Perempuan Adelaide memprotes pemerintah Australia yang menolak pengungsi Rohingya (22/5/2015)
HRWG mengecam keras tindakan penyerangan secara brutal oleh tentara Myanmar terhadap wilayah Negara bagian Barat Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip kesepakatan di ASEAN yang disepakati oleh Myanmar sebagai anggotanya. Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik untuk mencari solusi konkret dan segera dalam menghentikan aksi-aksi brutal tersebut dan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi sekitar 15 ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi.
HRWG juga mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar yang melakukan penahanan sewenang-wenangan, termasuk terhadap perempuan, melakukan extrajudicial killing, dan bahkan memperkosa puluhan perempuan dari etnis Rohingya dalam operasi tersebut beberapa hari yang lalu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di masa konflik.
Atas kejadian ini, Pemerintah Myanmar harus menghentikan praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer tersebut dan memastikan setiap anak dan perempuan terlindungi dari setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual selama konflik berlangsung. Lebih dari itu, Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi serius terhadap pelanggaran yang ada dan membawa para pelaku ke meja hijau untuk diadili.
Atas kejadian ini, HRWG mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan segera mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi pengerahan militer secara brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tersebut sebagai suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN. Penyerangan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, baik serangan darat atau udara, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak dan terbakar, serta ratusan orang meninggal, merupakan pelanggaran HAM yang harus disikapi serius oleh ASEAN sebagai komunitas. ASEAN dan segala perangkat yang ada di dalamnya harus meninggalkan egoisme antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini sebagai masalah bersama dan mencari solusi terbaik bagi warga sipil yang menjadi korban.
Kami mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan penyerangan tersebut dan menjamin hak-hak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pula membawa pelanggaran yang terjadi ke proses hukum. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga harus membuka akses bagi setiap orang, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional, ke wilayah konflik yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional Myanmar dan komitmen menghentikan aksi serangan yang berlangsung. Myanmar harus bekerjasama dengan semua pihak, termasuk PBB, ASEAN, dan Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memberikan keadilan bagi korban sipil yang menderita.
Jakarta, 19 November 2016
Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG
(081282958035, hafizhrwgindonesia@gmail.com)
