Home Berita Kado Natal 2017 untuk Presiden Jokowi

Kado Natal 2017 untuk Presiden Jokowi

8 min read
0
0
1,218

Pernyataan Sikap

5 Tahun Negara Mengusir Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia dari Gereja yang Sah

Sejak 2012 jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi merayakan dan beribadah Natal di luar gereja. Kedua jemaat terusir dari gerejanya masing-masing yang sah milik jemaat GKI Yasmin di Kota Bogor dan HKBP Filadelfia Kabupaten Bekasi.

Meski dua gereja tersebut mengantungi izin resmi pendirian rumah ibadah dan bahkan mengantungi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menguatkan keabsahan izin pendirian rumah ibadah masing-masing gereja, tetap saja disegel secara melawan hukum dan jemaat dilarang melanjutkan pembangunan dan menggunakan gerejanya sendiri untuk peribadatan sesuai agama dan kepercayaannya. Ini semua terjadi selama bertahun-tahun akibat tekanan kelompok intoleran yang belum secara penuh diatasi oleh pemerintah baik daerah maupun pusat.

Seiring waktu, dua kasus intoleransi ini belum berujung pada dibuka dan digunakannya kembali dua gereja yang sah tersebut. Dalam kasus GKI Yasmin, sebuah langkah baru telah mewujud bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya telah menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin dengan cara berbagi lahan, dimana di lokasi gereja di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor, gereja dan masjid akan dibangun berdampingan, sebagai lambang dihormatinya hak beribadah di rumah ibadah yang sah di lokasi tersebut dan sekaligus simbol Bhinneka Tunggal Ika yang nyata; bahwa di Indonesia, yang berbeda agama dan keyakinan dapat hidup berdampingan dengan damai.

Gagasan Bima Arya ini telah disampaikannya sejak Desember 2016 yang lalu di Kantor Staf Presiden (KSP) di Kompleks Istana Merdeka Jakarta dalam pertemuan antara pihak GKI dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang difasilitasi KSP. Gagasan Bima Arya ini telah diterima oleh keluarga besar GKI sebagai bukti kuatnya komitmen GKI untuk berkontribusi pada perwujudan keadilan dan perdamaian di antara yang berbeda di Republik Indonesia. Kini, setahun setelahnya, gagasan Bima Arya ini telah masuk tahap pembicaraan teknis berbagi lahan, yang diikuti perwakilan beberapa unsur terkait di GKI dan jajaran pejabat Pemkot Bogor termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya sendiri.

Suasana terik Natalan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di seberang Istana, singgasana Presiden Jokowi, Jakarta (25/12/2017)

Di Kabupaten Bekasi, dalam kaitan dengan HKBP Filadelfia, perkembangan tidak mencerminkan hal positif apapun. Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah Bupati Bekasi sama sekali bergeming, mengabaikan hak beribadah jemaat HKBP Filadelfia di gerejanya sendiri yang sah. Tak ada terobosan apapun diambil pemerintah daerah dan kondisi intoleransi ini cenderung dibiarkan tanpa negara mengambil prakarsa apapun untuk menjamin hak konstitusional WNI di Gereja HKBP Filadelfia untuk beribadah.

Menilik pada perkembangan dua kasus di atas, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, beserta beragam kelompok lintas iman yang mendampinginya, kembali menyerukan:

  1. Agar baik pemerintah daerah maupun pusat terus mengambil prakarsa dan langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan bahwa dua gereja yang sah di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi dapat segera dilanjutkan pembangunannya dan dapat segera dipakai untuk peribadatan masing-masing umat. Ketidakpatuhan hukum dan absennya Bupati Bekasi dalam upaya mencari terobosan untuk menjamin hak beribadah WNI di Gereja HKBP Filadelfia harus dihentikan oleh pemerintah pusat, agar tidak menjadi contoh buruk bagi kepala daerah lain di Indonesia.
  1. Dalam kasus GKI Yasmin, kami mendorong agar Wali Kota Bogor Bima Arya memanfaatkan secara maksimal waktu masa pemerintahannya untuk mewujudkan gagasannya sendiri, yang telah diterima keluarga besar GKI, untuk berbagi lahan dalam menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Tahap pembicaraan teknis berbagi lahan yang telah dimulai adalah perkembangan yang patut diapresiasi namun lambatnya proses implementasi sejak Wali Kota Bogor menyampaikan gagasannya sendiri di Kantor Staf Presiden tahun lalu harus menjadi catatan serius untuk perbaikan bagi Pemkot Bogor.
  1. Bagi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, agar tidak melepaskan perhatian dan dorongannya untuk memastikan bahwa dua kepala daerah di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi patuh terhadap hukum nasional, terutama pada Konstitusi RI, UUD 45, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing warga negara. Jika dua kasus intoleransi dan ketidakpatuhan hukum yang terjadi menahun dalam kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia ini dapat diselesaikan dengan baik, maka hal ini akan menjadi sinyal kuat bagi semua kepala daerah untuk tidak menjadi penguasa daerah yang seolah dapat mengabaikan Konstitusi RI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Terakhir, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, mengucapkan Selamat Natal kepada semua warga negara Indonesia yang merayakannya.

Dalam terang pesan Natal 2017 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) , “Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu” – Kolose 3:15a, biarlah umat Kristiani di Indonesia terus berkontribusi pada upaya bersama mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia, terlebih di tanah air tercinta, Indonesia.

 

Jakarta, 25 Desember 2017

GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Seksualitas, Politik dan Gerakan Perempuan Islam Indonesia

Dokomentasi: Thowik SEJUK (17/1/2018) Buku berjudul “Potret Gerakan Perempuan Muslim Progr…