GKR Hemas: Papua Ingin Perdamaian, bukan Penindasan

Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia (JAII) hari ke-3, Rabu 21 Mei 2014, di Hotel Sentani Indah Jayapura terasa istimewa. Pasalnya diskusi tentang “Dialog Papua-Jakarta untuk Papua Tanah Damai” dengan kesimpulan kondisi Papua dalam darurat kemanusiaan mendapat respon simpatik dari Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.

Ketika salah satu anggota jaringan antariman dari Merauke, Pastur Pius, mengatakan bahwa situasi darurat itu sampai pada praktik-praktik yang mengarah genosida terhadap orang Papua dengan ras Melanesia yang mengalami banyak kekerasan, sehingga populasi mereka di tanahnya sendiri tidak sampai 50 persen dari seluruh penduduk Papua, GKR Hemas (istri Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X) dengan sangat serius menegaskan bahwa Papua ingin perdamaian, bukan penindasan.

Karena itu, Anggota DPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta dua periode ini menuturkan pentingnya dialog. “Saatnya dilakukan dialog untuk damai. Dialog yang tidak lagi menggunakan cara pandang Jakarta. Tetapi dialog yang mau mendengarkan cara pandang orang Papua.”

Sedangkan kekhawatiran terhadap praktik genosida, Pastur Pius kembali mengingatkan bahwa hal tersebut sebagai ancaman kebhinnekaan. Pemerintah Indonesia sendiri menghianati Bhinneka Tunggal Ika.

Bertahun-tahun mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah Indonesia yang menggunakan pendekatan militeristik setiap muncul perbedaan pendapat dengan Jakarta membuat banyak pihak di kalangan warga Papua yang merasa putus asa pada cita-cita Papua Tanah Damai. Meski demikian dalam Konferensi Nasional VI JAII yang digelar 19-23 Mei 2014 ini para peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dari berbagai daerah di Indonesia dan terutama dari Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FPKPA) di Tanah Papua terus meniupkan optimisme terhadap Papua Tanah Damai.

Proses konferensi nasional JAII yang sudah berlangsung tiga hari terkait tema Papua Tanah Damai menjadi ruang untuk mengungkapkan kekecewaan warga Papua terhadap wakil-wakilnya yang di Jakarta. Warga Papua sudah tidak lagi percaya kepada anggota-anggota DPR RI yang berasal dari Papua. “Mereka sudah tidak bisa lagi bicara jujur tentang apa yang terjadi di Papua,” pungkas Pastur Pius. [Thowik SEJUK]