Home Berita Bukan penyakit, publik Indonesia menganggap LGBT punya hak hidup

Bukan penyakit, publik Indonesia menganggap LGBT punya hak hidup

5 min read
0
0
688

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) orientasi seksual LGBT bukan penyakit. Sebab, orientasi seksual itu sendiri tidak masalah, kecuali pada aktivitas-aktivitas atau prilaku seksual yang mengganggu dan membahayakan orang lain.

Hal tersebut disampaikan pakar neurologi Dr Roslan Yusni Hasan atau yang akrab disapa Ryu Hasan ketika diminta memberikan tanggapan pemaparan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang LGBT  dalam diskusi yang digelar di kantor SMRC, Jakarta (25/1/2018).

“Bahkan, ditegaskan dalam PPDGJ-III bahwa orientasi seksual jangan sekali-kali dipandang sebagai penyakit,” ungkap Ryu Hasan sambil memberi penekanan bahwa sejak revisi kedua, PPDGJ telah mengeluarkan orientasi seksual dari kelompok penyakit.

Berangkat dari ketentuan PPDGJ yang merupakan campuran dari DSM (buku panduan diagnosis dan statistik psikiatri)-IV dan International Classification of Diseases (ICD) yang telah ditetapkan oleh Depkes, dalam melihat isu LGBT Ryu Hasan berupaya membagikan pemahaman yang benar terhadap publik agar dapat membedakan biologi dari kedokteran.

Ryu menjelaskan, secara biologi jenis kelamin dengan orientasi seksual yang berbeda bukan penyakit, semata keberagaman atau varian yang tidak tunggal dalam tubuh manusia. Dan kalau ditanya apakah LGBT menurut kedokteran itu sakit atau tidak, LGB-nya tidak, tetapi T-nya yang sakit. Soalnya, sambung Ryu, lesbian, gay, dan biseksual adalah orientasi seksual, sementara transjender adalah orang yang tidak nyaman dengan identitas seksualnya.

Jadi, dalam kedokteran LGB bisa disebut sakit apabila orang tersebut merasa tidak nyaman atau terganggu dengan orientasi seksualnya. Sehingga yang dihilangkan adalah rasa tidak nyaman tersebut, bukan orientasi seksualnya.

Sementara dalam kaitannya opini publik Indonesia terhadap LGBT, Direktur Media Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Dr. Ade Armando memaparkan kesimpulan dari 3 survei nasional (surnas) mereka yang dilakukan pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 dengan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1220 responden pada masing-masing survei.

“Walau mayoritas publik berpandangan negatif tentang Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT), tapi publik tetap menganggap LGBT berhak hidup di Indonesia dan pemerintah harus melindungi LGBT,” kata Ade Armando.

Pakar dan pengajar komunikasi Universitas Indonesia ini menyodorkan fakta-fakta, kendati publik berpandangan negatif terhadap LGBT dan bersikap diskriminatif dengan menolak orang LGBT bila menjadi pejabat publik, tapi publik tidak bersikap diskriminatif terhadap orang LGBT sebagai warga negara biasa.

Surnas SMRC menunjukkan 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di negara kita. Adapun yang berpendapat sebaliknya hanya sebesar 41,1 persen.

Hal tersebut mendorong Ade mengajak kepada para jurnalis dan yang hadir dalam diskusi SMRC (yang rencananya akan digelar rutin setiap bulan), agar memandang data-data itu secara optimis, mengingat bangsa ini sebagian besar warganya tetap berpandangan dan bersikap toleran terhadap LGBT.

Dari realitas yang masih cukup positif ini pula Ade melihat kesempatan yang baik bagi para politisi dan pengambil kebijakan agar lebih optimis dalam mendorong perlindungan hak-hak warga negaranya, dalam hal ini LGBT. Data ini pula sepatutnya menjadi pertimbangan Komisi III DPR RI agar fair ketika merumuskan Rancangan Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (RKUHP), sebagai revisi dari KUHP sebelumnya, supaya tidak mendiskriminasi atau malah overkriminalisasi.

“Kecenderungan publik yang berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender (pria-perempuan), tempat tinggal (perkotaan-pedesaan), agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pekerjaan,” papar Ade dengan nada optimis.[]

Penulis: Thowik, Steffi & Felicia

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Tahun Politik Ancaman Serius Toleransi?

  Oleh: Fanny S Alam Belum hilang ingatan publik yang dikejutkan penyerangan terhadap…