Home Kolom LGBT dan Grasak-Grusuk Grindr

LGBT dan Grasak-Grusuk Grindr

4 min read
0
0
4,158

rio-cover

Oleh: Rio Tuasikal

Niat pemerintah untuk memblokir aplikasi kencan Grindr mulai berbuah aksi. Jumat (30/10/2016) lalu, teman saya yang gay mengatakan sudah tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Dari dia pula, saya mengetahui bahwa pihak Grindr telah memikirkan upaya pemerintah itu, dan menganjurkan penggunanya memakai VPN untuk mengakses Grindr lewat server lain.

Teman saya menyatakan komunitas LGBT tidaklah bodoh. Bahwa mereka akan selalu menemukan cara untuk tetap berkomunikasi dengan sesama, baik itu lewat Grindr, Blued, Hornet, dan aplikasi sejenisnya.

Memang bagus kalau komunitas LGBT bisa tetap terhubung dan menjadi dirinya sendiri. Tapi ini bukan soal seberapa internet-savvy seorang gay untuk mengakses aplikasi itu. Bukan soal seberapa solid komunitas LGBT akan mencari jalan keluar. Bukan soal VPN. Masalah sebenarnya adalah pemerintah melakukan sensor dunia maya, diperparah dengan bias terhadap warganya.

Dalam hemat saya, pemerintah melakukan 3 kekeliruan ketika memblokir Grindr. Kesalahan pemerintah ini adalah melanggar kebebasan sipil, salah sasaran, dan menerapkan standar ganda.

Sebuah negara demokrasi, yang menghormati kebebasan sipil dan wilayah privat, tidak berhak membatasi sebuah aplikasi kencan. Romantika adalah urusan warga, bukan urusan negara. Terlepas dari apapun yang dilakukan warga dalam aplikasi itu, dari cari teman sampai jual produk, biarkan jadi urusan warga. Kewajiban negara adalah membenahi urusan publik: menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, mengurangi macet. Mohon dicatat, warga tidaklah membayar pajak supaya aparatur mengurusi kencan, moral, atau selangkangan.

Hal kedua adalah pemerintah menggunakan jalan pintas memblokir aplikasi kencan demi apa yang disebut “memberantas prostitusi anak”. Pemblokiran ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Sebab prostitusi anak bisa dilakukan lewat aplikasi apa saja –mau Facebook, Twitter, Grindr, Blogger, Whatsapp, Friendster, atau fax sekalipun. Ibarat pisau yang bisa digunakan untuk banyak hal, kalaulah ada yang menggunakannya untuk membunuh, apa kita harus melenyapkannya dari seluruh dunia? Tidak.

Kesalahan ketiga menurut saya merupakan pangkal masalahnya: bias negara. Pemerintah–memang sudah sejak di dalam pikiran–memandang LGBT sebagai suatu penyakit dan salah. Padahal, WHO telah mencoret homoseksualitas dari daftar penyakit jiwa sejak 1990,  juga Kemenkes melakukan hal yang sama terhadap PPDGJ III sejak 1993.

Di samping itu, kita semua tahu, sejumlah kasus prostitusi anak dilakukan juga oleh orang heteroseksual. Artinya, tak ada hubungan prostitusi dengan orientasi seks. Mau homoseksual atau heteroseksual, prostitusi anak adalah prostitusi anak. Pemerintah seharusnya hanya memakai seragam kedinasan mereka dan meninggalkan jaket moralnya di rumah. Satu-satunya alat yang harus digunakan pemerintah adalah hukum, bukan dasar suka tidak suka.

Pemblokiran Grindr dan jajaran aplikasi lainnya menunjukkan kemalasan pemerintah dalam mengurai akar utama prostitusi anak. Akhirnya pemerintah hanya menjadikan Grindr sebagai kambing hitam, dan LGBT sebagai musuh bersama. Sedih melihat pemerintah berlindung di bawah ketiak moral hanya untuk menutupi fakta bahwa dia tidak becus mengurusi tata negara.

*Penulis adalah penerima fellowship “Better Journalism for LGBTI” dari AJI-UNDP

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Kolom

Leave a Reply

Check Also

Diversity Award & Fellowship Liputan Keberagaman 2018

Mejalani musim politik bernuansa SARA di era digital bukan perkara mudah bagi media. Tanta…