KBR68H, Jakarta – LSM HAM Setara Institute menilai, Menteri Agama Suryadharma Ali tidak bisa netral dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi di sepanjang tahun ini. Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, dalam kasus pengungsi Syiah di Sampang, Menteri Agama justru meminta warga Syiah untuk kembali masuk Islam.
Kata dia, Menteri Agama mempuyai pandangan yang berbeda terkait kasus intoleransi sehingga tidak bisa netral dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena itu, Setara menilai Menteri Agama adalah bagian dari masalah intoleransi yang terjadi pada tahun ini.
“Sebagai juru damai, Menteri Agama tidak bisa netral, malah berpihak ke salah satu kubu. Seharusnya Menteri Agama mengambil sikap sesuai konstitusi dan juga asas kebangsaan, tetapi dia justru berpedoman kepada pandangan pribadinya. Ini terlihat dari sejumlah komentarnya terkait kasus intoleransi. Menag memina jemaat Ahmadiyah untuk masuk Islam begitu juga jemaat Syiah,”kata Ismail ketika dihubungi KBR68H, Senin (16/12).
Ismail menambahkan, kasus intoleransi yang terjadi pada 2013 masih didominasi kasus pengungsi Syiah di Sampang, Ahmadiyah dan juga penutupan gereja. Dibandingkan tahun lalu, tahun ini tidak ada korban jiwa dalam kasus intoleransi. Namun, jumlah kasus diperkirakan masih sama dibandingkan tahun 2012.
Sejumlah kasus intoleransi yang terjadi pada tahun ini antara lain warga Syiah yang dipaksa meninggalkan kampung halamannya di Sampang, Jawa Timur. Sejak 20 Juni 2013, pengungsi Syiah dari Desa Karang Gayam dan Blu’uran, Kabupaten Sampang, hidup di tempat pengungsian, Rusun Puspa Agro.
Selain itu, sejumlah masjid Ahmadiyah juga diserang oleh kelompok intoleran. Pada 5 Mei lalu, sebuah masjid dan beberapa rumah warga jemaah Ahmadiyah dirusak sejumlah orang di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Penyerangan itu terjadi seusai ratusan jemaah Ahmadiyah di wilayah itu mengadakan sebuah pengajian.
Masalah lain yang belum selesai adalah kasus penyegelan gereja GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Meski sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung, Wali Kota Bogor tetap menolak untuk membuka segel tersebut.
Sumber: http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3060196_4202.html
