JAKARTA – Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia hingga kini tak kunjung selesai. Pemerintah yang semestinya menjadi ujung tombak penuntasan berbagai kasus justru seakan abai.
Pasalnya, sejak tahun 1965 sampai sekarang yang sudah 15 tahun masuk era reformasi bentuk pelanggaran HAM justru semakin bertambah. Hal itu mendasari Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) kembali mengusik kepekaan pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan yang krusial itu dengan membuat kegiatan bertema Bicara Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan Dengan Agenda Kegiatan Dengar Kesaksian.
Kordinator KKPK, Kamala Chandrakirana, mengatakan tujuan dari acara ini untuk meletakkan kebenaran di atas sejarah hitam bangsa. “Bagaimanapun kita merasa penting perlu menggelar acara kesaksian dari orang yang mengalami pelanggaran HAM langsung,” katanya saat jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2013).
Sehingga bentuk-bentuk pelanggaran HAM bisa disaksikan langsung oleh masyarakat, bagaimana hal tersebut dirasakan korban hingga pada proses pencarian keadilan yang belum berujung.
Melalui kegiatan ini diharapkan bisa mendorong pemerintah dan meningkatkan kepekaannya untuk bisa menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang semakin tergerus. “KKPK ini agenda besarnya mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM besar,” tukasnya.
Dampaknya pada masyarakat sendiri, bisa semakin meningkatkan kepedulian agar semakin peka dan peduli terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM.
Kamala menambahkan, kegiatan yang memfasilitasi korban untuk mencari kebenaran ini akan mengangkat lima tema pelanggaran HAM paling krusial, yakni kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam operasi militer, kekerasan dalam ideologi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Kemudian, kekerasan berbasis sumber daya alam, dan kekerasan terhadap pembela HAM. Rangkaian kesaksian itu akan dibeberkan korban yang mengalami kekesaran terhitung dari tahun 1965 sampai 2005.
Kendati demikian, pihaknya belum bisa mengungkap siapa sosok korban yang akan mengungkap kebenaran dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada 25-29 November 2013 di Ruang Teater Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta itu.
Namun, sejumlah tokoh dan pimpinan lembaga Negara akan dihadirkan, seperti Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Ketua MPR, Komnas Perempuan, Sinta Nuriyah (Istri Gus Dur), GKR Kemas akan hadir dan ikut mendengarkan kesaksian para korban.
(ful)
