Home Berita Kabar Sejuk Kebebasan Pers dan Informasi Senjata Ampuh Lawan Rasisme

Kebebasan Pers dan Informasi Senjata Ampuh Lawan Rasisme

5 min read
0
0
407

Sumber: medium.com
Sumber: medium.com

[Jakarta, 10 Juni 2020] – Kebebasan pers dan informasi adalah senjata paling ampuh untuk melawan rasisme. Hal itu harus disertai dengan jaminan tidak adanya kriminalisasi dan intimidasi untuk memberi ruang percakapan yang adil untuk siapa saja. Hal itu dikemukakan Nathanael Gratias Sumaktoyo, Postdoctoral Fellow, Center for the Study of Religion and Society University of Notre Dame, AS, dan Tantowi Anwari dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dalam diskusi bertema “Membongkar Akar-Akar Rasisme”, Rabu, (10/6).

“Masalahnya ada di UU ITE. Langkah paling konkrit adalah membuka informasi yang tidak hanya bersumber dari negara. CSO, aktivis harus tetap punya channel. Sayangnya, ini harus kita perjuangkan. Ini sangat esensial. Dan hal ini tidak ada di Papua karena censorship sangat kuat di sana. Kebebasan pers dan kebebasan informasi adalah senjata paling ampuh melawan rasisme,” ujar Nathanael.

Victor Mambor, jurnalis senior Jubi Papua melihat ada impunitas terhadap pelaku rasisme di luar Papua. Ia membandingkan pelaku di Amerika dituntut 40 tahun penjara.

“Rasisme terus berlanjut sampai sekarang. Ini bukan soal rasisme saja tapi politik. Integrasinya bermasalah. Yang terbaru di Surabaya, secara umum, siapa pun kalau disebut monyet pasti marah. Persipura juga korban rasisme,” ungkap Victor dalam webinar yang digelar SEJUK kerja sama dengan Internews.

Ia menyatakan kekecewaannya ketika emosi warga Papua memuncak dari Marauke ke Sorong dan bangkit turun ke jalan malah ditangkap dan dihukum. Yang tujuh orang di Kalimantan dituntut belasan tahun dengan tuduhan makar. Padahal, sambungnya, aksi mereka menolak rasisme. Tidak semua melakukan kekerasan. Ia pun membandingkan kelompok lainnya di Surabaya yang justru melakukan perusakan yang skalanya lebih besar sehingga memicu gelombang aksi anti-rasisme sebagai reaksi.

“Apa orang-orang ini dihukum atau tidak? Orang yang di Surabaya cuma 7 bulan, kita lebih. Padahal kita korban,” paparnya.

Natalia Soebagjo pendiri Yayasan Centre for Chinese Studies melihat diskursus membongkar rasisme terhadap etnis Tionghoa dan Papua menunjukkan kematangan kita dalam berdemokrasi.

“Apakah menulis Papua, mendukung kemanusiaan, berarti mendukung kemerdekaan? Kenapa kita mengkritik Jokowi apa mau menjatuhkan? Ini soal kematangan demokrasi,” katanya.

Selain itu ia juga mengkritik penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan yang tidak akan menyelesaikan masalah dan justru melanggengkan budaya kekerasan. “Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan dan pendekatan keamanan. Ini bukan penyelesaian yang tepat,” katanya.

Merspon pemberitaan-pemberitaan media di Indonesia, terutama di Jakarta, yang menurut Victor mambor masih rasis, Tantowi Anwari mendorong Dewan Pers untuk membuat panduan meliput isu Papua maupun khusus isu Tionghoa.

Sumber: Indoprogress.com

Sementara ihwal brutalitas aparat penegak hukum, ia mendorong program pemolisian masyarakat. Ia mencontohkan aspirasi damai orang Papua kerap mendapatkan perlakuan-perlakuan represif dari negara. Sementara, aksi kritis terhadap pemerintah oleh lainnya tidak ada masalah. Hal tersebut, baginya, adalah bentuk ketidakadilan yang dicontohkan negara.

“Program semacam pemolisian masyarakat perlu dilakukan, yaitu bagaimana polisi bersikap persuasif. Soal Papua, sudah saatnya tidak lagi bertindak seperti polisi masa lalu yang represif,” tegas pria yang akrab disapa Thowik.

