Akhiri Kekerasan dan Segala Bentuk Intoleransi

Statement Masyarakat Sipil Indonesia

Menyikapi Intimidasi terhadap Dr. Rosnida Sari, staf pengajar UIN Ar Raniry Banda Aceh

Negara Harus Hadir

Akhiri Kekerasan dan Segala Bentuk Intoleransi

Serta Tegakkan Kebebasan Akademik

 Kami bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap masa depan Indonesia sangat menyesalkan adanya kasus ancaman kekerasan terhadap Dr. Rosnida Sari, staf pengajar UIN Ar Raniry Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam. Ia mendapatkan ancaman dan intimidasi karena mengajak mahasiswanya berdiskusi di dalam gereja sebagai bagian dari upayanya membangun perdamaian di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Dr. Rosnida Sari ini jelas sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural terutama dalam hal suku dan agama.  Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bagi negara untuk hadir dan melindungi warga negaranya yang ingin membangun solidaritas dalam keberagaman.

“Selain untuk tahu tentang relasi laki-laki dan perempuan di agama mereka (Kristen), saya juga ingin agar tidak ada ketidaknyamanan mahasiswa pada mereka yang beragama berbeda. Tujuannya tentu saja agar terjadi kesalingpahaman di antara mereka, menghilangkan prasangka yang sudah dibentuk oleh media (Koran dan TV) atau saat mendengar perbincangan orang lain”.  Ini adalah petikan tulisan  Dr. Rosnida Sari dalam artikelnya yang menggambarkan bagaimana ia menciptakan metode-metode pengajaran kreatif yang sekaligus bisa menjadi media dalam membangun solidaritas antar agama di Indonesia.  Tulisannya ini dimuat dalam situs Australia Plus yang merupakan konsorsium layanan berita yang berfokus pada berita-berita tentang hubungan Australia dengan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Artikel  bertajuk “Belajar di Australia, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa ke Gereja di Banda Aceh”  (bisa diakses di http://www.australiaplus.com/indonesian/2015-01-05/belajar-di-australia-dosen-iain-ajak-mahasiswa-ke-gereja-di-banda-aceh/1401611), ini ternyata berdampak serius. Sehari setelah berita itu dimuat, Dr. Rosnida Sari di-bully melalui media sosialnya (via facebook) hingga akun facebooknya ditutup. Selain itu ancaman pembunuhan juga menjadi teror yang harus dihadapi oleh Dr. Rosnida Sari dan keluarganya. Di tempat mengajarnya, alih-alih memperoleh pembelaan dari kreatifitas pengajarannya, Dr. Rosnida Sari ternyata malah mendapat ancaman sanksi skorsing.

Kasus ini adalah puncak gunung es dari semakin menipisnya toleransi di tingkat masyarakat bahkan sudah menjadi ancaman bagi kebebasan akademis di satu pihak dan tidak hadirnya negara untuk melindungi mereka yang menjadi korban intoleransi di pihak lain.  Sampai saat ini beberapa kasus intoleransi yang belum terselesaikan antara lain adalah penyegelan gereja GKI Yasmin di Bogor, diskriminasi terhadap pengungsi Ahmadiyah di NTB dan Pengungsi Syiah dari Sampang serta tak terlayaninya hak-hak warga negara penganut kepercayaan asli.

Berulangnya peristiwa intoleransi bahkan hingga masuk dan menjadi ancaman pada dunia pendidikan dan kebebasan akademik.  Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan karena pada gilirannya akan menghambat usaha-usaha membangun perdamaian dan memupuk kembali nilai-nilai toleransi yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Jokowi saat ini.  Dalam visi-misi yang diajukan Presiden Jokowi pada saat pencalonan hingga kemudian menjadi landasan pemerintahan selama lima tahun kedepan,  prinsip “negara hadir” dikedepankan karena adanya kesadaran negara harus terus menerus diingatkan untuk hadir ketika terjadi kekerasan dan diskriminasi berbasis intoleransi.

Oleh karena itu Program Prioritas Nawa Cita pemerintahan Jokowi secara jelas mengatakan: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” dan “Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Sehingga bisa mengembalikan ruh  kerukunan antar warga sesuai dengan jiwa konstitusional dan semangat Pancasila 1 Juni 1945”.

Berdasarkan hal itulah, maka kami yang merupakan bagian dari masyarakat sipil di Indonesia menuntut agar negara hadir dan bertindak untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kekerasan baik itu di wilayah akademis maupun di wilayah publik lainnya.

Adapun tuntutan kami yaitu:

1.       Kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk hadir dan memberikan perlindungan secara nyata kepada salah satu warganya (Dr. Rosnida Sari) yang saat ini dalam ancaman baik dirinya maupun keluarganya.

2.       Kepada Kapolri untuk memerintahkan jajarannya dibawahnya khususnya Kapolda Aceh agar memberikan perlindungan kepada Dr. Rosnida Sari dan keluarganya  dari ancaman kekerasan

3.       Kepada Menteri Agama mengingat UIN Ar Raniry Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam adalah institusi pendidikan dibawah Kementerian Agama untuk menyatakan pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Rosnida tidak melanggar dan memberikan dukungan aktif. Kami juga mendesak agar Kementerian Agama  tidak menghapus program Studi Gender di UIN Ar Raniry yang saat ini masih diperlukan.

4.       Kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi untuk memberikan jaminan kebebasan akademis yang tidak bisa diganggu atau diintimidasi oleh pihak manapun apalagi yang bertendensi intoleransi.

