Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbincang bersama peserta dan panitia Mudik Ramah Disabilitas (MRAD) 2018 di halaman Bank Syariah Mandiri Jl, MH Thamrin Jakarta (9/6)
Akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak dasar warga secara setara masih jauh dari nyata. Karena itu, kegiatan Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) 2018 menjadi sangat penting sebagai ruang advokasi menuntut tanggung jawab negara dalam memenuhi aksesibilitas para penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikan salah satu inisiator MRAD Ilma Sovri Yanti dalam perjalanan mendampingi para penyandang disabilitas yang mudik ke Bandung, Jawa Barat, menggunakan mobil akses dari Kementerian Sosial (9/6/2018).
Tahun ini, menurut Ilma, MRAD mulai mendapat perhatian lebih baik dari publik, pemerintah, maupun pihak swasta. Itu terlihat dari bertambahnya mobil akses untuk mudik menjadi dua elf dan dua bus kecil yang dibarengi dengan portable toilet.
“Jika tahun lalu hanya bisa menyediakan bagi 7 pengguna kursi roda, 1 daksa dan 1 polio, tahun ini mobil akses MRAD 2018 yang terdiri dari dua elf dan dua bus kecil mampu membawa 14 penyandang disabilitas dengan kursi roda, 1 polio dan 2 tuna netra untuk mudik dan balik,” ujar Koordinator Satgas Perlindungan Anak (Satgas PA) ini.
Keterlibatan swasta dalam MRAD tahun ini, sambung Ilma, berupa penyediaan 4 mobil akses oleh Bank Syariah Mandiri, portable toilet dari Lazismu, dan pemeriksaan kesehatan para pemudik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerina Sosial, Nahar, serta pihak keamanan lalu lintas dari Polda Metro Jaya, mewakili pemerintah dalam upacara melepas MRAD 2018 yang dilakukan di depan Bank Syariah Mandiri, Jl. MH. Thamrin, Jakarta.
Tahun ini MRAD menjadi ruang bagi komunitas-komunitas disabilitas bersama masyarakat sipil untuk mengkampanyekan kesetaraan akses disabilitas dalam memperoleh hak-haknya secara adil, tanpa diskriminasi, kepada pemerintah dan publik secara luas. Beberapa kegiatan terkait MRAD dilakukan sepanjang Ramadan dengan melakukan audit fisik dan non-fisik terhadap fasilitas publik seperti moda-moda transportasi dan trotoar di Jakarta, juga mendorong penyediaan ruang ibadah, tempat wudlu dan toilet akses di masjid dan rumah ibadah lainnya yang dilakukan di masjid Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
“Masih banyak hambatan dan ketimpangan yang dihadapi disabilitas karena lemahnya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Akibat ketidakadilan tersebut, para penyandang disabilitas sulit untuk mendapat kesempatan membaur beraktivitas bersama non-disabilitas dalam mengakses pelayanan publik,” sesal Ilma.
Sangat minimnya pemerintah dalam memberikan pelayanan fasilitas publik yang ramah disabilitas tampak disadari Menteri Perhubungan dalam sambutannya. Ia kemudian berjanji akan mengusahakan agar warga bisa mudik dan merasa bahagia, tanpa terkecuali kalangan disabilitas, meskipun saat ini belum bisa dipenuhi pemerintah. Karena itu Budi Karya Sumadi meminta maaf karena pemerintah belum maksimal.
“(Mudik ramah disabilitas) menggugah saya sebagai Menteri Perhubungan. Saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara disabilitas yang mau mudik. Sebab, pesan dari Presiden adalah membahagiakan seluruh pemudik,” ujar Budi Karya Sumadi.
Ia berharap kepada para peserta MRAD yang saat ini bisa mudik mendapatkan kebahagiaan dalam menghadapi dan menikmati hari yang fitri.
“(Berikutnya) kami akan mengusahakan lebih banyak disabilitas bisa mudik, termasuk saudara saya yang dari Sumatera. Anda-anda memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya,” kata Budi Karya Sumadi yang berdiri di samping penyandang disabilitas dengan kursi roda asal Medan, Amin, yang hadir untuk menunjukkan solidaritas kepada rekan-rekan sesama disabilitas yang berbahagia mengikuti mudik bersama.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) 2018
Fasilitas Rest Area tidak Ramah Disabilitas
Salah satu peserta MRAD yang sedang perjalanan ke Kebumen, Jawa Tengah, Catur Sigit Nugroho (36) menunjukkan kekecewaannya ketika hendak menggunakan toilet di Rest Area KM 19. Ia melihat masjid yang letaknya di lantai dua dengan tangga yang panjang dan tinggi tetap sulit untuk diakses, begitupun tempat wudunya.