Ia juga mendorong bagaimana pemolisian cyber, mengingat maraknya buzzer, robot menyerang media arus utama ketika memberitakan Papua.

“Divisi cyber di kepolisian juga harus punya perspektif yang lebih maju. Bukan dengan kriminalisasi, tetapi membuka ruang dialog,” katanya menyesalkan maraknya praktik kriminalisasi dan spambot terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah di dunia maya. []

Penulis: Daniel Awigra

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) adalah ruang bersama yang dibentuk kalangan jurnalis, aktivis dan penulis yang mendorong terciptanya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan hak asasi manusia. Mei 2008 sekitar 30 jurnalis dari berbagai media dengan para aktivis HAM dan antar-iman, serta penulis isu kebebasan beragama, bertemu dan mendiskusikan tentang kekhawatiran meningkatnya konservatisme di kalangan jurnalis dan kecenderungan media massa yang menyudutkan kelompok minoritas bahkan korban diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Keyakinan pada peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengaruhnya yang luas terhadap publik meneguhkan kembali semangat kebersamaan di kalangan jurnalis dan masyarakat lainnya dalam pertemuan itu untuk mengkampanyekan pentingnya pemberitaan media dalam menghidupkan toleransi dan perdamaian, bukan sebaliknya. 1 Juni 2008, ketika massa yang terdiri dari FPI dan laskarnya menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang menggelar apel peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Monas, merupakan titik tolak bagi kalangan jurnalis mengembangkan jaringan kerja untuk kampanye jurnalisme keberagaman. Sebab, berbagai pemberitaan terkait “tragedi Monas” saat itu cenderung memojokkan AKKBB. Memberitakan dengan sentimen keyakinan jurnalis menjadi penyebab dasarnya, selain minimnya perspektif pluralisme dan HAM serta ketidaksetiaan jurnalis dan media pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pembentukan SEJUK pun menjadi kebutuhan menghidupkan jurnalisme damai pada lingkup isu keberagaman (kebebasan beragama/berkeyakinan, etnis, keadilan gender dan orientasi seksual). Training jurnalis, in-house workshop, workshop untuk jurnalis kampus, media visit menghadirkan kelompok korban dan minoritas, diskusi media untuk memframing setiap isu keberagaman yang aktual atau mem-feeding-nya kepada jaringan jurnalis dan media, Diversity Award, Fellowship Liputan Keberagaman, monitoring media, dan penerbitan buku jurnalisme keberagaman merupakan kegiatan rutin SEJUK. Maraknya fake news dan fake information menjadi tantangan jurnalisme keberagaman untuk lebih menjangkau dan memanfaatkan media sosial agar menjadi ruang bersama yang mempromosikan dan menghargai kebinekaan. Strategic Planning SEJUK (Januari 2017) memfokuskan kerja-kerja jurnalisme keberagaman pada bagaimana media (mainstream dan media sosial) maupun korban atau penyintas dan kelompok minoritas secara efektif merespon hoax. Ini merupakan mandat forum diskusi terbatas bersama jaringan jurnalis senior dan beberapa pimpinan redaksi media nasional di Jakarta yang mengamanatkan SEJUK memanfaatkan media sosial. SEJUK kini mempunyai dua jaringan kerja yang aktif mempromosikan jurnalisme keberagaman di berbagai wilayah Indonesia. Pertama, jurnalis SEJUK yang menjangkau di banyak wilayah, salah satunya mendirikan SEJUK Kalbar. Kedua, pers mahasiswa yang di kampus menghadapi menguatnya gerakan radikalisme agama. Kedua jaringan kerja SEJUK bersama dengan kelompok korban, minoritas, akademisi, pejuang HAM kebebasan beragama dan berkeyakinan aktif memajukan jurnalisme yang menyuarakan hak-hak korban dan minoritas.

Load More Related Articles
Load More By Redaksi
Load More In Kabar Sejuk

Leave a Reply

Check Also

Unending Stigma against LGBTIQ during Covid-19 Period in Bandung

By Fanny Syariful Alam A local vlogger in Bandung, West Java, Indonesia, Ferdian Palekka i…