Home Berita Ini Saatnya Jakarta Dengar Suara Perempuan Papua

Ini Saatnya Jakarta Dengar Suara Perempuan Papua

12 min read
0
0
676

Proses panjang pemiskinan Papua di masa konflik sangat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan. Papua sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik bersenjata berjalan lamban dalam menumbuhkan pembangunan manusia, terlebih kaum perempuannya. Sehingga, peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan mutlak dibutuhkan dalam agenda-agenda pembangunan tanah Papua.

Koordinator Wilayah III Domberai Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Medzke Karoswaf yang baru usai mengikuti Konferensi SPP bertema “Kebangkitan Perempuan Papua untuk Perubahan” di Port Numbay, Papua (31 Agustus sampai 3 September 2017) menandaskan pentingnya perempuan-perempuan Papua untuk mulai aktif dan partisipatif dalam proses-proses pembangunan yang tengah didorong sejak periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kemestian akan partisipasi perempuan dalam pembangunan, bagi Medzke (28) yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter ini, supaya kepentingan-kepentingan perempuan Papua mendapat perhatian dan pengawalan, tidak ditinggalkan. Sebab, pembangunan yang mulai giat dicanangkan pemerintahan Jokowi di Papua belum dirasakan kaum perempuan.

“Pemerintah sudah bikin banyak. Presiden sudah kasih uang banyak. Tapi kita (perempuan Papua) tidak dapat apa-apa,” ungkap perempuan yang juga aktif di Dewan Adat Byak Betew, yang November tahun lalu dibentuk di Raja Ampat.

Anak-anak Kampung Saukabu menyambut tamu Musyawarah Adat Byak Betew (18/8/2017)

Pembangunan dan Kearifan Lokal Papua

Apa pentingnya Konferensi III Solidaritas Perempuan Papua (SPP) bagi Medzke dan perempuan Papua?

Keterlibatan Medzke dalam konferensi ini sejatinya menjadi ruang bagi dia untuk mendorong aspirasi perempuan-perempuan di wilayah III yang membawahi sepuluh daerah meliputi Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Bintuni, Teluk Cenderawasih, Wondama, Tambrauw, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak supaya mereka tidak menjadi korban atau objek pembangunan belaka.

Konferensi SPP di Port Numbay sekaligus ajang buat Medzke dan perempuan Papua lainnya aktif berbicara soal kebenaran sebagai upaya menghadapi tantangan dunia modern dan masa depan tanah Papua agar tidak terus-menerus kepentingan dan kebutuhan mereka dipinggirkan. SPP sebagai wadah yang berbadan hukum menjadi tempat menimbang dan menyaring modernitas agar jalannya pembangunan sesuai dengan karakter maupun kearifan lokal tanah Papua.

“Modelnya harus model Papua. Karenanya, akulturasikan kearifan lokal dengan teknologi modern,” harap dokter lulusan Berea University, Seoul, Korea Selatan ini yang meyakini bahwa perempuan Papua adalah orang-orang yang cepat balajar dan sangat bisa beradaptasi, sebaliknya mereka juga tidak selalu anti dengan modernitas.

Dalam memberikan pelayanan, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan dunia medis (yang datang dari modernitas) terhadap masyarakat, Medzke yang tinggal di Waisai, Pulau Waigeo, ibukota Raja Ampat, Papua Barat, kerap melakukan kunjungan ke daerah-daerah atau pulau-pulau lainnya bersama Ketua Dewan Adat Byak Betew, yang kebetulan suaminya. Hal itu dilakukan demi menggali dan menampung langsung setiap persoalan kehidupan warga di akar rumput dan dari wilayah-wilayah terpencil. Dari sanalah ia selalu menyampaikan apa yang dilihat dan dialaminya kepada pihak pemerintah agar pembangunan yang sedang berjalan benar-benar melibatkan perempuan dan tidak pula menghapus karakter masyarakat adat Papua.

Konferensi SPP yang diikuti Medzke bertujuan merumuskan rekomendasi dan tuntutan yag diajukan kepada pemerintah (dareah dan pusat). Poin-poin yang dimunculkan dalam konferensi ini, sambung Medzke, tidak lain apa yang mereka sebut sebagai 10 hak dasar Papua. Hak dasar itu meliputi: hak bebas dari kekerasan dan penyiksaan; hak atas kemudahan dan perilaku khusus; hak atas kepastian hukum, keadilan, dan reparasi; hak atas kehidupan yang layak; hak atas lingkungan hidup; hak atas kesehatan dan pemulihan; hak atas pendidikan dan profesi; hak berpartisipasi dalam penggambilan keputusan; hak perempuan dalam adat; dan hak pembela HAM perempuan.

