Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) Ahmad Junaidi mencemaskan menguatnya politik identitas di negara-negara kawasan yang berdampak pada pelanggaran hak-hak warga yang berbeda agama atau keyakinan, etnis dan ekspresi politik. Menurutnya, proses-proses politik seperti pemilu di masing-masing negara Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia, turut memarginalkan kelompok-kelompok minoritas dan mengkriminaslisasi jurnalis.
“Regresi politik di Asia Tenggara ditingkahi dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap jurnalis di negara-negara Asia Tenggara. Namun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa media ikut memberitakan isu-isu minoritas dengan cara yang bias bahkan ikut menstigma,” ujar Junaidi yang juga editor Jakarta Post ini.
Untuk itulah, lanjut pria yang akrab disapa Alex ini, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerja sama dengan International Association of Religion Journalists (IARJ) dan Institute for Peace and Democracy (IPD) Universitas Udayana berinisiatif menghadirkan para ahli HAM, jurnalis-jurnalis dan akademisi di kawasan Asia Tenggara, Timor Leste dan Northeast India untuk berpartisipasi aktif menyikapi ancaman politik identitas dan otoritarianisme terhadap hak-hak dan kebebasan warga dalam format Regional Seminar & Workshop.
Kegiatan yang mengambil tema “The Nexus between Freedom of Religion or Belief, and Freedom of Expression in Southeast Asia” ini dilakukan di Nusa Dua, Bali, Indonesia, tanggal 18-20 Maret 2019, dengan tujuan memperkuat keterampilan para jurnalis dan media di Asia Tenggara dalam melaporkan isu-isu keberagaman di negaranya dengan tujuan mengurangi dan menghentikan menjamurnya politik sektarian di kawasan.
“Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Konferensi Internasional tentang Jurnalisme Agama bertema Reporting Religion in Asia yang kami selenggarakan di Jakarta pada Oktober 2017,” kata pengajar jurnalistik di Universitas Tarumanagara, Jakarta.
Merespon Teror di Christchurch
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi atau Wakil Menteri Luar Negeri akan menyampaikan keynote speech dalam Seminar The Nexus Between Freedom of Religion or Belief, and Freedom of Expression in Southeast Asia (18/3) sebagaimana beliau lakukan ketika konferensi internasional di Jakarta 2017 lalu.
“Pada kesempatan ini Menlu Retno sangat relevan untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam memperkuat upaya bersama dengan negara-negara tetangga untuk mempromosikan dan melindungi HAM di kawasan. Sebab, dalam peluncuran pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM 2020-2022 beliau dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial,” sambung Alex Junaidi.
Setelah seminar sehari, kegiatan dilanjutkan dengan workshop dua hari (19-20 Maret) yang melibatkan jurnalis-jurnalis Indonesia, Timor Leste, Asia Tenggara dan Northeast India dengan menghadirkan para ahli HAM. Workshop tertutup ini menjadi ruang bagi para jurnalis kawasan untuk saling berbagi pengalaman dan merumuskan bersama pedoman jurnalistik dalam meliput isu kebebasan beragama dan isu-isu penghormatan hak-hak minoritas.
“Ruang ini menjadi semakin penting bagi kalangan jurnalis kawasan untuk memperbanyak pemberitaan yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan menyebarkan perdamaian di tengah politik identitas yang kian konservatif, sehingga diharapkan mampu meredam aksi-aksi kekerasan dan teror seperti yang terjadi di New Zealand Jumat lalu,” pungkasnya.
Nusa Dua, Bali, 17 Maret 2019
Panitia bersama Seminar & Workshop The Nexus between Freedom of Religion or Belief, and Freedom of Expression in Southeast Asia:
Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
International Association of Religion Journalists (IARJ)
Institute for Peace and Democracy (IPD) Universitas Udayana
Narahubung:
Ahmad Junaidi, Direktur SEJUK: 0812 8137 239;
Daniel Awigra, penanggung jawab Regional Seminar & Workshop: 0817 6921 757
