Home Siaran Pers Pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat

Pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat

9 min read
0
0
754

konpers-qanun-jinayat

Nia Sjarifudin, Nisaa Yura dan Ainul Yaqin diwawancarai awak media usai konferensi pers (23/10/2016)

 

180 orang telah dicambuk di Aceh. Beberapa di antaranya dicambuk hanya karena pacaran, atau berada terlalu dekat dengan lawan jenis.

23 Oktober 2016, tepat satu tahun pemberlakuan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) di Aceh. Qanun ini mengatur berbagai perilaku kriminal yang tidak diatur di dalam KUHP, seperti khalwat,  ikhtilath (mesum), khamar (alkohol), maisir (judi), zina, musahaqqah, dan liwath, dengan jenis hukuman pidana mencakup hukuman cambuk.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUPA, bahwa Pemerintah Aceh berpegang teguh pada Pancasila dan melaksanakan UUD45. Prinsip ini harus dijalankan oleh pemerintah aceh, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penerapan syariat islam. Berangkat dari hal tersebut, kami sebagai warga negara memberikan catatan refleksi atas kebijakan Qanun Jinayat. Data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan sepanjang 2016, Mahkamah Syariah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat, dan sedikitnya 180 terpidana telah dieksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh sejak Januari sampai dengan September 2016. Masih berdasarkan hasil monitoring tersebut, 5 besar daerah yang memutus perkara jinayat terbanyak adalah Banda Aceh, sebanyak 40 perkara, Kualasimpang, 29 perkara, Kutacane, 24 perkara, Blangkejeren dan Jantho, 21 perkara, dan  Langsa, sebanyak 17 perkara.

Qanun ini banyak bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan Indonesia  yang lebih tinggi. Beberapa Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain UUD 1945, Konvensi Anti Diskriminsi terhadap Perempuan (CEDAW),  UU HAM,  KUHP, Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  Kovenan Hak Sipil dan Politik,  Konvensi Anti Penyiksaan,  dan UU Perlindungan Anak.  Qanun Jinayat juga melegitimasi penggunaan hukuman badan/tubuh  (Corporal Punishmen)  di Indonesia, yakni cambuk, yang juga bertentangan dengan Hukum di Indonesia. “Sistem pemidanaan di Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk.

Sejak dari proses pembentukannya Qanun ini terkesan dipaksakan dengan pembahasan diburu-buru, serta tidak melibatkan dan mempertimbangkan banyak masukan masyarakat. Pemantauan Solidaritas Perempuan di 5 wilayah di Aceh menyebutkan, sebanyak 97% perempuan tidak mendapat informasi mengenai pembentukan Qanun Jinayat. Padahal perempuan justru sangat rentan menjadi korban yang terdiskriminasi dalam Qanun ini.

Qanun Jinayat berpotensi mengakibatkan kekerasan berlapis terhadap perempuan. Dalam pasal 48 Qanun ini, korban perkosaan justru dibebankan dengan menyediakan alat bukti permulaan. Padahal, sulit mencari saksi dalam perkosaan dan Korban perkosaan pun mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan sulitnya penyediaan alat bukti. Sebaliknya, pelaku perkosaan justru dapat mudah lepas dari hukum, hanya dengan 5 kali sumpah. Hal ini berpotensi besar terhadap viktimisasi korban perkosaan, bahkan korban perkosaan juga berpotensi dilaporkan balik.

Implementasi Qanun Jinayat juga berdampak pada kekerasan lebih lanjut, terutama bagi perempuan. Eksekusi cambuk di hadapan publik akan menimbulkan trauma, dan pelabelan negatif, yang berdampak pada pengucilan dan peminggiran perempuan. Lebih jauh lagi, eksekusi hukuman cambuk ini juga menghasilkan budaya kekerasan di masyarakat Aceh, apalagi setiap eksekusi dipertontonkan di hadapan masyarakat termasuk anak-anak.

Dalam pelaksanaan satu tahunnya, Jaringan Masyarakat Sipil melihat implementasi Qanun Jinayat juga sarat akan pelanggaran. Terjadinya kasus salah tangkap, kekerasan oleh pihak WH (Wilayatul Hisbah), dan  pelaksanaannya yang diskriminatif karena tidak berlaku untuk beberapa orang yang memiliki jabatan tertentu menunjukkan Qanun ini tidak mencerminakan keadilan.

Penggunan Qanun Jinyat juga tidak disertai  Hukum acara yang memenuhi standar  Fair Trial. Proses peradilan banyak mengabaikan hak-hak tersangka seperti ketersediaan advokat dan bantuan hukum, termasuk penggunaan upaya paksanya. Akses terhadap putusan-putusan peradilan Mahkamah Syariah juga tidak tersedia secara akurat dan menyulitkan hak-hak para pencari keadilan. Keberadaan Qanun Jinayat juga mendiskriminasi kelompok minoritas yang ada di Aceh, sehingga kelompok minoritas terancam mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Hal ini juga akan mengancam keberagaman dan berdampak pada  pelanggaran hak beribadah dan berkeyakinan, maupun hak berekspresi.

Melihat berbagai persoalan yang ditimbulkan, tak heran bahwa masyarakat sipil baik di Aceh maupun secara nasional menyuarakan kritik terhadap Qanun Jinayat. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari berdialog dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh hingga mengajukan permohonan Judicial Review melalui Mahkamah Agung. Satu tahun implementasi Qanun Jinayat semakin membuktikan bahwa Qanun ini tidak memberi perlindungan bagi warganya tetapi justru melanggar Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan.

Untuk itu, kami yang tergabung Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Qanun Jinayat  dalam, menuntut:

  1. Pemerintah pusat khususnya Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Qanun Jinayat secara keseluruhan.
  2. Pemerintah aceh melakukan evaluasi dan merevisi Qanun Jinayat yang terbukti diskriminatif.
  3. Masyarakat aceh di setiap lapisan untuk terus mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat yang sarat akan kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran.
  4. Mayarakat Indonesia secara umum juga turut mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat dan kebijakan diskriminatif lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga kebijakan diskriminatif tidak semakin menyebar ke daerah-daerah lainnya.
  5. Organisasi internasional untuk terus mengawasi dan melakukan tindakan dalam menghentikan berbagai kebijakan diskriminatif khususnya Qanun Jinayat, yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat khususnya perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, agama minoritas, dan LGBT.

 

Jakarta, 23 Oktober 2016

Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Qanun Jinayat

Solidaritas Perempuan, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, YLBHI, Human Rights Working Group (HRWG), Kontras, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Yayasan Satu Keadilan, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), LBH Apik, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS), AJI Aceh, LBH Aceh, Kontras Aceh, Lingkar Sahabat SP Aceh

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Siaran Pers

Leave a Reply

Check Also

Qanun Jinayat Aceh Langgar Hukum Nasional dan Internasional

Penerapan qanun jinayat di Aceh melanggar hukum nasional dan internasional. Hal tersebut d…