Siaran Pers
Temu Nasional Kebangsaan Mendorong Komitmen Pemimpin Bangsa Hasil Pemilu Tahun 2014
Meneguhkan JANJI KEBANGSAAN pasca PEMILU 2014
Jakarta, 27 Februari 2014
Meneguhkan JANJI KEBANGSAAN sebagaimana termaktub di dalam Konstitusi melalui 6 isu utama adalah langkah penyelamatan Indonesia untuk dapat membuktikan jatidirinya sebagai negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal mendesak ini disampaikan dalam Manifesto JANJI KEBANGSAAN, yang dirumuskan oleh lebih 170 organisasi dan individu dari 24 kota/kabupaten di 15 provinsi dari Papua hingga Aceh dalam TEMU NASIONAL KEBANGSAAN di Jakarta, 25-27 Februari 2014.
Manisfesto JANJI KEBANGSAAN dimaksudkan memberi arah prioritas bagi para pemimpin bangsa hasil pemilu 2014 baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia bersifat mendesak. Berbagai capaian menapaki demokratisasi dan pemajuan HAM dalam 15 tahun reformasi masih rapuh dan kerap inkonsisten. Kemampuan mengatasi potensi bangsa terpecah-belah dan kegagalan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan menjadi penentu masa depan Indonesia.
Karenanya, manifesto JANJI KEBANGSAAN mengingatkan 6 isu utama yang harus segera dilaksanakan, yaitu (1) memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan kemerdekaan hakiki warga negara; (2) memastikan integritas sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, (3) meneguhkan demokrasi dan menata ulang desentralisasi, (4) mengubah orientasi pembangunan ke arah pemenuhan hak hidup sejahtera lahir dan batin, (5) menyegerakan pemenuhan hak atas keadilan, dan (6) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Manifesto JANJI KEBANGSAAN juga menggarisbawahi langkah-langkah prioritas yang menjadi ukuran capaian masing-masing isu utama. Termasuk di dalamnya adalah memastikan rasa aman di dalam dan di luar rumah dan bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya; membatalkan kebijakan diskriminatif; moratorium pemekaran daerah; menurunkan angka kematian Ibu dan jumlah anak kurang gizi; melakukan penegakan hukum untuk memutus impunitas dan mencegah keberulangan kejahatan, termasuk dalam hal tindak pelanggaran HAM masa lalu; dan mengubah sistem dan kurikulum pendidikan agar menumbuhkan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai Konstitusi dan menciptakan generasi yang mandiri dan kritis.
Selain menyampaikan Manifesto JANJI KEBANGSAAN, puncak TEMU NASIONAL juga ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh sejumlah Partai Politik dan Lembaga Negara, dan kontrak politik bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat daerah maupun nasional dan bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Juga, JANJI PEMILIH untuk memilih dengan JITU calon pemimpin bangsa yang memiliki komitmen, integritas dan kompetensi untuk memastikan perwujudan cita-cita Konstitusi.
Temu Nasional digagas Komnas Perempuan bersama organisasi masyarakat sipil antara lain Kemitraan, Forum Perempuan untuk Indonesia (FPUI), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik (ANSIPOL), Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI), Gerakan Kebinekaan untuk Pemilu Berkualitas, Perkumpulan untuk PEMILU dan Demokrasi (PERLUDEM) serta DEL Institute.
Masruchah, Komisioner, Wakil Ketua Komnas Perempuan
Andy Yentriyani, Komisioner, Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan
