Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta agar Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan Terhadap Perempuan datang ke Indonesia, menyusul meningkatnya kekerasan seksual yang menurut mereka setidaknya 20 perempuan lintas usia menjadi korban setiap hari.
“Korbannya dari bayi hingga lansia, tapi kecenderungan berdasarkan catatan kami pada 2013, sasaran usia 13-18 tahun meningkat”, kata Yuniyanti Chuzaifah, ketua Komnas Perempuan kepada ucanews.com, Rabu (16/10).
Ia menjelaskan, kehadiran PBB bertujuan memantau lebih dekat dan mencari solusi untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan yang sistemik dan sistematis.
“Upaya yang akan dilakukan PBB antara lain memastikan ada hukum yang responsif atas pola-pola kekerasan terhadap perempuan.”
Kasus kekerasan terakhir menimpa seorang bayi 9 bulan yang diduga mengalami kekerasan seksual pada Jumat (11/10) dan saat ini kasusnya sedang ditangani polisi.
Menururt Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), hasil visum terhadap jenazah AA, inisial bayi itu, menunjukkan adanya luka di kemaluan dan duburnya.
“Ia diduga menjadi korban pencabulan. Hanya pelakunya belum pasti, siapa”, ungkapnya.
Selain itu sebelumnya, Nur Halimah (21), aktivis perempuan yang dikenal sebagai pegiat sekolah Perempuan Mahardhika di Makasar, juga tak luput jadi korban kekerasan seksual. Ia ditemukan tewas bersimbah darah, Rabu (9/10) lalu dan berdasarkan informasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) RS Bhayangkara Makassar ditemukan belasan luka tikam di sekujur tubuh korban.
Asrul, pelaku, mengatakan, pembunuhan tersebut dilakukan lantaran ia merasa cemburu dengan pacar Nur Halimah ketika kerap kali melihat mereka berduaan. Ia juga menyampaikan pengakuan mengejutkan, yaitu memperkosa Nur Halimah, saat korban tidak bernyawa lagi.
“Saat itu dia sudah tidak bergerak pak. Setelah melakukan, saya menguncinya di kamar mandi lantai dua, lalu meninggalkannya,” katanya di hadapan penyidik kepolisian, Kamis (10/10), sebagaimana dilansir sindonews.com.
Merespon fakta-fakta ini, selain meminta keterlibatan PBB, Komnas Perempuan juga menyerukan agar masyarakat mendorong DPR memprioritaskan pembuatan UU Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya kekerasan seksual.
Temuan Komnas Perempuan, dari 15 pola-pola kekerasan seksual, baru 3 yang dikenali dalam UU, yaitu perkosaan, pencabulan dan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Padahal, masih ada jenis kekerasan lain yang seharusnya masuk dalam UU, seperti prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan pemaksaan kontrasepsi.
“Pasca dibuatnya UU dipastikan ada kebijakan dan support system bagi korban untuk akses pengaduan yang ramah terhadap korban, pemulihan korban dengan dukungan integratif dari keluarga, komunitas dan negara”.
Secara umum, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat drastis terutama dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 119.107 kasus, meningkat menjadi 216.156 kasus pada 2012. Kenaikannya menjadi hampir 2 kali lipat (181%).
Komnas Perempuan juga merekomendasikan pihak penegak hukum, agar bekerja maksimal. “Kepolisian harus sigap usut tuntas, jaksa bantu penuntutan maksimal, hakim putuskan perkara dengan cepat dan cermat, serta mengupayakan pemulihan korban disamping pemidanaan pelaku”.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar meminta aparat penegak hukum, terutama polisi harus memiliki pemahaman soal gender guna mempermudah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Jika polisi memiliki pemahaman gender maka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga makin mudah ditangani,” kata Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, usai memberikan pembekalan kepada polisi muda di Jakarta, Senin (3/6).
Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pemahaman gender di kalangan aparat kepolisian adalah dengan memberikan pembekalan materi kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Ryan Dagur, Jakarta
Sumber:
