Sulit memakamkan jenazah penghayat kepercayaan terjadi di banyak tempat. Sudah punya tanah sendiri pun mereka tetap tak mudah mendapat izin dari warga sekitar.
“Harus ada perda yang memudahkan pengurusan pemakaman warga penghayat,” harap Retno Lastani dari Kepercayaan Kapribaden.
Soal hak waris para penghayat, ungkap Retno, adalah alasan mengapa banyak dari mereka yang kolom agama di KTP-nya tetap tertulis salah satu agama besar di Indonesia, tidak mengubahnya menjadi kepercayaan. Jika mereka ubah, maka tidak mendapat waris dari keluarga mereka yang beragama mayoritas.
Meskipun tahun 2006 terbit UU No. 23 tentang Adminduk, pelayanan di daerah-daerah bagi para penghayat tidak selalu ramah dan mudah. Fakta-fakta diskriminasi tersebut disampaikan Retno Lastani yang juga aktif di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) kepada jajaran produser dan editor CNN Indonesia (TV dan online) di Gedung Transmedia Jakarta (30/11).
Tiga pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 sampai hari ini tak juga menyentuh dan menyampaikan gagasannya atas fakta semakin meningkatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas agama atau kepercayaan. Giat perjumpaan kelompok minoritas agama atau kepercayaan dan content creator dengan CNN Indonesia adalah upaya media menyerap suara-suara yang tidak terdengar di tengah kesengitan masa kampanye.
“Di tahun 2023 kami, Satu Lentera Indonesia (Open Doors), memonitor 24 kasus penutupan dan pelarangan gereja, termasuk kriminalisasi (berbasis keyakinan terhadap orang Kristen),” kata Pdt. Kongkin Atmodjo menambahkan jenis praktik diskriminasi yang telah disampaikan Retno.
“Pasaman Barat dan Pesisir Selatan di Sumatera Barat sampai hari ini tidak bisa ada gereja berdiri. Padahal di sana banyak orang Nias dan Batak yang bekerja di perkebunan sawit,” lanjut Kongkin.
Komunitas agama atau kepercayaan bersama content creator berfoto usai dialog dengan jajaran produser CNN TV dan editor CNN Indonesia online (30/11)
Selain 40KK lebih masih mengungsi di asrama Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena penyerangan, penjarahan, dan pengusiran oleh gerombolan intoleran terhadap jemaat Ahmadiyah dari beberapa wikayah di Lombok, puluhan masjid Ahmadiyah di Indonesia hingga kini disegel, tak bisa dipakai, dan sulit mendapat izin untuk didirikan kembali karena dirusak dan dibakar massa.
“Di Jawa Barat saja ada 9 masjid yang sampai hari ini mengalami gangguan atau diskriminasi, seperti yang di Tolenjeng, Tasikmalaya, belum diizinkan untuk direnovasi karena sebelumnya dihancurkan massa. Parakansalak, Sukabumi, bukan hanya masjid yang disegel, tapi sekarang madrasahnya juga,” ungkap perwakilan jemaat Ahmadiyah Fitria Sumarni yang berlaku sebagai tim hukum.
Perwakilan Gereja Ortodoks Rusia turut menyampaikan aspirasi. Tantangan mereka lebih pada stigma, karena berbeda dari Kristen lainnya dan pada tampilan ada kemiripan dengan Islam. Umat perempuan Ortodoks memakai penutup kepala atau kerudung saat beribadah dan pimpinannya berjenggot panjang. Lazimnya, bangunan gereja mereka berkubah.
“Kubah Gereja Ortodoks dulu di Solo dipaksa dirobohkan,” kata Eko Sugiono dari Ortodoks Rusia Jakarta kepada Taufik, Ruri, Iman, Ihwan, dan Yogi dari CNN Indonesia dalam kegiatan audiensi yang difasilitasi oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Search For Common Ground (SFCG).
Apakah Pemilu 2024 akan terpilih Presiden Indonesia yang mempunyai komitmen besar dalam menghormati dan menjamin hak-hak beragama atau berkepercayaan setiap orang?
Semoga isu kebebasan beragama atau berkepercayaan serius diangkat dalam debat capres dan cawapres yang akan ditayangkan media-media nasional.
