Home Siaran Pers Pemkab Tidak Ingin Gereja Ada di Aceh Singkil

Pemkab Tidak Ingin Gereja Ada di Aceh Singkil

8 min read
0
0
389

Siaran PersIMG_8885

Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) audiensi di Komnas Perempuan (22/4/2016)

Pemkab dan FKUB Aceh Singkil Sumber Intoleransi

Kamis 21 April 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Singkil menjatuhi hukuman terhadap Hotma Uli Natanael Tumangger alias Wahid Tumangger 6 (enam) tahun penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Kendati dalam persidangan tidak pernah dihadirkan satu pun alat bukti seperti senjata atau proyektil peluru yang membuktikan Wahid Tumangger melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Singkil itu sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua  As’ad Rahim Lubis,SH.MH tidak mempertimbangkan blokade dan rentetan tembakan TNI yang membuat kedua kubu (kelompok penyerang dan jemaat gereja Aceh Singkil) mundur, ketika massa hendak melakukan pembakaran dan perusakan gereja GKPPD Dangguran pada 13 Oktober 2015.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 20 April 2016, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil menyampaikan kepada 13 panitia pendirian rumah ibadah bahwa proses perijinan pembangunan gereja-gereja di Aceh Singkil sebelumnya tidak berlaku dan harus kembali mengulang dari awal. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, pihak FKUB dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus berubah-ubah kebijakannya dalam mempersulit panitia pendirian rumah ibadah Aceh Singkil mengurus perijinan.

Ketentuan-ketentuan yang sengaja menyulitkan 13 panitia pendirian rumah ibadah di antaranya jumlah tanda tangan yang bertambah dari ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah; keharusan mendapat persetujuan dan rekomendasi tidak saja dari kecik (lurah atau kepala desa), camat, bupati, MPU dan FKUB tetapi juga KUA, BPN dan PU yang sama sekali tidak relevan; dan jumlah gereja yang diminta mengurus perijinan dari 13 gereja menjadi 8 dan menyusut menjadi 5 kemudian bisa berubah lagi jumlahnya, tinggal 4.

Dalam dunia pendidikan, setelah laporan Kado Paskah dari Aceh untuk Anies Baswedan yang dipublikasi www.sejuk.org (26/3/2016), Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil belum banyak menghapus praktik-praktik diskriminasi terhadap peserta didik yang harus mengikuti pelajaran agama Islam.

Selama ini, semua peserta didik di Aceh Singkil, baik yang Muslim maupun non-Muslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, baca tulis Arab dan al-Quran agar bisa naik kelas dan lulus sekolah. Hal tersebut bisa dibuktikan dari rapot dan ijazah siswa-siswi yang bersekolah di Aceh Singkil. Karena itu pula, sudah berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka, tidak ada guru pelajaran agama Kristen yang mengajar Pelajaran Agama Kristen untuk peserta didik yang beragama Kristen.

Padahal, jika menilik kehidupan sehari-hari masyarakat di Aceh Singkil cukup harmonis meskipun berbeda agama. Selain karena gereja atau undung-undung yang digunakan beribadah didirikan di wilayah yang mayoritas warganya beragama Kristen dan Katolik, banyak pula di antara penduduk Aceh Singkil yang beragama Kristen atau Katolik masih ada hubungan keluarga atau saudara dengan yang beragama Islam.

Tetapi, kebijakan-kebijakan diskriminatif dan restriktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, baik dalam hal pemberian ijin rumah ibadah maupun pendidikan agama bagi peserta didik di sekolah-sekolah negeri di Aceh Singkil, justru menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakpatuhan Pemkab Aceh Singkil dan Pemerintah Pusat yang berkewajiban dalam menciptakan perdamaian di Aceh Singkil dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk bebas, aman dan nyaman menjalankan agama dan mendirikan rumah ibadah.

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas itulah Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman menyatakan:

  1. Menuntut peradilan yang adil dan independen untuk Wahid Tumangger;
  2. Menuntut Komisi Yudisial mengusut Majelis Hakim PN Singkil yang terlibat dalam proses pengadilan terhadap Wahid Tumangger secara tidak independen sehingga memberikan keputusan hukum yang tidak adil;
  3. Bersama dengan tim hukum PGI akan melakukan banding atas putusan pengadilan terhadap Wahid Tumangger yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan;
  4. Menuntut Pemerintah Pusat cq Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian ijin pendirian gereja di Kabupaten Singkil;
  5. Menuntut Kementerian Agama Pusat hingga Aceh Singkil untuk menghapus kebijakan diskriminasi pendidikan agama di seluruh sekolah atau satuan pendidikan Aceh Singkil;
  6. Menuntut Kementerian Agama  Pusat hingga Aceh Singkil untuk menyediakan guru pelajaran agama non-Muslim untuk peserta didik non-Muslim di seluruh sekolah atau satuan pendidikan Aceh Singkil;
  7. Mengajak publik secara luas dan masyarakat Aceh Singkil secara khusus untuk senantiasa membangun kehidupan yang harmonis dan saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan di Aceh Singkil.

 

Jakarta, Jumat 22 April 2016

Forcidas, Aceh Singkil

Posko Kemanusiaan Lintas Iman

 

Kontak:

  1. Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) Boas Tumangger 082276939999/082364029999
  2. Tokoh masyarakat Muslim Kecamatan Suro, Aceh Singkil, Ramli Manik 082122747164
  3. Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rahmat 08159548906
  4. Penasihat Hukum Wahid Tumangger Jhony Nelson Simanjutak 08122650690/081218989854
  5. Posko Kemanusiaan Lintas Iman: Ilma Sovri Yanti 087838703730 dan Woro Wahyuningtyas  085292223747
  6. Sekretaris Eksekutif Bidang Perdamaian dan Keadilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henrek Lokra 081315757709

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Siaran Pers

Leave a Reply

Check Also

Budi Daya: Agama Sunda yang belum Merdeka

Ekspresi budaya pemudi penghayat aliran kepercayaan Budi Daya di Bale Pasewakan Waruga Jat…