Home Kolom LGBT: Linglung Gegara Berita Tak-seimbang

LGBT: Linglung Gegara Berita Tak-seimbang

5 min read
0
0
512

tumblr_nqkcr8mhye1tkv3afo1_1280Oleh Rio Tuasikal*

Sudah satu bulan sejak isu LGBT menjadi bola panas. Sejak itu pula media menghidangkan informasi bias, beracun, dan tidak bermanfaat mengenai polemik ini.

Semua dimulai ketika rektorat Universitas Indonesia meminta SGRC UI mencopot logo ‘makara’.  Tiba-tiba, media secara meleset melabel grup tersebut sebagai komunitas LGBT , padahal mereka adalah kelompok kajian di bidang kesehatan reproduksi dan gender. Ada berapa media yang mewawancarai SGRC mengenai hal ini? Bisa dihitung jari.

Selanjutnya adalah ketika Menristekdikti Mohamad Nasir melarang LGBT masuk kampus. Hanya sedikit media yang mewawancarai kelompok LGBT untuk dimintai pendapatnya. Media juga telah termakan omongan Nasir dan gagal bersikap kritis.

Contoh terburuk dilakukan oleh Harian Republika yang menulis headline “LGBT ancaman serius”. Harian nasional tersebut tidak mewawancarai satu pun orang dari kelompok LGBT untuk menyeimbangkan berita utama. Bahkan, ketika disomasi kelompok LGBT, Republika tetap ogah melakukan kewajiban jurnalismenya untuk mewawancarai pihak kedua. Media ini malah kelabakan mencari pembelaan dari berbagai pihak.

Selanjutnya bisa ditebak: pemberitaan LGBT ini makin linglung dan bikin bingung. Sudah hilang navigasi dan makin tidak bergizi. Dari pendapat Walikota Bandung Ridwan Kamil hingga Anggota DPRD Mohammad Nasil Djamil, jurnalis makin keasyikan asal pinjam bibir orang. Dalam situasi ini, kelompok LGBT yang sudah dimarjinalkan sejak awal, kini dua kali lebih rentan mendapat kekerasan. Bahkan, ketika FPI merazia orang yang diduga gay dan lesbian di Bandung, pemerintah hanya diam dan mengabaikan hak-hak sipil para korban.

Situasi buruk ini sangat memprihatinkan – tapi akarnya tidaklah spektakuler. Ini bukan soal apakah sebuah media mendukung LGBT atau tidak, melainkan soal kaidah jurnalisme dan kode etik yang diabaikan. Semua ini terjadi hanya karena jurnalis gagal menerapkan prinsip cover both sides sejak awal. Betul, sumber masalahnya terlalu normatif, terkesan remeh, namun ini sungguh prinsipil.

Prinsip keberimbangan ini sangatlah penting. Apalagi ketika pernyataan para pejabat yang memicu diskriminasi ini tidak didasari pengetahuan yang memadai.

Pada kasus Nasir, misalnya, dia tidak memakai referensi ilmiah ketika mengatakan LGBT merusak moral. Dia bahkan tidak tahu bedanya seks, gender, orientasi seksual, praktik seksual, dan identitas seksual. Menteri ini bahkan tidak up to date kalau WHO sudah menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit jiwa sejak 1990, diikuti Kemenkes yang mencoretnya dari Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) edisi III tahun 1993. Seandainya dia lebih banyak membaca.

Ketidaktahuan dan ketidakingintahuan pejabat publik ini seharusnya dicegah sebelum menebalkan stigma dan menularkan kedunguan kepada masyarakat. Seharusnya media sudah otomatis mengonfirmasi pendapat Nasir ke kelompok LGBT saat itu juga. Media wajib memberikan ruang yang sama lebar untuk LGBT menjelaskan kehadiran mereka dan meluruskan banyak hal. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman akan padam sejak awal.

Dengan menghadirkan seluruh pihak, jurnalisme akan merobohkan prasangka, membawa debat publik jadi lebih mencerdaskan. Itulah yang dilakukan Rosiana Silalahi bersama Kompas TV dan Jurnalis Rappler Febriana Firdaus. Mereka bukan membela LGBT – semata mempraktikkan jurnalisme yang benar.

Jurnalisme rusak adalah bensin bagi korek api kebencian. Semua dimulai dari jurnalis yang tidak taat prosedur konfirmasi. Bagi siapapun jurnalis yang malas melakukan prinsip dasar ini, sila mulai tulis surat pengunduran diri.  []

 

*Penulis, Jurnalis KBR 68H.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Kolom

Leave a Reply

Check Also

Diversity Award & Fellowship Liputan Keberagaman 2018

Mejalani musim politik bernuansa SARA di era digital bukan perkara mudah bagi media. Tanta…