JAKARTA, (tubasmedia.com) – Rakyat Indonesia harus menjadikan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014 sebagai arena dan pengadilan politik bagi parpol yang menghambat korban pelanggaran HAM menuntut keadilan, termasuk kepada capres yang melanggar HAM berat di masa lalu.
Demikian ditegaskan Ketua Badan Pekerja Setara Institut Hendardi kepada usai mendampingi KontraS dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa periode 1997-1998 di kantor KontraS, Jakarta, Minggu (6/4).
Hendardi mengatakan, pada Pemilu 2009, sebenarnya sudah memberikan tiket masuk bagi pelaku pelanggar HAM berat untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Dan pada Pilpres 2014, mereka masih diberi kesempatan.
“Makanya saya berharap Pileg dan Pilpres 2014 ini hendaknya jadi arena dan pengadilan HAM buat mereka,” harap Hendardi.
Realitas politik di Indonesia tersebut menurut dia berbeda dengan yang terjadi di luar negeri. Di banyak negara, orang yang diketahui terlibat pelanggaran HAM dan kasus hukum, sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berkarier di dunia politik, apalagi menjadi pemimpin.
Di Indonesia justru sebaliknya. Hal ini ujar Hendardi terjadi karena transisi demokrasi yang terjadi tidak revolusioner dan malah memberikan kesempatan kepada pelanggar HAM berat untuk maju sebagai capres.
Untuk itu, pihaknya kata dia lagi, merasa berkewajiban mengajak publik untuk sadar dan kritis dalam memilih pemimpin.
“Bukaan untuk apa-apa tapi semata-mata untuk menghindari impunitas dan penegakan HAM di Indonesia di kemudian hari,” demikian Hendardi. (red)
Sumber: http://www.tubasmedia.com/berita/pilpres-2014-arena-pengadilan-bagi-capres-pelanggar-ham/
