AKSI SOLIDARITAS UNTUK PAPUA BARAT

• 

Aliansi Anti-kolonial Asia telah mengadakan aksi untuk mendukung Pembebasan Papua Barat yang berlangsung tanggal 7 September, di Dacey Gardens, Kingsford.

Lebih dari lima puluh orang hadir dan berkontribusi dalam Panggilan Aksi Global untuk Pembebasan Papua Barat yang terus diserukan oleh Free West Papua Campaign, setelah terjadinya penggerebekan oleh kepolisian dan anggota militer RI di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan menjadikan mahasiswa Papua sebagai  target dari pelecehan verbal yang diskriminatif dan rasial seperti panggilan “monyet”.

Pembicara membuka Aksi dengan sebuah Pengakuan Negara Papua oleh Uncle Dave Bell, Adam Anderson (Aliansi Antikolonial Asia), Ash Brennan (Free West Papua Campaign), Joe Collins (Asosiasi Australia-West Papua) dan Rex serta Ronny Kareni (ULMWP Pacific Mission).

Ronny Kareni, salah satu orang Papua Barat memimpin yel-yel seperti “Indonesia bukan Papua” dan “Papua Merdeka”, dan terus mengadvokasi pembebasan untuk Papua Barat dari kemiliteran dan pemerintahan Indonesia. “Di Papua Barat saat ini, ada banyak sekali aktivis yang  menjadi sangat berani dan tidak gentar berhadapan dengan senjata dan peluru di depan mata bahkan ketika mereka harus dihadapkan dengan banyaknya anggota militer dalam aksi-aksi damai dalam mengekspresikan hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri.”

Penyelenggara aksi, yang hampir sebagian merupakan anggota Diaspora Indonesia di Australia, ingin menyampaikan bahwa ada banyak orang-orang Indonesia di Australia yang ikut menyerukan kebebasan dan kemerdekaan untuk Papua Barat.

“Pemerintah Indonesia telah melumpuhkan media-media di Papua atas isu-isu yang terus bermunculan mengenai pembebasan Papua Barat dan terus meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap rakyat Papua Barat, atau bisa juga dibilang sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, harus diakhiri sekarang juga” Ujar Bridget, anggota dari Aliansi Antikolonial Asia yang juga menghadiri Aksi Solidaritas pada hari Sabtu, 7 September 2019 di Dacey Garden, Kingsford.

Seluruh peserta dari Aksi Solidaritas untuk Papua Barat mengajukan 4 tuntutan untuk sebuah resolusi yang berbasis demokrasi. Kami mendesak:

1. Pemerintahan Jokowi HARUS melibatkan suara dan partisipasi rakyat Papua Barat dalam proses mengatasi rasisme dan diskriminasi terhadap rakyat Papua.

2. Menggaungkan pemimpin Pacific Islands Forum untuk segera melangsungkan konferensi antara Jokowi dengan Michelle Bachelette, Komisaris Tinggi HAM PBB, dan MENGIDENTIFIKASI akar permasalahan dari konflik di Papua Barat sekarang juga.

3. Bahwa Jokowi dan antek-anteknya segera MENARIK KEMBALI seluruh elemen TNI dan Polri dalam keterlibatannya di aksi damai di Tanah Papua dan MENGHENTIKAN penangkapan di aksi damai secara sewenang-wenang di Tanah Papua dan seluruh Indonesia.

4. MENCABUT adanya pembatasan media di Papua Barat dan mengembalikan hak-hak Jurnalis dalam mencari informasi termasuk hal-hal yang menjadi penyebab utama konflik dan mendistribusikannya ke publik serta memberikan perlindungan untuk jurnalis-jurnalis lokal.

Gerakan aksi AAA bersama Free West Papua akan dilaksanakan di Kensington, di pusat komunitas orang-orang Indonesia di Sydney. Masyarakat Indonesia harus paham bahwa isu politik ini harus diatasi sesegera mungkin dan penguasaan pihak-pihak militer dan kepolisian RI serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah Papua Barat tidak dapat dilanjutkan.

RALLY IN SOLIDARITY WITH WEST PAPUA

• 

On September 7, the Anticolonial Asian Alliance held a rally in support of West Papuan Independence at Dacey Gardens, Kingsford on Bidjigal land. 

More than 50 people attended in response to the call for Global Action for West Papua by the Free West Papua Campaign, after students in Surabaya (East Java) had their dorms raided by military personnel and were the targets of racially discriminatory verbal abuse, such as being called “monyet” (monkey). 

Speeches opened with an Acknowledgement of Country by Uncle Dave Bell, Adam Anderson from the Anticolonial Asian Alliance, Ash Brennan from the Free West Papua Campaign, Joe Collins from the Australia West Papua Association, and Rex and Ronny Kareni from the ULMWP Pacific Mission. 

Ronny Kareni, a West Papuan man lead chants such as, “Indonesia out of Papua” and “Papua Merdeka,” (Independent Papua) and strongly advocated for the liberation of West Papuans from the Indonesian military and government, “In West Papua at the moment, many of the activists have come out – very fearless and courageous right in front of the barrel of a gun and the heavy show of military force – in peaceful demonstrations in expression of that right to self-determination.”

The organisers of the rally, most of whom are members of the Indonesian diaspora in Australia, wanted to illustrate that there were Indonesians in Australia voicing their support for independence and freedom for West Papua.

“The Indonesian government has placed a media blackout on the topic of West Papuan independence and the recent increase in violence and discrimination towards West Papuans, these human rights violations must end,” said Bridget, an attendee of the rally and Indonesian member of AAA.

Attendees of the rally support 4 demands put forward by the Free West Papua Campaign and AAA for a democratic resolution to the conflict:

1. That Jokowi’s administration MUST include the voices and participation of West Papuans in all processes of tackling racism and discrimination against Papuans. 
2. Echoing the Pacific Islands Forum Leaders that Jokowi must implement the visit of the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelette, and IDENTIFY the root causes of the conflict now. 
3. That Jokowi and related-Ministries WITHDRAW all elements of the TNI (Indonesian military) and Police forces from peaceful rallies in Tanah Papua and STOP arbitrarily arresting organisers of rallies in Tanah Papua and throughout Indonesia.
4. Media restrictions must be UPLIFTED to allow independent reporting on grassroots causes of conflict and to also provide protection for local journalists.

The rally was held in Kingsford, the heart of the Indonesian community in Sydney, to send a message to the Indonesian community that this political issue must be addressed, and the military occupation and oppression of West Papua by the Indonesian government cannot continue. []