Press Release
Respon Perempuan terhadap Polemik Lurah Susan Jasmine Zulkifli
“Tolak Diskriminasi Atas Nama SARA dan Jenis Kelamin”
Keberatan atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, terus beralangsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak memberikan pernyataan yang mengurangi makin berkembangnya penolakan berbau SARA, sebaliknya justru meminta agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan penempatan lurah Susan.
Dari pernyataan yang sempat dimunculkan penolakan terhadap lurah Susan dikarenakan lurah Susan meyakini agama yang berbeda dengan mayoritas warga Lenteng Agung serta berbagai stigma yang dilekatkan pada dirinya karena dirinya adalah seorang perempuan. Beberapa ormas dan warga yang menolak ini mengatakan bahwa Lenteng Agung dipimpin biasanya oleh muslim, dan mereka keberatan karena lurah Susan non-muslim apalagi perempuan.
Penolakan dengan alasan lurah Susan adalah perempuan dan berbeda agama dengan mayoritas merupakan alasan yang mendorong intoleransi serta diskriminasi terhadap perempuan makin meluas di Indonesia. Kami memandang bahwa setiap warga negara Indonesia tidak dapat didiskriminasi dalam menempati jabatan publik dengan alasan keyakinan dan jenis kelamin. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum dan politik tidak memandang jenis kelamin maupun keyakinannya. Selain itu, terkait dengan perempuan sebagai pemimpin adalah hak yang sudah dilindungi dalam UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Pembatasan dan penolakan layak dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar hukum, melakukan penyalahgunaan kekusaaan atau memiliki kinerja yang kurang baik. Namun belum lagi berjalan kepemimpinan lurah Susan sudah terjadi penolakan yang berbau SARA dan bias gender.
Oleh karena itu kami, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS) bersama Jaringan Perempuan menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI berupaya menyelesaikan persoalan terkait polemik tersebut dengan nilai-nilai yang non diskriminatif dan masih mempertahankan Lurah Susan.
2. Menuntut kepada Mendagri untuk mengevaluasi pernyataannya yang justru tidak mengurangi penolakan berbau SARA terhadap lurah Susan.
3. Mengajak pejabat publik lainnya untuk tidak tunduk pada pada kelompok intoleran dan diskriminatif
4. Mengajak kepada pihak yang menolak lurah Susan untuk lebih menilai pada kinerja, bukan justru menyebarkan isu SARA dan bias gender.
5. Mengajak masyarakat luas untuk menyuarakan keharmonisan dan kesatuan bangsa dengan menyemai perdamaian dan melawan diskriminas berdasar SARA dan diskriminasi terhadap perempuan yang merusak sendi-sendi dasar NKRI.
Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan.
Jakarta, 23 Oktober 2013
Lembaga/Individu yang ikut dalam pernyataan sikap ini:
1. Asosiasi LBH APIK Indonesia, dengan 16 kantor di Indonesia
LBH APIK Jakarta, LBH APIK Semarang, LBH APIK Yogyakarta, LBH APIK Aceh, LBH APIK Medan, LBH APIK Makassar, LBH APIK Palu, LBH APIK Bali, LBH APIK NTB, LBH APIK NTT, LBH APIK Papua, LBH APIK Pontianak, LBH APIK Samarinda.
2. Sekretaiat Nasional Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS):
3. The Wahid Institue, (FP Jakarta)
4. Fahmina Institute, (FP Jawa Barat)
5. Mitrawacana, (FP Yogyakarta)
6. ICHDRE (FP Jawa Timur)
7. Rumah Perempuan Kupang, (FP Kupang)
8. Institute Mosintuwu, (FP Sulteng)
9. Yayasan Walang Perempuan,(FP Ambon)
10. Tim Relawan untuk Kemanusiaan- Flores, (FP Flores)
11. LKTS, (FP Jawa Tengah)
12. JMSPS (FP Aceh)
13. Asian Moslem Association Network (AMAN) Indonesia
14. SAPA Indonesia
15. KePPaK perempuan
16. Kalyanamitra
17. Rahima
18. Divisi Perempuan Indonesian Conference on Religious and Peace (ICRP)
19. Alimat
20. KORPRI PB PMII
21. Indonesia Legal Resources Center (ILRC)
22. Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
23. Kyai Maman Imanulhaq – Akar Djati Cirebon
24. Nia Sjarifudin
25. Helga Worotitjan – Inspiration Indonesia
26. Hartoyo – Our Voice
27. Roostin Ilyas (ketua Forum Komunikasi Relawan Indonesia)
28. Lila Z (YLBH Universalia)
29. Elga Sarapung (Interfidei, Yogyakarta)
30. Nur Rofi’ah
31. Wida Semito
32. Nurun Nissa’
33. Ilma Sovriyanti
34. Kencana Indriswari
35. Rahmawati Bagang
36. Ahmad Junaidi (Direktur SEJUK)
37. Abdul Hamim Jauzie
38. Ratnawati Lesawengen (PERUATI)
Foto oleh Bayu Probo: http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx_ttnews[tt_news]=6317&cHash=1
