Mohammad Saifulloh – Okezone
JAKARTA – Setiap partai politik seharusnya dapat menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai yang menjunjung hak asasi manusia (HAM). Namun faktanya partai politik belum sepenuhnya memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia.
Setara Institute dalam laporan studinya pada 2008 menjelaskan bahwa komitmen parpol terhadap HAM begitu rendah. Itu terlihat dari, misalnya, kebijakan partai, produk legislasi, dan pembelaannya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.
Pegiat HAM, Taufik Basari, menegaskan semestinya setiap parpol menempatkan nilai-nilai dan prinsip HAM sebagai pedoman dasar bagi visi-misi program sebuah parpol. “Nilai-nilai HAM itu konstitusif, dimana ketika kita menyatakan diri kita mendukung hak-hak konstitusi, pada saat yang bersamaan kita juga satu nafas atas penegakan dan penghormatan HAM. Setiap parpol harus punya komitmen yang tinggi termasuk penegakan hukum di bidang HAM,” ucap Taufik.
Taufik yang juga lulusan magister program International Human Rights Law, Northwesthern University ini, menambahkan bahwa negara hukum mengsyaratkan harus tegak dalam keadaan apapun. Ketika kejahatan HAM terjadi, wajib ada proses hukum di dalamnya.
“Dahulu ada beberapa pelanggaran HAM di Indonesia, maka pelanggaran HAM itu tidak boleh dibiarkan apalagi dilupakan, harus diusut dalam sebuah proses pengadilan agar ada kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Kalau dibiarkan tanpa ada pengungkapan proses kebenaran, itu sama saja mengkhianati konstitusi,” tegas Taufik.
