AS Kritik Implementasi Kebebasan Beragama di Indonesia

VIVAnews – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, mengatakan kunci penting dalam menjamin proses toleransi beragama adalah penegakkan hukum sesuai dengan konstitusi secara konsisten. Marciel menyebut sikap bertoleransi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi setiap negara penganut demokrasi, termasuk Indonesia.

Penilaian ini disampaikan Marciel dalam bincang-bincang dengan sejumlah media massa di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2013. Dia mengomentari laporan kebebasan beragama yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS. Dalam laporan yang bertajuk 2012 Report on International Religious Freedom, pemerintah AS masih mencatat adanya beberapa anomali dalam sikap Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama.

Marciel menyebut sudah bertemu dengan pemerintah Indonesia dan membicarakan mengenai hal itu. Dia mengatakan sempat dikritik pemerintah Indonesia terkait laporan tersebut.

Namun Marciel bersikukuh laporan itu dikeluarkan Deplu AS berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga hasilnya objektif.

“Laporan itu berarti menunjukkan masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan toleransi beragama yang damai,” ungkap Marciel.

Bagi dia hal yang penting dalam menjamin kebebasan beragama dan sikap toleransi adalah penegakkan hukum yang sesuai dengan konstitusi. Menurut dia apabila hal itu tidak dilakukan maka akan selalu ada pelanggaran dalam hak kebebasan tiap warga beragama.

“Anda dapat menganggap laporan itu sebagai kritik dan kami akan mendengarkan. Tapi kami beranggapan itu merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan,” kata dia.

Tugas pemerintah Indonesia selain menegakkan hukum juga harus berusaha mengakomodir pendapat orang yang berbeda, sekalipun orang itu tidak menjunjung tinggi sikap toleransi beragama.

“Saya tahu tantangan ini tidak mudah dan akan selalu ditemui di masa mendatang,” imbuhnya.

Laporan AS

Dalam laporan yang dirilis pada pertengahan Juni kemarin itu, Deplu AS mencatat sikap hormat pemerintah RI terhadap kebebasan beragama tidak mengalami perubahan signifikan selama 2012.

“Secara umum pemerintah menghormati kebebasan beragama bagi enam agama yang diakui secara resmi, namun tidak bagi kelompok-kelompok yang berada di luar keenam agama tersebut, atau kelompok-kelompok yang ada di dalam enam agama resmi yang mempunyai pemahaman yang dianggap oleh para pemimpin lokal atau nasional menyimpang atau melecehkan agama,” demikian ringkasan laporan itu.

Dalam beberapa contoh, ungkap laporan AS, aparat keamanan pemerintah gagal bertindak ketika pelaku non-pemerintah menyerang sekte-sekte minoritas.

Selain itu juga terdapat laporan yang menyatakan polisi bekerja sama dengan kelompok garis keras dalam melawan anggota sekte yang mereka anggap