Masuknya perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman terbesar bagi kepercayaan Kaharingan dan tradisi Suku Uud Danum. Selama ini kehidupan religi mereka sangat terkait dengan hutan. Saat hutan menipis, tradisi yang mereka jalankan pun terancam hilang.
HERIYANTO, Pontianak
MASYARAKAT Uud Danum kini merasa resah. Derasnya investasi yang masuk ke wilayah mereka dikhawatirkan menghilangkan tradisi yang telah dijalankan secara turun temurun. Mereka juga khawatir, sumberdaya alam di wilayah mereka akan hilang yang diikuti pula hilangnya cagar budaya, pola hidup, serta kelestarian flora dan fauna. Padahal kesemuanya itu sangat erat hubungannya dengan budaya dan kehidupan mereka.
Seperti diketahui, kepercayaan Kaharingan yang dijalankan Suku Dayak Uud Danum sangat terkait dengan kelestarian alam. Mereka memiliki hutan larangan yang di dalamnya dijadikan tempat beribadah. Karena itu, ketika luasan hutan semakin menipis akan berimbas pada hilangnya tempat ibadah mereka. Kaharingan adalah religi suku atau kepercayaan tradisional suku Dayak. Istilah kaharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Kaharingan (air kehidupan). Maksudnya agama suku atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan.
Di Kalimantan Barat, agama Kaharingan pernah dianut sebagian besar masyarakat Uud Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, serta di Kecamatan Menukung dan Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Ketua Paguyuban Uud Danum Kalbar, Rafael Syamsuddin, bercerita, kini sudah ada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki konsesi di wilayah mereka. Dua perusaahaan perkebunan itu menurut Rafael sudah mengolah sebagian tanah yang diklaim sebagai tanah adat masyarakat. “Itu yang membuat kami resah. Perusahaan bilang, mereka sudah membebaskan lahan. Padahal kami tak pernah merasa menjualnya,” ujar Rafael.
Menurut Rafael, sudah ada belasan ribu hektare lahan yang sudah diklaim perusahaan. Sebagian lahan yang diklaim itu termasuk wilayah hutan larangan yang selama ini tidak boleh dirusak. Mereka percaya, jika hutan dirusak, maka bencana akan datang. Sumberdaya hutan yang selama ini mereka andalkan juga akan hilang.
“Jika hutan rusak, segala jenis binatang, tumbuhan, dan rotan akan hilang. Ini sudah kami rasakan selama beberapa tahun ini. Pendapatan kami juga terus berkurang,” ujar Legak, tokoh masyarakat Uud Danum. “Kami sudah menerima laporan. Ada sekitar seratus keluarga yang sudah digusur paksa. Mereka tidak pernah serahkan lahan, tidak pernah terima imbalan, tetapi tanah mereka digusur,” tambahnya.
Direktur Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional, Deman Huri mengatakan, ada hubungan yang signifikan antara menyusutnya kawasan hutan dengan hilangnya beberapa tradisi dan kebudayaan itu. Masyarakat Uud Danum telah melaporkan persoalan ini pada Komnas HAM Perwakilan Kalbar dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalbar. Ketua Komnas HAM Perwakilan Kalbar, Kasful Anwar, mengatakan, peninggalan tradisi leluhur yang dimiliki suatu suku semestinya harus dilindungi.
“Situs-situs budaya itu tidak boleh diganggu. Harus dilestarikan. Itu kan bagian dari budaya Indonesia. Tidak boleh dimusnahkan. Lokasi yang menyimpan kekayaan budaya itu harus diinclave (dilepaskan) jika ada perusahaan yang masuk ke sana. Jangan sampai kuburan lama serta artefak-artefaknya musnah,” tegas Kasful Anwar. Komnas HAM saat ini masih berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait izin terhadap dua perusahaan perkebunan sawit yang masuk ke wilayah pemukiman Suku Uud Danum ini. “Jangan main hantam. Kalau ada pemukiman penduduk di situ ya jangan main babat. Dengan cara yang baiklah. Supaya masyarakat tidak komplain. Saya sudah menyurati BPN RI. Sudah ada jawaban agar berkoordinasi dengan BPN setempat,” katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, pihaknya juga telah melakukan investigasi dengan mendatangi wilayah pemukiman Suku Uud Danum di Serawai dan Ambalau. “Kami mendapatkan laporan mereka sudah mengadukan kasus ini ke pemerintah setempat, namun tidak mendapat respon yang baik. Karena itu kami ke lapangan untuk mengetahui persoalan ini lebih dalam,” ujarnya.Baik Kasful Anwar maupun Agus Priyadi berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Uud Danum. Sebab jika tidak, tidak hanya sumberdaya alam saja yang rusak, tetapi juga tradisi dan kepercayaan mereka akan turut hilang. **
