Dunia pendidikan bagi komunitas penghayat agama lokal adalah persoalan yang tidak mudah. Sampai era terbukanya demokrasi, di wilayah pendidikan para penghayat tidak henti mengalami diskriminasi. Hal tersebut juga menimpa para penghayat Sunda Wiwitan yang baru saja merayakan puncak Seren Taun di Kuningan, Jawa Barat (14/9).
“Sekolah itu susah. Dari Sunda Wiwitan mengirim soal agama, tetapi di sekolahnya tidak dikasih ke anaknya. Atau anakanya mengerjakan pelajaran Sunda Wiwitan, di rapotnya selalu kosong,” protes salah seorang penghayat Sunda Wiwitan Lasmini (18) yang mengalami langsung praktik-praktik diskriminatif di ranah pendidikan.
Di hadapan para peserta Workshop Konsolidasi dan Kampanye Media Sosial untuk para Penyintas Jawa Barat yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerjasama dengan Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB) di Bandung, 15-17 September 2017, Lasmini merasa sangat terganggu dan tersakiti karena apa yang diyakininya kerap mendapatkan “cap” dari kalangan penganut agama mayoritas dengan mengatakan dirinya kafir.
Celakanya, sebagai penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, ia yang dalam workshop SEJUK ini hadir bersama salah satu rekannya – yang menentang keras atas keputusan Pengadilan Negeri Kuningan yang akan mengeksekusi tanah adat– berkisah bahwa ketika di sekolah Lasmini dan para siswa-siswi penghayat Sunda Wiwitan lainnya pun harus ikut pelajaran agama Islam yang prosesnya tidak gampang.
“Kalau mengerjakan Pendidikan Agama Islam selalu disusahkan,” ungkapnya sambil mengusap airmata dan sesenggukan menahan berat nafas di dadanya.
Selain dua peserta dari Sunda Wiwitan, workshop ini juga dihadiri perwakilan komunitas Ahmadiyah, Syiah, gereja, komunitas Sundawani, pemuda Ansor dan salah satu komunitas keyakinan yang tidak mau disebutkan. Mereka berasal dari berbagai wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Kuningan dan Cirebon.
Para peserta workshop kampanye medsos untuk penyintas (SEJUK – Sobat KBB 15-17) berkunjung ke Gereja Stasi St. Theodorus Kota Bandung
Bagi perwakilan jemaat Ahmadiyah Manislor, Kuningan, Lika Vulki (26), workshop ini selain menimba keterampilan membuat vlog dan dokumentasi sebagai kampanye dan advokasi, sekaligus untuk memantapkan keberanian dan kepercayaan pada pentingnya advokasi perjuangan atas tindak diskriminasi dan intoleransi.
Jika sebelumnya Lika pernah putus asa atas berbagai langkah yang ditempuhnya bersama rekan-rekan Ahmadiyah di Manislor, kini ia membuang perasaan itu jauh-jauh sebaliknya mendorong kepada peserta lainnya untuk konsolidasi bersama-sama bergerak dan saling menyokong perjuangan untuk mendapatkan hak-hak warga negara yang dilanggar negara hanya karena berbeda keyakinan.
“Pengalaman terakhir saya ikut menuntut diterbitkannya KTP elektronik oleh Disdukcapil Kuningan maupun Dirjen Dukcapil Jakarta, setiap kami melakukan aksi-aksi selalu ada respon dan perkembangannya,” tutur Lika meyakinkan peserta lainnya supaya perjuangan melawan intoleransi dan diskriminasi harus dilakukan dan secara bersama-sama.
Meski masih tidak paham juga dengan terus meningkatnya kasus-kasus intoleransi yang menimpa mereka, baik Lika maupun Lasmini, berharap sekali pemerintah bertanggung jawab menjalankan amanat konstitusi untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak segenap warga negara tanpa memandang latar belakang keyakinan, sebagaimana juga termaktub dalam prinsip dan ideologi dasar bernegara, yakni Pancasila.
“Katanya, Indonesa itu ada Pancasila. Katanya, Persatuan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Tapi di mana keadilan itu?” ujar Lasmini penuh tanya. [Thowik SEJUK]
