Home Editorial Hentikan Imajinasi Diktatormu Itu

Hentikan Imajinasi Diktatormu Itu

6 min read
0
1
413

dictator-movie-clip11

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menahan tiga orang dua malam lalu. Tuduhannya tidak main-main: makar dan penodaan agama. Mereka yang ditahan adalah pimpinan organisasi yang telah bubar, Gafatar: Mahful Muis Tumanurung, Andri Cahya, dan Abdul Salam.

Nama terakhir tidak secara langsung bersinggungan dengan Gafatar. Dia sebelumnya dikenal dengan nama Ahmad Musaddeq, pemimpin al-Qiyadah al-Islamiyah, organisasi yang juga sudah membubarkan diri.

Penahanan ini benar-benar di luar nalar dan berpotensi mengusik bahkan mengancam demokratisasi yang sedang kita bangun. Penahanan ini juga menjadi penanda tentang masih bercokolnya angan-angan otoritarianisme dalam benak segelintir aparatus negara. Suatu romantisme tentang penyeragaman dan pendisiplinan a la Orde Otoriter. Satu-satunya cara untuk menghentikan ilusi otoritarianisme ini adalah membebaskan tiga warga republik itu. Mereka punya hak kemerdekaan yang sama dengan semua warga lainnya.

Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi demokratis yang semakin mapan. Survei-survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingginya animo publik mendukung demokrasi dan kebebasan sipil. Walaupun publik semakin kritis pada penyelenggara negara, tapi dukungan pada sistem demokrasi tak pernah surut, bahkan semakin meningkat. Situasi ini bahkan juga terjadi di negara-negara lain di kawasan Asia yang belum demokratis (Mujani & Liddle 2015). Demokrasi adalah aspirasi warga dunia.

Betapapun mayoritas warga di negara-negara lain memimpikan demokrasi dan kebebasan sipil, mereka tak semujur Indonesia. Hampir semua negara-negara Asia lain masih berada di bawah rezim diktator, junta militer, kerajaan, semi diktator, dan rezim ketidak-bebasan serupa.

Sementara Indonesia, sejak 1999 sudah mengalami dan berada di dalam demokrasi. Kita sekarang bebas menyuarakan aspirasi apa saja. Semua aspirasi itu dikontestasikan dalam wadah pemilihan-pemilihan umum yang bebas dan semakin bebas di semua level pemerintahan. Warga berhak menghukum pejabat yang tidak bekerja dengan tidak memilihnya kembali. Demikian pula warga juga berhak memberi apresiasi pada pejabat publik yang sukses dengan memilihnya kembali atau bahkan mempromosikannya pada posisi yang lebih tinggi.

Di tengah situasi yang menggembirakan ini, makar bukanlah pilihan. Semua aspirasi bisa disuarakan, untuk apa makar? Satu-satunya kelompok yang secara tegas di banyak forum publik menyuarakan anti-NKRI, Pancasila dan demokrasi adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Jika HTI saja tidak dianggap berbahaya oleh aparat negara, apalagi kelompok yang lebih kecil seperti Gafatar yang aktivitas publiknya adalah pertanian dan perdagangan. Bagaimana sebuah kelompok yang coba menawarkan solusi ekonomi secara mandiri dikatakan makar? Sementara pada saat yang sama, sebuah kelompok yang setiap hari menyatakan anti-negara bangsa dan dasar negara tidak tersentuh hukum sama-sekali?

Alasan penodaan agama juga sama tidak masuk akalnya. Jika betul para pimpinan dan anggota Gafatar menganut paham keagamaan tertentu yang berbeda dari iman orang lain, bagaimana hal itu bisa dikategorikan sebagai penodaan? Bukankah iman adalah masalah yang sangat subjektif?

Tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran objektif suatu iman. Jika suatu iman dianggap menodai iman lain yang berbeda, maka semua yang beriman adalah penoda. Karena antara satu iman dan iman lain bisa saling berbeda.

Lantas pertanyaannya, apakah negara akan terus-menerus dibuat dungu dengan mengurusi iman yang berbeda-beda itu?

Kita sedang asyik-asyiknya bernegara. Presiden Joko Widodo sedang getol-getolnya membenahi infrastruktur sebagai fondasi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Pemerintah juga sedang berusaha memulihkan kepercayaan investor, baik dalam dan luar negeri.

Negara kita berangsur-angsur bangkit dan menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Kota-kota mulai dirapikan, dibikin bersih, dibikin menawan. Desa-desa dibangun. Lalu tiba-tiba muncul berita tiga orang ditahan dengan alasan makar dan menodai agama.

Maka kita semua terbelalak. Ampuuuun, masa lalu.

[Saidiman Ahmad]

 

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Editorial

Leave a Reply

Check Also

Lewat Jurnalisme Pers Mahasiswa Menangkal Hoax

Suasana kegiatan “Hoax dan Jurnalisme Damai: Pelatihan Jurnalistik untuk Mahasiswa&#…