Lebih dari 100 ribu anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Mirisnya, negara hingga kini belum menjamin pemberian ganti rugi bagi korban.
Hal itu mengemuka dalam konferensi regional bertema “Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual di Asia Tenggara” yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/10), seperti dilansir merdeka.com.
“Masih banyak sistem peradilan di kawasan ini yang belum berpihak kepada mereka dan dampak jangka panjangnya hak-hak anak korban eksploitasi seks masih terabaikan,” kata Presiden ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpuses) Indonesia Irawanto.
Dia menyebut, Asia Tenggara kini menjadi sasaran jaringan sindikat eksploitasi seksual dan perdagangan seks anak, dimana pelakunya tidak jarang menyaru sebagai pekerja, turis maupun kelompok profesional lainnya.
Indikasi itu berbanding lurus dengan jumlah anak korban eksploitasi seksual yang terus meningkat, yakni di atas angka satu juta di seluruh dunia setiap tahun.
Korban sebagian besar dapat ditemukan di daerah pariwisata, terutama Bali, Lombok, Batam dan Bandung. “Di daerah ini, kejahatan seks terus berkembang karena ada fasilitas,” ungkap Irwanto.
Di Indonesia, UU Perlindungan Anak belum menjamin pemberian ganti rugi bagi anak korban eksploitasi seksual.
“Tidak ada satupun pasal dalam undang-undang itu yang menjamin upaya ganti rugi berupa uang bagi korban,” ujar Koordinator ECPAT Indonesia Ahmad Sofian.
Menurut dia, pemberian ganti rugi bagi anak korban eksploitasi seksual sangat penting dan mendesak. Bentuknya, melalui restitusi dan kompensasi. Restitusi berarti adanya kewajiban dari para pelaku tindak pidana seksual membayar ganti rugi uang kepada korban, keluarga dan ahli warisnya.
Sementara kompensasi mengatur tanggung jawab negara membayar ganti rugi kepada korban.
“Di Philipina dan Thailand, restitusi dan kompensasi ini sudah berjalan. Para korban dapat memulihkan kondisi kesehatannya dan menata masa depannya yang lebih baik. Sementara pelaku diminta tanggung jawab membayar biaya pemulihan. Jika tidak sanggup bayar, pengadilan akan menyita harta yang dimilikinya. Dan negara berperan aktif meminta pertanggungjawaban pelaku,” jelas Sofian.
Sumber:
