Satu hari menjelang Pemilu Legislatif Rabu (09/04) ratusan pengungsi Syiah yang mengungsi di Gelanggang Olahraga Sampang, Madura, belum mendapat surat undangan untuk mencoblos.
Ahmad Hidayat dari Yayasan Ahlul Bait Indonesia mengatakan hal itu diduga karena masyarakat Syiah yang ada di pengungsian diabaikan oleh negara.
“Ini menunjukkan negara gagal memberi ruang kebebasan kepada semua warganya bagaimanapun suara mereka tidak signifikan tetapi semua orang harus diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasi mereka,” kata Ahmad Hidayat.
Sementara itu, kelompok minoritas Ahmadiyah yang mengungsi di Asrama Transito, Lombok, NTB, sudah mendapat undangan untuk memilih. Namun juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Firdaus Mubarik, menganggap undangan itu sebagai sesuatu yang lucu.
“Laporan kemarin yang di Lombok sudah diberikan kartu suara, tapi anehnya pas minta surat nikah, atau surat surat lainnya tidak bisa justru harus nyogok 1,5 juta untuk punya surat nikah atau KTP tapi kenapa pas pemilu justru bisa dan ditawarkan untuk mencoblos?” tanya Firdaus.
‘Tindakan artifisial’
Setiap warga negara yang sudah cukup umur memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pemilu. Sumarno dari Komisi Pemilihan Umum mengatakan hak masyarakat diakomodir dan kemungkinan surat undangan untuk warga Syiah dikirim ke alamat asal.
“Mereka harus mendapat hak yang sama di pengungsian, mungkin mereka sudah terdaftar di tempat asalnya sebab pendaftaran pemilih itu kan berdasarkan data dari dinas catatan sipil setempat,” kata Sumarno.
“Surat pastinya dikirim pada alamat yang ada tapi karena suatu hal karena kasus di Sampang atau bencana dan mereka pindah ke tempat yang lain, mestinya KPU setempat mengalihkan data pemilih ke tempat dimana pemilih sekarang berdomisili,” tambahnya.
Ia mencontohkan warga di Waduk Ria Rio Jakarta yang digusur dan dpindahkan ke rumah susun yang agak jauh dari lokasi awal mereka tapi tetap bisa mencoblos.
Sementara itu, Akhol Firdaus dari Pusat Studi Komunitas Marjinal membenarkan bahwa ada pendataan terhadap pengungsi Syiah dan Ahmadiyah serta diberikan hak suara.
“Masalahnya, bukan ini yang diinginkan teman-teman Syiah dan Ahmadiyah, karena pencatatan atas administrasi kependudukan atas hak dasar mereka yang dituntut sejak awal sebelum konflik tidak diberikan oleh negara,” kata Akhol.
“Tapi justru di saat momen politik seperti ini, aneh, mereka tiba-tiba disensus lagi dan diberikan hak pilih yang adalah cara artifisial negara atas nama kepentingan Pemilu bukan atas nama pengembalian hak dan jaminan atas hak dasar mereka yang sudah direnggut,” tandasnya.
Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140408_minoritas_pemilu.shtml
