipersiapkan langkah yang tepat menjelang Ujian Nasional dan kenaikan kelas bagi peserta didik yang beragama Kristen dan Katholik. Karena itu Kadisdik harus bisa menjawab kekhawatiran para jemaat mengingat sampai sekarang masih dibiarkan sekolah-sekolah SD sampai SMA di Aceh Singkil tidak memberikan guru pelajaran agama yang seiman bagi siswa-siswi Kristen atau Katholik sehingga terpaksa mengikuti ujian pelajaran agama Islam untuk bisa naik kelas atau lulus sekolah.

“Dalam waktu yang sangat mepet ini kami mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar penilaian terkait bidang studi agama untuk kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik Kristen dan Katholik diserahkan kepada masing-masing pengurus gereja,” demikian harapan besar Boas mewakili jemaat gereja-gereja di Aceh Singkil supaya usulannya dikabulkan. (Thowik SEJUK)

 

Kontak pihak-pihak terkait:

Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas):

Boas Tumangger 082276939999/ 082364029999; Lesdin Tumangger 081362218546

Komnas HAM Koordinator desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jayadi Damanik 081386072754, 085885833892, 085925158188

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Henrek Lokra 081315757709

Aktivis perlidungan anak korban kekerasan atas nama agama dan keyakinan Ilma Sovri Yanti 087838703730

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil telp: 0658-21162

Kadisdik Kab. Aceh Singkil, H. Yusfit Helmy S.pd (081265401987)

Kakanwil Kemenag Kab. Aceh Singkil, H. Daud Sakeh  (08126903159)

 

IMG-20160328-WA0006IMG-20160328-WA00011 - 728 - 3738 - 4748 - 5556 - 60

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Diversity Award & Fellowship Liputan Keberagaman 2018

Mejalani musim politik bernuansa SARA di era digital bukan perkara mudah bagi media. Tanta…