Home Berita Editorial Fatwa MUI Wajib Diabaikan

Fatwa MUI Wajib Diabaikan

7 min read
0
0
1,564

natal-palestina

Warga negara Palestina yang tergabung dalam Betlehem Bible College Choir menyanyikan doa dan pujian dalam rangka menyambut Natal di Glow Sanctuary Thamrin Residences, Jakarta (11/12/2016)

 

Sepanjang 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang memicu beberapa kelompok keagamaan melakukan tindakan yang meresahkan kepada warga negara lainnya. Bahkan, fatwa-fatwa MUI mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memecah belah sesama anak bangsa.

Fatwa sesat terhadap Gafatar (3 Februari 2016) berdampak bagi hampir 10 ribu warga eks Gafatar menanggung diskriminasi dari pemerintah dan tindakan intoleransi dari warga lainnya. Sehingga, ketika kembali ke daerah asalnya masing-masing, warga eks Gafatar yang terusir dari Kalimantan sulit mendapatkan penerimaan dari masyarakat maupun aparat pemerintahan sampai tingkat paling bawah, desa atau kelurahan.

Fatwa MUI ini juga dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi tiga elit Gafatar (Mahful Muis, Ahmad Mushaddeq, dan Andry Cahya). Sampai kini proses persidangan terhadap ketiga warga negara Indonesia yang berbeda keyakinan dengan agama-agama mainstream ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasal 156a tentang Penodaan Agama digunakan menjadi salah satu penjerat ketiganya.

11 Oktober 2016 MUI kembali mengeluarkan fatwa meresahkan. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) difatwa MUI melakukan penistaan agama dan menghina ulama tanpa terlebih dahulu melakukan tabayyun (klarifikasi) terhadap Ahok.

Kali ini dampak fatwa MUI jauh lebih besar karena menguras energi seluruh elemen bangsa, dari mulai warga negara biasa, elemen masyarakat sipil, ormas-ormas keagamaan, media massa, para elit agama dan politik, aparat pemerintahan sampai Persiden Jokowi terbelah dan beberapa saling berhadap-hadapan. Demonstrasi 4 November 2016 yang penuh ujaran kebencian dan pada malam harinya berakhir dengan kekerasan disusul aksi 2 Desember 2012 yang sampai hari ini dampak permusuhan atas nama agama terhadap agama dan etnis tertentu terus berlangsung.

“Luka” disharmoni dan disintegrasi yang terus menjalar dengan digerakannya demonstrasi di daerah-daerah untuk mengawal fatwa MUI yang dikeluarkan 11 Oktober 2016 ini sampai pada bentuk aksi pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung 6 Desember 2012 dan berbagai upaya pemboikotan, lalu disambung MUI dengan fatwa provokatif berikutnya: Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram. Fatwa MUI ini dikeluarkan 14 Desember 2016.

Setelah terbit fatwa yang dari momentumnya terkait perayaan Natal ini, berbagai aksi aparat dan warga yang meresahkan masyarakat bermunculan. Media massa dan media sosial pun dengan cepat bereaksi atas tersebarnya surat edaran yang dibuat oleh Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulon Progo sebagaimana difatwakan MUI. Sementara Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur Ali Fahmi mendaku bahwa mereka telah mendatangi delapan mal dan pusat perbelanjaan di Kota Surabaya untuk sosialisasi fatwa MUI terkait hukum penggunaan atribut keagamaan bagi non-Muslim (Tempo.co, 20/12/2016). Hal-hal tersebut sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan publik dan warga yang beragama Kristen dan Katolik untuk bisa merayakan Natal dengan damai.

Untuk itu, harus ada pemahaman, sikap dan tindakan yang benar terhadap fatwa-fatwa MUI yang dampaknya sangat besar bagi terciptanya keresahan, provokasi dan disintegrasi bangsa. Cara masyarakat merespon dan aparat atau negara mendudukkan fatwa-fatwa MUI seperti di atas dengan tepat adalah dengan mengabaikannya.

Sebab, menurut Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Pusat Dr. Syafiq Hasyim, kedudukan fatwa MUI adalah pendapat biasa yang secara hukum dan Konstitusi tidak mengikat. Maka fatwa MUI tidak harus dipatuhi oleh warga terlebih lagi negara dan aparat-aparatnya, terutama polisi yang selama ini paling sering menggunakannya (25/1/2016).

Lihat: http://sejuk.org/2016/01/25/fatwa-mui-tentang-gafatar-bukan-fakta-hukum/

Pernyataan Syafiq didukung oleh salah seorang Ketua MUI Pusat Yusnar Yusuf yang menegaskan bahwa fatwa MUI tidak wajib diikuti umat Islam, termasuk fatwa MUI 14 Desember 2016 tentang haramnya mengenakan dan memproduksi atribut keagamaan non-Muslim bagi umat Islam. Jadi, Yusnar Yusuf memperbolehkan siapapun mengikuti atau tidak mematuhi fatwa MUI tanpa ada sanksi atau ancaman hukuman dan tidak boleh juga ada orang yang memaksakan terhadap orang lain untuk ikut atau tidak ikut fatwa MUI (Kbr.id, 20/12/2016).

Sehingga, apresiasi harus disampaikan kepada Presiden Jokowi yang memerintahkan Polri untuk menindak tegas aksi-aksi sweeping terhadap pemakaian dan pemasangan atribut Natal. Begitupun, Kapolri Tito Karnavian perlu didukung atas tegurannya terhadap Kapolres Metro Bekasi Kota dan Kapolres Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait surat edaran penggunaan atribut keagamaan yang merujuk pada fatwa MUI.

Sebab, kewajiban negara adalah memberikan jaminan agar segenap warganya dapat menjalankan keyakinannya secara damai, bukan mengikuti fatwa MUI yang memprovokasi. Untuk itu negara harus menghormati dan melindungi hak-hak beribadah dan berkeyakinan umat Kristen dan Katolik dalam merayakan Natal.

Selamat Natal.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Editorial

Leave a Reply

Check Also

Negara Berkewajiban Selenggarakan Mudik Ramah Disabilitas

Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) 2017 di seberang Istana Merdeka (20/6/’17) P…