5.       Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar bertindak dan memberikan perlindungan kepada Dr. Rosnida Sari beserta keluarganya dengan menyediakan  jaminan perlindungan dengan penyediaan rumah aman.

Kontak Person:

• Misiyah                        : 0811 1492 264
• Wahyu Susilo            : 0812 9307 964
• Dian Kartika              : 0816 759 865
• Nani Zulminarni      : 0816 1926396

Jakarta, 7 Januari 2015

Inisiator                      : Institut KAPAL Perempuan dan Migrant Care

Didukung oleh          : Organisasi-organisasi dan Individu

Organisasi:

1. AECE (Association for Early Childhood of Education) Indonesia
2. Aktivis Yogya Corruption Watch, Yogyakarta
3. Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta
4. Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Medan
5. AMAN Indonesia, Jakarta
6. ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil), Jakarta
7. BHAKTI, Sulsel
8. Biru Mandiri Institute, Jakarta
9. E-net for Justice (Education Network for Justice)
10. Fahmina Institute, Cirebon
11. FPMP (Forum Pemerhati Masalah Perempuan), Sulsel
12. Generasi Muda Berdikari, Jakarta
13. Gerakan Gender Watch Indonesia
14. GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan), Jakarta
15. HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia), Medan
16. Indonesia AIDS Coalition (IAC)
17. Institute Global Justice, Jakarta
18. Institut Kemandirian Bangsa, Jakarta
19. International NGO Forum on International Development, Jakarta
20. Jala PRT, Jakarta
21. Jaringan Perempuan Maros, Sulsel
22. Kalyanamitra, Jakarta
23. Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan, Jatim
24. Kemitraan,  Jakarta
25. Koalisi Perempuan Indonesia
26. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, NTB
27. LP3ES, Jakarta
28. LPP (Lembaga Pemberdayaan Perempuan), Bone, Sulsel
29. M16, Mataram
30. Migrant Watch and Refugee Indonesia
31. OBOR Perempuan, Sulawesi Barat
32. PBT (Pambangkik Batang Tarandam), Sumatera Barat
33. Peace Women Across the Globe Indonesia
34. Perkumpulan Pancakarsa, NTB
35. Pilar Perempuan, Sulawesi Utara
36. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Jakarta
37. PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), Medan
38. Rumpun Gema Perempuan, Jakarta
39. Rumpun Tjoet Nyak Dien, Yogyakarta
40. Rumpun Yogyakarta
41. SALUT (Sanubari Sulut), Sulawesi Utara
42. SARI (Social Analysis and Research Institute), Solo
43. Sekretariat PEKKA, Jakarta
44. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SeJuk), Jakarta
45. Serikat Pekerja Rumah Tangga Merdeka, Semarang
46. Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapu Lidi, Jakarta
47. Serikat Pekerja Rumah Tangga Sumut, Medan
48. Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulya, Yogyakarta
49. SPPM (Sekolah Politik Perempuan Maupe), Sulsel
50. Suara Kita, Jakarta
51. WALHI, Jakarta
52. We Watch (Women Education Watch)
53. Yayasan BesKar, Bone, Sulsel
54. Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, Sulsel
55. Yayasan Spora, Palembang

Individu:

1. Abdul Madjit S.Ag, Mataram
2. Agnes Gurning, Jakarta
3. Agnes Rina, Bandung
4. Agung Nugroho S.Ag
5. Ahmad Yakub, Jakarta
6. Alan Damai S.Ag,  Mataram
7. Alberthina Riwu de-Queljoe, Kupang
8. Aviannie Meilisa, Tangerang
9. Baharuddin Kamba S.H, Yogyakarta
10. Bambang Mei S, Mataram
11. Bani Tampubolon, Jakarta
12. Bobi Tarigan, Jakarta
13. Caroline Monteiro, Jakarta
14. Damaria Pakpahan, Jakarta
15. Danang Misbahul Munir, Probolinggo
16. Dwi Ariyani, Jakarta
17. Ela Hasanah, Jakarta
18. Fahmi, Mataram
19. Hendra Kusuma, Mataram
20. In’am Falahudin, Kediri
21. Indri Sri Sembada, Jakarta
22. Irendy Ichsan Hermawan, Jakarta
23. Iwan Nurdin, Jakarta
24. Julia Surya Kusuma, Jakarta
25. Khaiziah, Lombok Timur
26. Lalu Atari Fatsalim S.E, Mataram
27. Maryati Abdullah, Jakarta
28. Matius Indarto, Yogyakarta
29. Moudy Cynthia, Bogor
30. Muhammad Fihirudin,  Mataram
31. Nanda Dwinta Sari, Jakarta
32. Natalia Hera Setiyawati, Jakarta
33. Naya Febriana, Mataram
34. Palti Panjaitan, Yogyakarta
35. Raafi Nur Karim, Jakarta
36. Ririn Hayudiani,  NTB
37. Saidiman Ahmad, Jakarta
38. Sandika Ariansyah, Bali
39. Sita Supomo, Jakarta
40. Siti Mazumah, Jakarta
41. Sri Endras Iswarini, Jakarta
42. Syahril Sangaji, Jakarta
43. Taufik Hidayat, Mataram
44. Tety Sumeri, Bengkulu
45. Uli Arta Pangaribuan, Jakarta
46. Yulianti Muthmainnah, Jakarta
47. Veni Siregar, Jakarta
48. Zainal Faida, Mataram
49. Zumrotin K Susilo, Jakarta
50. Zohra Andi Baso, Makassar