Sebab, MRAD tahun lalu, di tempat yang sama, Catur menggunakan masjid dan tempat wudu yang situasinya belum berubah juga. Bahkan, ketika memasuki toilet yang kini ada tanda akses disabilitas, ternyata ia mendapati keadaan yang tidak banyak berubah dari sebelumnya.
“Toilet terlalu sempit. Walaupun bisa masuk ke toilet, tetapi pintu tidak bisa ditutup karena terhalang kursi roda saya. Sehingga kami yang disabilitas dengan kursi roda tidak mungkin menggunakan toilet dengan pintu terbuka,” ujarnya dengan nada protes di hadapan pengelola Rest Area KM 19 Bekasi.
Rasa kecewanya menjadi alasan Catur untuk berusaha menyampaikan pemahaman kepada pihak pengelola bahwa Permen PU No. 14/2017 telah memberikan ketentuan bahwa bangunan atau fasilitas publik harus aksesibel buat penyandang disabilitas. Beruntungnya, kali ini MRAD turut membawa portable toilet. Beberapa peserta mudik disabilitas pun bisa memanfaatkannya tanpa ada kendala.
MRAD 2018 ini juga mendapat dukungan Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT) Satgas PA, Forum Dialog Antar-agama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (FORDAKHA), Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
*Mengawal Janji Pemerintah*
Sementara salah satu peserta mudik yang akan pulang ke Bandung, Cucu Saidah, meskipun masih memendam banyak kekecewaan, tetapi ia berharap gerakan seperti MRAD dapat berbuat banyak untuk terus mengingatkan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga disabilitas.
Cucu Saidah saat audit fisik dan non-fisik moda-moda transportasi beserta fasilitas halte maupun stasiun juga kondisi trotoar di Jakarta yang masih jauh dari ramah disabilitas (2/6/2018)
“Persepsi pemerintah dan pihak swasta masih memandang disabilitas sebagai objek, menjadi objek charity. Karena kursi roda yang melekat pada tubuh, sangat visibel (kerentanannya) jika dibandingkan dengan disabilitas lainnya. Sehingga dalam acara ceremonial tadi, disabilitas masih diperlakukan seperti tontonan,” kata lulusan master bidang Kebijakan Publik Flinders University, Australia Selatan.
Namun, sebagai inisiator MRAD, ketika dihubungi dalam perjalanannya ke Sukabumi untuk menjenguk rekan sesama disabilitas dengan kursi roda yang sedang sakit, Cucu Saidah mencoba melihat perubahan-perubahan kecil dan harapan yang menyertainya atas advokasi-advokasi yang MRAD lakukan bersama-sama dengan berbagai pihak.
Setidaknya, ia mencoba objektif, terdapat peningkatan peserta disabilitas untuk ikut mudik. Sasaran advokasi MRAD juga berbuah.
“Implikasinya, Menteri Perhubungan datang langsung dan ikut melepas peserta mudik,” ujarnya sedikit menghibur diri.
Kendati demikian, MRAD ia harapkan tidak sekadar berhenti pada ajang-ajang charity yang cenderung menjadikan disabilitas sebagai objek, melainkan menjadi sarana advokasi dan edukasi ke berbagai pihak, baik Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab membangun infrastruktur, masyarakat sipil, maupun publik secara luas untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas publik dan budaya atau cara pandang baru yang lebih ramah terhadap disabilitas.
“Ini PR besar disabilitas mengawal janji Pak Menteri. Seperti yang disampaikan tadi pagi, bagaimana Pak Menteri akan mengupayakan transportasi publik yang aksesibel. Sehingga, penting menagih Menteri Perhubungan di 2019 menciptakan transportasi Jakarta yang aksesibel, tidak hanya pas mudik, tapi sehari-hari, sesuai janji Pak Menteri,” usulnya.
Maka, istri dari pelukis mulut disabilitas Faisal Rusdi yang juga ikut dalam MRAD ini menaruh harapan agar Kementerian Perhubungan merealisasikan janjinya dengan satu gerbong kereta, minimal, disediakan pada 2019 sebagai fasilitas pengguna kursi roda menggunakan transportasi publik. Untuk tidak berharap lebih, ia pun mengandaikan Menteri Perhubungan menyediakan satu gerbong itu untuk satu jurusan dulu, Jakarta-Solo, misalnya.
“Bikinlah satu gerbong yang tetap dicampur dengan penumpang umum, yang sepertiganya disediakan untuk space yang cukup luas bagi disabilitas pengguna kursi roda. Toilet di gerbong itu aksesibel,” harapnya.[]
