Home Editorial Robohnya Demokrasi Jokowi

Robohnya Demokrasi Jokowi

4 min read
0
0
369

PKI foto Editorial

 

Bahkan di usia lanjut sekalipun para korban 1965-1966 terus diteror aparat. Kehidupan sehari-hari diinteli.

Manakala ormas-ormas yang gemar aksi kekerasan seperti FPI mengintimidasi dan merampas hak-hak penyintas ’65 ataupun warga negara lainnya yang sedang berdiskusi, berekspresi dan memutar film seputar ide-ide kiri dan PKI, oleh aparat ormas semacam itu senantiasa difasilitasi.

Lalu, pemerintahan Jokowi menawarkan lagi rekonsiliasi. Tetapi, aksi-aksi anti-demokrasi aparatnya terhadap penyintas ’65 terus direstui.

Sekretaris International People’s Tribunal 1965 Reza Muharam mencatat selama era Jokowi sudah lebih dari 30 kali aksi teror dan pembubaran terhadap kegiatan yang terkait upaya-upaya pengungkapan kebenaran pembantaian 1965-1966, baik yang ditempuh para penyintas 65 maupun aktivis atau seniman pengusung hak asasi.

Mari kita saksikan bersama-sama model rekonsiliasi seperti apa yang tengah diwacanakan pemerintahan Jokowi. Yang prosesnya juga diselingi teror lagi.

Pada saat para penyintas 65 yang bernaung di bawah Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) berkumpul di Coolibah, Cianjur (14 April), dalam rangka menyiapkan posisi mereka untuk mengikuti Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965” di Hotel Aryaduta 18-19 April 2016 atas prakarsa Wantimpres dan Menkopolhukam, sekitar seribu massa yang di antaranya tergabung dalam FPI dan Pemuda Pancasila berdatangan. Anehnya, aparat membiarkan massa dari berbagai wilayah tumplek di Coolibah tanpa sedikitpun upaya untuk menghentikannya.

Alih-alih 500 aparat yang di antaranya banyak menenteng sejata dan juga mendatangkan barakuda menghalau kelompok-kelompok pengacau dan peneror atas nama agama, para penyintas 65 yang adalah tamu Wantimpres dan Menkopolhukam justru dipaksa bubar dan pergi dari tempat acara.

Akhirnya, sekitar 80 penyintas ‘65 yang usianya kisaran 70-an dari berbagai wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi yang diundang pemerintahan Jokowi untuk terlibat dalam Simposium Nasional terpaksa pergi malam itu juga dari hotel tempat mereka menginap di Coolibah berpindah tidur ke gedung YLBHI di ruangan terbuka dengan hanya beralaskan karpet dan kasur lantai.

Mungkinkah dengan fakta yang demikian pemerintahan Jokowi serius meninggikan demokrasi mendorong rekonsiliasi dengan mengungkapkan kebenaran dan proses yudisial agar korban dan keluarga korban ’65 kembali dipulihkan hak-haknya serta mendapatkan kebebasan yang bermartabat?

Secara prinsipil, meminjam konsepsi Henry B. Mayo, runtuhlah demokrasi ketika kesetaraan dan kebebasan politik para korban ’65 sebagai warga negara Indonesia masih dipasung pemimpin terpilih, Jokowi. Hingga kini!

Padahal, selain melalui prosedur pemilu, penyelenggaraan demokrasi mensyaratkan pula prinsip kesamaan dan jaminan kebebasan. Teror, ancaman dan pelarangan setiap gerak dan aktivitas para penyintas ’65 oleh aparat pemerintahan adalah pengingkaran terhadap ruh demokrasi. (Thowik SEJUK)

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Editorial

Leave a Reply

Check Also

Budi Daya: Agama Sunda yang belum Merdeka

Ekspresi budaya pemudi penghayat aliran kepercayaan Budi Daya di Bale Pasewakan Waruga Jat…