Home Berita Kepemimpinan perempuan Indonesia untuk dunia yang lebih toleran

Kepemimpinan perempuan Indonesia untuk dunia yang lebih toleran

5 min read
0
0
237

Upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan agenda strategis dalam upaya penguatan toleransi dan perdamaian di tengah menguatnya radikalisme.

Hal ini ditegaskan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid dalam peluncuran hasil Survei Nasional “Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia dan Halaqah Perempuan untuk Perdamaian” di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan (29/1/2018), yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesie dan Ketua UN Women Sabine Machl.

“Tantangan bagi Indonesia bukanlah radikalisme melainkan intoleransi, karena intoleransi adalah pintu gerbang dari radikalisme,” ujar putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid ini.

Pentingnya agenda-agenda menguatkan toleransi saat ini, bagi Yenny, adalah dengan menjadikan perempuan sebagai pemimpin sehingga mampu membuat keputusan-keputusan yang mendorong pada perdamaian. Karena itu pula penting di mulai dari otonomi dalam diri perempuan atau tingkat kemampuan perempuan mengambil keputusan tertentu dalam hidupnya sendiri.

Survei nasional kerjasama Wahid Foundation dengan UN Women yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 68,0% perempuan dari 50% responden menyatakan bahwa mereka telah memilih atas pilihannya sendiri mengenai isu politik.

“Pencapaian angka ini tentunya cukup memuaskan. Hal ini menandakan semakin banyak perempuan yang kini bangkit dari kursi nyamanya dan mulai berani maju untuk menunjukkan otonomi dirinya atas politik,” ungkap Yenny.

Dikarenakan mayoritas penduduknya adalah Islam, lanjut Yenny, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang ditunjuk langsung oleh PBB mewakili negara Islam di dunia untuk membawa perempuan menuju planet 50:50. Selain itu, dari 10 negara Islam, Indonesia dipilih menjadi negara dengan tingkat toleransi perempuan paling tingggi menurut UN Woman.

Hal tersebut dikuatkan temuan survei nasional bahwa perempuan (80,8%) lebih tidak bersedia radikal dibanding laki-laki (76,7%) dan perempuan yang intoleran (55%) lebih sedikit dibanding laki-laki (59,2%). Perempuan (53,3%) juga memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai dibanding laki-laki (60,3%).

Sikap perempuan yang tidak bersedia radikal dibanding laki-laki, menurut Yenny, membuat kecenderungan perempuan bersikap toleran lebih besar dalam menciptakan perbaikan mengenai persoalan-persoalan perempuan terkait kesetaraan dan keadilan gender yang kini berkembang pesat di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise sebaliknya menyampaikan keprihatinan perempuan di parlemen yang hanya mencapai 17% dari kuota 30%. Budaya patriarki dan pemahaman agama yang melihat perempuan sebagai nomor dua di Indonesia dianggapnya masih tinggi. Sehingga yang menjadi pertayaan besar adalah bagaimana perempuan bisa mengangkat isu perempuan jika keberadaan perempuan sendiri di parlemen masih sangat minim.

Yohana dan kementeriannya menyadari betul peranan ruang komunikasi yang begitu penting untuk memungkinkan segala hal yang dianggap mustahil. Maka, mendorong perempuan aktif dalam politik menjadi tantangan. Sebab, sambung Yohana, jika presentasi perempuan yang menduduki parlemen meningkat, tentunya ruang untuk para perempuan berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan kesetaraan gender sangat mungkin untuk terselesaikan.

“Jika para perempuan semakin progresif menujukkan dirinya di dunia parlemen, jangankan 30% dari kuota, kita bisa beri kuota yang lebih besar agar perempuan semakin otonom dan berani mengemukakan dirinya” tegas Yohana. []

Penulis: Ladya

Editor: Thowik

 

 

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Berita

Leave a Reply

Check Also

Tahun Politik Ancaman Serius Toleransi?

  Oleh: Fanny S Alam Belum hilang ingatan publik yang dikejutkan penyerangan terhadap…