Kabinet Kerja yang disusun Presiden Jokowi mendapat dukungan baik dari Komisi anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal tersebut ditegaskan dalam konferensi pers kampanye bertajuk “Tanpa Bhineka Bukan Indonesia” yang diselenggarakan Komnas Perempuan untuk memperingati 86 tahun Sumpah Pemuda di Mall Tebet Green, Jakarta (27/10). Melalui rilis yang dikeluarkannya, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah Jokowi, terutama dalam mengafirmasi kepemimpinan perempuan yang hampir mencapai 25 persen, yakni 8 dari 34 menteri terpilih. Selain itu, penempatan mereka pada posisi-posisi yang cukup strategis menjadikan Kabinet Kerja dipandang cukup istimewa.
Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani memandang hal tersebut sebagai sebuah kemajuan untuk Indonesia. Setelah sepuluh tahun terakhir bangsa ini dihujani berbagai peristiwa traumatik berbau intoleransi, Komnas Perempuan menaruh harapan besar agar pemerintahan yang baru bisa belajar dari pengalaman tersebut dan karenanya mampu mengikis segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap kalangan tertentu di masyarakat. Karena itu muncul beberapa rekomendasi, di antaranya tertuju untuk Menteri Dalam Negeri agar segera menanggulangi berbagai kebijakan diskriminatif yang semakin menjamur di beberapa daerah otonom di Indonesia. Dalam pengamatan Komnas Perempuan, kebijakan-kebijakan diskriminatif seperti Perda Syariah yang berlaku di Aceh, umumnya lebih sering menyudutkan dan mengorbankan perempuan.
Rekomendasi Komnas Perempuan juga menyasar Menteri Agama dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait berbagai kasus intoleransi atas nama agama yang kerap terjadi di masyarakat. Dengan kekuatan dan komitmen kerja dua lembaga ini, diharapkan agar berbagai kasus intoleransi yang masih tak berujung bisa segera diselesaikan, dan penegakan hukum di lingkaran kasus-kasus tersebut cepat terlaksana. Pada rilis tersebut, Komnas Perempuan juga menyeru agar seluruh kementerian menjadikan HAM, kebijakan adil gender dan komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai pijakan paling mendasar dalam melahirkan berbagai kebijakan.
Kampanye “Tanpa Bhineka Bukan Indonesia” juga menghadirkan pameran poster Bhineka yang dikerjasamakan Komnas Perempuan dengan Jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara. Pameran yang akan digelar hingga tanggal 01 November 2014 tersebut menghadirkan karya-karya beberapa dosen Universitas Binus yang bermuatan “kebhinekaan” Indonesia. Puncak acara akan dilaksanakan Sabtu (01/11) dengan menghadirkan diskusi dan konser mini dengan tema yang sama, “Bhineka”. [Evi/SEJUK]
