Home Berita Warga Disabilitas Tuntut Jokowi Bentuk Komisi Nasional Disabilitas

Warga Disabilitas Tuntut Jokowi Bentuk Komisi Nasional Disabilitas

3 min read
0
0
653

Pawai warga penyandang disabilitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta menuntut pemerintah melindungi dan memenuhi HAM disabilitas (18/5/2017).

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) penting untuk disegerakan karena akan menjadi pilar penjaga bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia. Sehingga KND diharapkan dapat menghapus diskriminasi dan ketidakadilan terhadap disabilitas seperti yang terus terjadi selama ini.

Demikian salah seorang perwakilan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati menyampaikan aspirasinya dalam “Pawai Kebangkitan Nasional Penyandang Disabilitas untuk Mendorong Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas” pada Kamis (18/5/2017) di depan Istana Presiden, Jakarta.

Tujuan pawai yang diikuti berbagai perwakilan organisasi disabilitas dengan mengenakan pakaian daerah dan melakukan rally dari Monas menuju Istana Negara, menurut Aria, dikarenakan dalam kampanye pada 2014 lalu Jokowi berjanji untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilatas. Sayangnya setelah menjadi presiden, Jokowi belum melakukan langkah konkret yang dijanjikannya.

“Hingga saat ini pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Aspek-aspek diskriminasi  dan ketidakadilan masih dirasakan,” ujar Aria menyampaikan kekecewaannya.

Untuk itu, bersama-sama komunitas disabilitas lainnya Aria menuntut Presiden Jokowi segera membuat Peraturan Presiden (Perpres) bagi pembentukan KND, mengingat hal itu menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Mewakili Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Wallin Sri Hartati menegaskan bahwa  pembetukan KND ini dapat memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, termasuk para perempuan disabilitas.

“Oleh karena perempuan penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi ganda, maka mereka adalah kelompok yang paling rentan mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan,” tutur Wallin.

Pawai Kebangkitan Nasional Penyandang Disabilitas untuk Mendorong Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Jakarta (18/5/2017).

Hal yang sama disampaikan pengacara publik Hak Asasi Manusia yang mendampingi pawai ini, Tigor Hutapea, bahwa selama KND belum dibentuk, maka UU Penyandang Disabilitas ini belum dapat diimplementasikan. Sebab, segala perangkat untuk beroperasinya UU ini belum disiapkan oleh negara.

Berdasarkan situasi itulah masyarakat penyandang disabilitas mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Presiden yang akan mendasari pembentukan KND dengan melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam semua tahapan.

“Wujudkan KND sebagai lembaga nonstruktural dan independen yang berwenang mengajukan usul program dan anggaran secara mandiri, yang tentunya, dilakukan melalui Sekretaris Jenderal di KND dan harus dari unsur penyandang disabilitas,” Mahmud Fasa dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang mewakili panitia aksi memungkasi tuntutannya. [Rifah Zainani SEJUK]

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Budi Daya: Agama Sunda yang belum Merdeka

Ekspresi budaya pemudi penghayat aliran kepercayaan Budi Daya di Bale Pasewakan Waruga Jat…