Home Berita Penangkapan Tidak Manusiawi dan Serangan Terhadap Privasi Warga Negara

Penangkapan Tidak Manusiawi dan Serangan Terhadap Privasi Warga Negara

7 min read
0
0
334

Pernyataan Sikap Bersama

Kasus Atlantis Gym & Sauna

Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Identitas dan Seksual yang turut mendampingi sejumlah korban penggrebekan disertai penangkapan tidak manusiawi terhadap komunitas gay di Atlantis Gym & Sauna dengan ini hendak menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Pertama, kami mengecam keras tindakan Kepolisian Resort Jakarta Utara (Polres Jakut) yang melakukan penggrebekan diikuti dengan penangkapan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, yang dilakukan terhadap komunitas gay. Penangkapan tersebut dilakukan secara tidak manusiawi karena ketika dilakukan penggrebekan, banyak korban yang dibawa ke Polres Jakut dan menjalani pemeriksaan, dalam kondisi telanjang atau berpakaian seadanya. Selain itu, proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap korban juga disertai dengan pengambilan foto para korban dalam keadaan telanjang dan disebarluaskan. Perlakuan  pihak kepolisian ini sangat bertentangan dengan hak setiap orang yang dicabut kemerdekaannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2005. Kemudian, Berdasarkan Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, khususnya Pasal 30, 32 dan 33, dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang dan penggeledahan tempat kejadian perkara (TKP), polisi wajib melakukannya dengan tetap menghormati hak-hak orang tersebut, tidak melanggar privasi, serta tidak melakukannya dengan cara yang berlebihan. Artinya, ketika Polres Jakut hendak membawa korban ke kantor polisi, korban seharusnya diberikan waktu untuk berpakaian secara layak.

Kedua, sejak penggrebekan terjadi kami menurunkan tim ke lapangan dan kami menemukan sejumlah pelanggaran fair trial (peradilan yang jujur), yakni: Polres Jakut menghalangi akses bantuan hukum; tidak kooperatif terhadap tim kuasa hukum; tidak memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk menjenguk; tidak menyediakan akses penerjemah dan konsular secara segera kepada mereka yang berkewarganegaraan asing; dan melakukan kekerasan psikis maupun verbal terhadap korban. Perlakuan sewenang-wenang pihak kepolisian tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap akses terhadap keadilan bagi setiap orang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, seperti yang  telah dijamin perlindungannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya di dalam Bab V, Bab VI dan Bab VII, serta pelanggaran terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 9, 10 dan 14.

Ketiga, sebagian dari korban penangkapan sewenang-wenang di Atlantis Gym & Sauna tersebut dituduh melanggar Pasal 36 jo Pasal 10 dan Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara umum, kami menilai bahwa keberadaan UU Pornografi ini membahayakan hak privasi warga, sebab undang-undang ini memungkinkan negara untuk mengintervensi ruang privat warga kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks privat itulah, peristiwa Atlantis yang terjadi di ruang tertutup seharusnya bukan menjadi domain (tidak bisa disentuh) oleh UU Pornografi. Kami juga menilai bahwa UU Pornografi mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat multitafsir, terutama karena masih adanya unsur-unsur utama tindak pidana yang diatur di dalamnya yang tidak memiliki definisi yang ketat dan jelas, sehingga penerapannya rentan penyelewengan dan bergantung pada subjektifitas penegak hukum. Penegakan hukum yang bergantung pada subjektifitas para penegaknya, sangatlah berbahaya, karena tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi diterapkan secara diskriminatif dan sewenang-wenang, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas dan rentan, baik dari segi ekonomi, jender, maupun orientasi seksual.

Keempat, kami melihat potensi dampak trauma dan stres yang berkepanjangan akibat perilaku sewenang-wenang pihak kepolisian di dalam melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para korban. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan terhadap privasi data diri korban yang terlanjur tersebar di media atau publik, akan semakin menyulitkan para korban di dalam mengatasi trauma mereka. Dengan tersebarnya data diri korban di tengah masyarakat yang masih homofobik, maka akan sulit bagi para korban untuk kembali menjalani kehidupan mereka, ataupun mengakses pendidikan atau pekerjaan mereka seperti semula. Oleh karena itu, Koalisi mengajak seluruh pihak untuk tidak meneruskan mendistribusikan foto-foto ataupun identitas diri korban dan mendukung pemberian dukungan pemulihan trauma kepada korban.

Demikian pernyataan sikap Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Identitas dan Seksual.

Jakarta, 23 Mei 2017.,

Narahubung:

Pratiwi Febry, LBH Jakarta, +62 813 8740 0670

Ricky Gunawan, LBH Masyarakat, +62 812 10 677 657

Asep Komarudin, LBH Pers, +62 813 10 72 87 70

Supriadi Widodo, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), +62 815 8631 5499

Muhammad Isnur, Yayasan LBH Indonesia, +62 815 100 14395

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi, +62 817 600 4446

Lini Zurlia, Arus Pelangi, +62 8111 72 701

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Budi Daya: Agama Sunda yang belum Merdeka

Ekspresi budaya pemudi penghayat aliran kepercayaan Budi Daya di Bale Pasewakan Waruga Jat…