Sepulang dari konferensi, bersama Ketua Dewan Adat Byak Betew Raja Ampat Mananwir Paul Finsen Mayor, pada 6 September 2017 Medzke terlibat dalam pembuatan MoU antara Dinas Pendidikan Raja Ampat bidang Kebudayaan untuk pemberdayaan, pelestarian dan kerjasama menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Salah satu yang disepakati adalah Bahasa Byak Betew masuk dalam kurikulum muatan lokal pendidikan di Raja Ampat.

Tiga hari berikutnya, 9 September, Medzke bersama Ketua Dewan Adat Byak Betew menerima rombongan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sylvana Apitulay yang ikut dalam rombongan itu menyatakan bahwa pertemuan tersebut bagian dari tugas KSP memonitoring kebijakan program pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di wilayah Raja Ampat dan Papua secara umum.

Dokter Medzke (kiri) saat memandu snorkling di Melissa Garden, Pianemo, Raja Ampat (20/8/2017)

Mengobati Trauma akibat Konflik

Arah pembangunan di Papua yang diharapkan SPP mengandaikan pengembangan kesejahteraan hidup perempuan, mama-mama Papua. Namun begitu, upaya-upaya SPP mengajak kaum perempuan memandang masa depan tanah Papua harus diiringi tanggung jawab pemerintah pusat (Jakarta) agar lebih sensitif pada trauma masa lalu.

“Jadi tidak sulit membangun orang Papua. Hanya butuh saling pengertian dan komunikasi. Mungkin kadang-kadang kita miskomunikasi, karena ada luka-luka yang lalu,” kata Medzke sambil menegaskan pentingnya komunikasi dan dialog jujur, terbuka dan setara yang harus ditempuh Papua-Jakarta.

Desakan pola dialog Papua-Jakarta semacam itu dilontarkannya ketika ia tengah melakukan kunjungan di Kampung Saukabu dalam rangka Musyawarah Adat Byak Betew (19/8) untuk menyusun tuntutan dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan potensi wisata Kepulauan Paam, Raja Ampat.

Perempuan Byak yang gemar menyelam dan akrab dengan lautan Raja Ampat ini sangat menaruh harapan agar proses komunikasi antara Papua dan Jakarta melibatkan kaum perempuan. Menurutnya, trauma yang ditanggung kaum perempuan Papua akibat konflik sangat luar biasa. Sehingga, dialog Papua-Jakarta hanya akan berhasil jika ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Dari sanalah perempuan Papua bisa menatap masa depannya dengan tegak tanpa terus-menerus dibebani trauma masa lalu.

Dalam kesempatan lain, tuntutan Medzke ini mendapatkan penguatan dari Ketua Gugus Kerja Papua Komnas Perempuan Saur Tumiur Situmorang. Berdasarkan dua laporan pemantauan Komnas Perempuan “Stop Sudah” dan “Anyam Noken Kehidupan”, ketika dihubungi Sejuk.org (9/9) Saur menggambarkan betapa perempuan-perempuan Papua menanggung trauma dari pelanggaran HAM dan kekerasan berlapis yang dialami selama konflik (1963-2009). Karena itu pula, upaya dialog Papua-Jakarta harus selalu melibatkan perempuan.

“Perempuan Papua korban kekerasan mengalami trauma berkepanjangan. Saat konflik, mereka mendapat kekerasan dari negara baik secara fisik maupun psikis oleh aparat, kekerasan seksual, diskriminasi dalam penyediaan layanan Adminduk, kesehatan, pendidikan dan akses pekerjaan, stigma OPM (organisasi Papua Merdeka), dan seterusnya,” papar Saur.

Sebab itulah Saur menambahkan, dalam proses dialog, Jakarta harus memprioritaskan upaya-upaya pemulihan bagi perempuan korban melalui penyediaan layanan trauma healing, kesehatan, rehabilitasi sosial dan nama baik perempuan korban kekerasan seksual oleh aparat keamanan, juga rehabilitasi komunitas yang selama ini distigma negara sebagai kelompok separatis atau OPM, memberikan  pengakuan status kewarganegaraan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP agar mendapatkan jaminan sosial dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, rumah layak, lingkungan yang sehat, dan sebagainya.

“Maka, pemerintah harus mengimplementasikan Perdasus No. 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM,” tegas Saur terkait tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak perempuan.

Untuk itu, Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah agar lebih berkomitmen lagi menggerakkan program pemberdayaan ekonomi perempuan: menyediakan pasar bagi mama-mama, memberikan akses modal, akses ekonomi, serta pengembangan kapasitas perempuan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya yang mereka miliki. Negara juga harus didorong memfasilitasi perempuan untuk berorganisasi dan berjaringan dalam rangka pengembangan kapasitas serta berpartisipasi di ruang-ruang publik. [Thowik SEJUK]

 

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Diversity Award & Fellowship Liputan Keberagaman 2018

Mejalani musim politik bernuansa SARA di era digital bukan perkara mudah bagi media. Tanta…