JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Eva Kusuma Sundari anggota Komisi III DPR-RI dari PDIP mengatakan bahwa kelompok intoleran di Indonesia bekerja sangat sistematis. Kelompok ini dibiayai, mencetak buku, menyusup ke dalam Kementerian Agama, dan mengkontaminasi aparat keamanan.
“Jangan ada lagi kapolres yang merujuk kepada fatwa MUI untuk menegakkan hukum. Inigak bener. Fatwa itu pilihan untuk personal, bukan untuk negara. Kalau negara menggunakan konstitusi. Masak ada kapolres yang mengeluarkan surat dengan rujukan berdasarkan rapat Muspida dan MUI. Ini lucu jadinya.” Kata Eva Kusuma Sundari dalam konferensi pers bertajuk ‘Melawan Intoleransi Beragama’ yang diadakan Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno di Jakarta pada Jum’at (3/1).
Penulis: Ignatius Dwiana
Eva menyebutkan bahwa tanggapan atas kasus intoleransi di Indonesia ini masih sebatas keprihatinan. Karena itu harus ada perubahan pada 2014.
Kasus intoleransi di Indonesia dalam penilaiannya diakibatkan negara tidak aktif bergerak dan itu menjadi sumber persoalan. “Negara gampang dibajak. Pemerintah Daerahnya gampang dikontaminasi,” kata Eva.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rentan menjadi ruang pembajakan. Untuk mencegahnya maka partai politik jangan hanya aktif mengambil paket sosialisasi empat pilar. Partai politik perlu kader di DPR untuk melaksanakan empat pilar. Sekaligus menggarap para kader akar rumput menggunakan empat pilar.
Eva Kusuma Sundari juga menyampaikan rasa prihatinnya terkait kasus Pendeta Palti Panjaitan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia dan dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang terus terombang-ambing. Juga kasus terakhir yang menimpa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sumedang pada akhir Desember 2013. Dia juga menyampaikan rasa prihatin terkait tutupnya 30 pondok pesantren (ponpes) di Aceh yang tradisi filsafatnya kuat.
“Saya juga sedih dengan laporan tiga puluh ponpes yang tradisi filsafatnya kuat tutup di Aceh. Karena semua kelompok intoleran maunya tekstual. Gak mau elaborasi kontekstual yang lebih kontemplatif dan itu terancam di Aceh,” kata Eva, ”Aceh walaupun syari’ah Islam, tetapi dipilih, Islam yang mana. Bukan semua Islam begitu.”
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
