Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengajak elemen masyarakat sipil dan media mengawal kasus pembunuhan Mira, transgender perempuan (transpuan), yang dianiaya dan dibakar di Cilincing, Jakarta Utara (5/4). Hal ini dilakukan untuk mendorong kepolisian agar mempertimbangkan sensitivitas keberagaman gender dalam menangani kasus Mira dan mencegah bias-bias personal polisi, sehingga penegakan hukumnya dijalankan secara adil.
Selain itu, menurutnya, penting sekali memikirkan bersama-sama respon yang tepat atas tendensi “politic of demonisation,” politik pensetanan, oleh para politisi yang menyebar retorika kebencian terhadap kelompok minoritas, seperti LGBTIQ, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Sebab saat ini kondisi komunitas LGBTIQ, terutama transpuan sangat rentan.
“Pandemi Covid-19 ini membuat transgender semakin rentan. Karena diskriminasi, selama ini saja mereka kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pekerjaan, akses terhadap perumahan yang kerap ditolak untuk sewa kos, dan akses keadilan seperti yang menimpa Mira,” ujar mantan Koordinator KontraS ini dalam Webinar “Diskusi Media: Dampak Covid-19 dan Pemberitaan Media terhadap Transgender,” yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerja sama dengan Internews, Senin siang (13/4).
Hendrika Mayora Victoria dari komunitas transpuan Fajar Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT) khawatir sekali apa yang dialami Mira bisa saja menimpa kawan-kawan komunitas di daerahnya, Indonesia timur, jika media membuat pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap transpuan atau LGBTIQ secara umum. Beruntungnya, di NTT media cukup baik dalam beritakan transpuan.
“Karena transpuan sangat kelihatan ekspresi gendernya, kami membangun safety and security system,” kata Mayora seolah berharap hal-hal buruk tidak dialami rekan-rekannya di NTT, karena komunitas di Maumere aktif di PKK dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.
Solidaritas untuk Transpuan Terdampak Pandemi Covid-19
Tetapi, sambungya, dampak Covid-19 sangat terasa buat perekonomian dan akses kesehatan komunitas transpuan, seperti di Maumere. Dari pendampingan yang Fajar Sikka lakukan, banyak transpuan lansia yang bingung di masa Covid-19 ini, sebab untuk pulang ke kampungnya pun akan ditolak karena stigma.
“Saat ini saja kawan-kawan transpuan kehilangan pekerjaannya. Mereka tidak bisa kerja lagi di salon atau memasak di acara-acara pengantin, dan seterusnya” ungkap transpuan yang didapuk sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di Desa Habi, Kangae, Sikka.
Meskipun komunitas transpuan menurutnya cenderung diterima di Maumere, ketimbang di Jakarta dan daerah-daerah Indonesia lainnya, tetapi selama Covid-19 ini situasi mereka sangat rentan.
“Saya dengar Dinas Sosial di sini memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19, tetapi karena faktor stigma dan banyak dari transpuan yang tidak mempunyai KTP, sulit bantuan itu sampai ke kawan-kawan,” kata Mayora.
Karena itu Mayora mengajak rekan-rekannya selama pandemi Covid-19 bersatu, berkumpul dan menjadi kuat untuk melakukan fundraising membantu para transgender yang terdampak.
Di wilayah pusat Ketua Sanggar Waria Remaja (SWARA) Kanzha Vina juga melakukan fundraising dengan mengajak komunitas LGBTIQ, jaringnnya dan masyarakat luas untuk membantu nasib transpuan yang terdampak Covid-19. Hasil yang terkumpul telah mereka distribusikan ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Sebab, ia dan kawan-kawannya tidak bisa menunggu Kementerian Sosial dan Pemda DKI meskipun menyediakan dana untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sementara, dengan mematuhi kebijakan pemerintah untuk physical distancing sehingga tidak bisa bekerja lagi, sudah ada transpuan di Jabodetabek yang diusir karena tidak bisa bernegosiasi dengan pemilik kos-kosannya. Beberapa masih bisa dinegosiasikan, tetapi tidak tahu sampai kapan.
“Kami tidak bisa menjamin apakah pemerintah akan membagikan bantuan tepat sasaran, merata dan tidak tebang pilih (diskriminatif) kepada warga yang membutuhkan (termasuk transpuan),” ujarnya dengan realitas yang ia tahu betul bahwa banyak transpuan yang tidak punya identitas (KTP).
Peran Media Suarakan Nasib Transpuan
Dengan kerentanan-kerentanan transpuan sebagaimana disampaikan Mayora dan Vina, selaku moderator webinar Saidiman Ahmad mendorong rekan-rekan media lewat pemberitaannya untuk melakukan hal-hal nyata dengan mengambil peran mengingatkan negara agar dalam menangani dampak Covid-19 harus memberikan bantuan kepada kelompok yang sangat rentan, dalam hal ini transpuan.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong merespon, dari webinar ini ia berharap banyak kawan-kawan media yang terbuka matanya untuk mulai memberitakan kelompok-kelompok minoritas rentan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Tetapi, ia juga sangat sadar, perjuangan di kalangan media untuk bisa suarakan nasib komunitas LGBT masih cukup panjang.
“Ideologi kawan-kawan media belum rata di tingkat nasional. Mungkin jurnalisnya yang ikut (kegiatan-kegiatan) SEJUK sudah baik (perspektifnya), tetapi di redaksinya masih sangat sulit,” ungkapnya.
Ia pun mencontohkan kalau di grup WA Forum Pemred (Pemimpin Redaksi) ada yang benci “setengah mati” ketika diskusi tentang LGBTIQ. Bahkan, penulis buku Jurnalisme Keberagaman ini menyimpulkan bahwa sebagian besar media belum berpihak kepada LGBTIQ. Ia mencontohkan pemberitaan kasus Mira yang lebih mengutip sumber kepolisian dan mengabaikan pernyataan komunitas transpuan yang justru pertama kali menginformasikan ke publik lewat media sosial tentang kekejaman yang merenggut nyawa rekannya.
“Terkait LGBT, pertama, banyak media lebih memilih diam, tidak memberitakan; kedua, kalau memberitakan itu negatif; dan ketiga, yang memberitakan secara baik itu minoritas (di kalangan media),” papar Usman Kansong sambil berharap agar semakin banyak pihak untuk memberikan pemahaman ramah LGBTIQ di kalangan media. []
