Di tengah hiruk-pikuk politik menjelang pemilihan presiden, Perkumpulan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) cabang Flinders University, Adelaide, Australia Selatan, ikut meramaikan pesta demokrasi dengan menggelar diskusi bertema Menganalisa Indonesia melalui Pilpres 2014. Diskusi yang diselenggarakan di Flinders University (13/6) ini menghadirkan di antaranya analis Migrant Care Wahyu Susilo, Direktur Pusat Kajian Asia Flinders University Dr. Priyambudi Sulistiyanto, dan pengajar Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari yang sedang mengambil Research High Degree di Department of Politics and Public Policy Flinders University.
Bagi Priyambudi Sulistyanto, siapapun yang terpilih menjadi presiden dari dua pasangan yang bertarung dalam pemilu punya tanggung jawab membawa Indonesia sebagai negara yang mampu membangun dan memelihara stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara. Namun begitu, rumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia nantinya harus melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat.
“Banyak orang Australia yang bertanya kepada saya perihal kekhawatiran mereka jika Prabowo terpilih menjadi presiden. Mereka tahu persis seluruh track record Prabowo di Timor Leste. Tetapi, masyarakat internasional juga tidak tahu banyak siapa Jokowi. Sehingga, yang paling penting dalam menentukan pilihan adalah siapa calon presiden yang memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Budi yang juga pernah menjadi dosen di National University of Singapore.
Wahyu Susilo sangat kecewa dengan penyelenggaraan pemilu yang meminggirkan buruh migran Indonesia yang mayoritasnya adalah perempuan. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu, buruh migran mendapatkan diskriminasi paling vulgar. Mereka tidak menjadi subjek dalam politik electoral.
“Kembalikan hak politik buruh migran!” demikian adik dari Widji Tukul (aktivis korban penculikan 1998 yang sampai sekarang belum ditemukan) ini menyampaikan tuntutan yang diperjuangkan melalui program Buruh Migran Melek Pemilu 2014 di Migrant Care.
Ia melanjutkan, banyaknya persoalan pemilu legislatif kemarin mengharuskan KPU dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) segera memperbaiki DPT luar negeri dan melakukan sosialisasi waktu pemilihan yang serius dan tidak mendadak.
Sementara itu, sebagai ahli ilmu politik Universitas Brawijaya Malang yang melakukan penelitian di empat wilayah besar di Indonesia tentang apa alasan masyarakat dalam memilih, Wawan Sobari sangat khawatir dengan maraknya black campaign yang memakai isu agama.
“Di tingkat masyarakat menengah ke bawah dan rural area serangan darat sangat mempengaruhi kepada pasangan mana mereka akan menentukan pilihannya,” ujar Wawan yang memprihatinkan menyebarnya sms-sms berbau isu agama (SARA) menjelek-jelekkan calon presiden tertentu yang ia sebut aksi tidak bertanggung jawab itu sebagai “serangan darat” terutama di Jawa Timur. Terlebih, dari hasil penelitiannya, di Jawa Timur masyarakatnya masih memegang kuat pola “anut grubyuk,” yakni mengikuti mayoritas yang bentuknya adalah patuh pada tokoh-tokoh agama, kyai-kyai.
Ia pun menambahkan fakta bahwa dalam kasus Jawa Timur pimpinan-pimpinan pesantren sudah banyak terinfiltrasi oleh isu dan kampanye negatif menggunakan agama yang dihembuskan pihak-pihak dari calon atau pasangan yang satu terhadap calon presiden yang difitnah tidak mengakomodir aspirasi umat Islam dan malah memihak agama tertentu di luar Islam.
Keprihatinan yang sama disampaikan peserta diskusi Mustafa, aktivis muda NU yang sedang belajar di Adelaide University. “Saya berduka dengan politisasi agama yang mencuat menjelang pilpres. Ini merusak proses demokrasi yang sedang kita bangun,” kata pria yang mempunyai akun facebook Mochamad Mustafa ini merespon “serangan darat” yang diterima oleh saudara-saudara dekatnya yang tinggal di Lamongan, Jawa Timur.
Peserta diskusi lainnya, Sultan Fariz Syah, juga mempunyai kekhawatiran terhadap politisasi agama yang terjadi di Aceh. Ia memberikan gambaran bahwa agama menjadi isu utama di Aceh. Karena itu, calon presiden yang dianggap akan mendukung politisasi Qanun Jinayat yang akan dipilih masyarakat Aceh. “Ini sangat mengabaikan pluralisme, mengingat masyarakat Aceh terdiri dari berbagai agama dan keyakinan,” sesal mahasiswa Flinders University asal Aceh ini.
Aktivis disabilitas Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma yang ikut aktif dalam diskusi ini menyesalkan penyelenggaraan pemilu yang tidak sensitif terhadap para penyandang disabilitas. TPS serta alat-alat pemilu yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi penyebabnya. Selain itu, sebagai penyandang disabilitas ia juga merasa sangat kecewa dengan cara-cara kampanye, baik dari kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-Kalla, yang tidak memberikan “bullet” atau pengetahuan tentang profil serta visi dan misi para kontestan pilpres yang mudah diakses para penyandang disabilitas. “Penyandang disabilitas tidak menjadi subjek atau target dalam pemilu. Sebaliknya, kami hanya dijadikan objek kampanye saja,” beber Jaka yang sedang mengambil Magister of Disability Study di Flinders University.[Thowik SEJUK]
